Menyoal Hasil SKD & SKB CPNS Tahun 2018 di Nabire

Robertino Hanebora ketika  orasi protes seleksi CPNS 2018 di depan kantor Bupati Nabire (Foto:Dok.PapualIves)

Oleh : Roberthino Hanebora

NABIRE – 21 Agustus kemarin menjadi era liberosis pencari kerja Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2018 akan hasil tes mereka dilingkungan Pemerintah Nabire setelah mengalami _adjournment_ (penundaan) cukup panjang dari jadwal sebelumnya sesuai surat edaran Gubernur Papua.

Hari itu, bertepatan dengan hari libur nasional cuti bersama Tahun Baru Islam, Bupati Nabire menetapkan lampiran 500 nama yang dinyatakan lulus melalui *Surat Keputusan bernomor : 800/2195/Set* sebagai keputusan final .

Bila dikomparasi dengan kabupaten lain, Nabire paling lamban melakukan pengumuman tersebut padahal, bila dirivieuw saksama, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan intruksi untuk diumumkan hasil integrasi pada Juli tahun ini kepada Kabupaten Kota di Papua, yang mana baru dilakukan pada Agustus kemarin.

Kekasipan ini menuai kontroversi berbagai pihak, tidak saja CPNS Tidak Lulus. Mereka menilai surat keputusan Bupati tidak mencantumkan nilai kompetensi guna mengetahui standar kelulusan _(SKB-SKD)_ calon pegawai.

Sebelumnya pengadaan calon pegawai negeri sipil formasi Tahun 2018 sudah menjadi perdebatan antara Papua dan Jakarta. Gubernur Papua menolak proses rekruitmen mulai dari; _”Pendaftaran lewat web sistem seleksi CPNS nasional (SSCN) milik BKN hingga, tes dengan computer assisted test (CAT)”_.Gubernur meminta menggunakan Lembar Kerja Jawaban (LKJ) tapi, juga permintaan Keputusan tentang kelulusan CPNS ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur/Bupati/Wali Kota) dan beberapa hal lain. Pimpinan pemerintah papua itu bahkan juga mengancam untuk tidak mengikuti pengadaan CPNS apabila tidak diakomodir aspirasi.

Melalui *Kemenpan-RB nomor 36 Tahun 2018* kemudian mengakomodir beberapa sikap Gubernur dengan memberikan formasi khusus bagi Papua dan Papua Barat, juga kewenangan merubah formasi sesuai kebutuhan daerah, namun tetap para pendaftar menggunakan sistim online termasuk tes CAT untuk mendapatkan hasil SKD-SKB sebagai syarat diera modern.

Hal itu terbukti dengan *edaran Gubernur Papua no 800/2871/Set* yang mempertegas alokasi _formasi 80% OAP – 20% Non-OAP dan juga kapasitas perubahan formasi oleh kepala daerah di se-Papua_.

Pengakomodiran beberapa sikap Pemerintah Provinsi Papua terkait pengadaan CPNS 2018 oleh Pemerintah Jakarta, maka Provinsi Papua bersedia mengikuti pengadaan CPNS 2018 yang baru dilakukan Tahun 2019 dengan dalih situasional dan geopolitik Papua.

Menurut keterangan _Setda Nabire perwakilan pejabat pembina kepegawaian (PPK)_ dalam undangan pertemuan dengar pendapat bersama *PANSUS DPRD Nabire* beberapa waktu lalu, di ruang Bamus DPRD (27/08/2020) terkait; _”Aspirasi pencaker CPNS yang menolak hasil akhir CPNS 2018 nabire”_. *Setda* mengatakan; _“Ada sekitar 6000 peserta yang mendaftar sebagai CPNS di Nabire dari berbagai formasi,dan hasil pengumuman sudah memenuhi kuota 8%-20%. Sehinga para peserta CPNS yang tidak lolos bisa mengambil bagian pada formasi pendaftaran CPNS berikut”_. Pernyataan Setda menambah setumpuk dugaan konspirasi kepada pemerintah daerah.

Sesalan para peserta tidak lulus yang tergabung dari formasi honorer hingga umum ini kemudian, diakomodir dengan pertemuan oleh *Bupati Nabire* pada aksi kedua mereka _tanggal 08 September 2020_, yang sebelumnya sudah dilakukan _tanggal 25 Agustus (5 hari setelah pengumuman CPNS)_. Para peserta bersikukuh agar hasil SKD-SKB mereka dikeluarkan dan ditampilkan ke public untuk mengetahui nilai integritas calon peserta, seperti kabupaten lain.

Dari hasil tatap muka dalam pertemuan, *Bupati Nabire* berjanji mengakomodir para masa aksi pada formasi pengadaan CPNS mendatang, berhubung Kabupaten Nabire mendapatkan jatah _1.500 dari 20.000 se-provinsi Papua akan CPNS_, walapun secara _defacto_ pengadaan berikut tersebut dikhususkan kepada para honorer berdasar permintaan *“Gubernur Papua nomor : 800/1672/SET tentang permohonan pengangkatan tenaga honorer Pemerintah Provinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020* lalu”.

Dalam *surat keputusan Bupati Nabire tentang Penetapan Hasil Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2019 Formasi 2018*. _Bila dicermati_ sangatlah *bertentangan* dengan *prosedur tapi juga aturan yang berlaku* _karena_, tidak memuat hasil *SKD-SKB sebagai indicator integrasi kelulusan* _sesuai;_ *Kemenpan-RB nomor 36 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, oleh BKN RI nomor 14 Tahun 2018 terkait Pengumuman Hasil Akhir Seleksi. Tapi juga melanggar UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* sebagai Badan Publik yang menyelengarakan hajatan Negara.

Gonjang –ganjing benang kusut hasil akhir CPNS 2018 kabupaten nabire yang menyita perhatian public beberapa minggu terakhir ini, perlu dipahami bagi peserta yang tidak lulus. Namun juga, mereka yang dinyatakan lulus melalui SK Bupati Nabire, sehingga tidak hilang dari kesadaran akan hak tapi juga kewajiban PPK pemerintah nabire sebagai bagian dari panitia penerimaan yang mewajibkan penyampaian hasil SKD-SKB. Sehingga dalam alasan apapun dan hak sebagai Warga Negara Indonesia, tapi juga atas dasar aturan yang mengatur maka; Hasil SKD-SKB di Kabupaten Nabire perlu di sampaikan ke Publik. Agar tercipta asas keadilan bagi sesama di Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih khusus Kabupaten Nabire yang kita cintai.***

Penulis Adalah Peserta Tes Tidak Lulus CPNS Formasi Tahun 2018 di Kabupaten Nabire Dari Formasi Umum SMA/SMK

Berikan Komentar Anda
Share Button