BALIK ATAS
Menyongsong 69 Tahun Kemerdekaan Indonesia “PRIORITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 19th Agustus 2014
| 920 DIBACA

Oleh : Roberth Yewen

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menginjak usia ke 69 tahun. Itu artinya bahwa bukan usia yang muda lagi kalau di kategorikan dalam usia manusia. Namun dalam usia yang kurang-lebih 31 tahun mendatang mencapai 100 tahun (satu abad), seharusnya indonesia sudah bisa mencapai negara yang “lepas landas”, tetapi kenyataannya adalah Indonesia masih dalam perencanaan menuju ke sana.

Sejak kemerdekaan Indonesia yang di Proklamatorkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945, telah meletakkan bangsa ini dalam mimpi dan cita-cita bahwa negara ini berdiri sebagai “negara kesejahteraan” (walfare state). Namun sudah 68 tahun Indonesia merayakan kemerdekaan, tetapi belum ada tanda-tanda perubahan Indonesia menjadi negara kesejahteraan.
Kemiskinan, penggangguran, pelanggarann HAM, konflik sosial, korupsi, hukum yang tidak adil, masalah kesehatan, dan lain-lain masih saja menjadi masalah utama yang mengiasi negeri ini, dan belum diselesaikan secara serius oleh para pemimpin-pemimpin di Indonesia.
Sudah tiga kali Indonesia mengantikan jubah demokrasi, yaitu pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi, tetapi kenyataannya jubah tersebut masih saja tercoreng dengan masalah-masalah sosial yang begitu banyak. Selain  itu, tongkat ekstafet kepemimpinanpun sudah enam kali diganti, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habbie, Gustur, Megawati, dan SBY. Namun sampai saat ini bangsa Indonesia masih belum lepas landas dalam kesejahteraan.
Memang perlu disadari secara dalam bahwa memang bangsa Indonesia masih  tergolong sebagai negara berkembang, sehingga pembangunan yang adil, dan menuju sejahtera sedang dalam proses perencaan. Tapi yang perlu direfleksikan adalah apakah kita akan terus menjadi bangsa yang berkembang dalam usia 69 tahun ini? Ataukah dalam usia 69 tahun ini kita membangun konsep pembangunan  yang ideal, untuk terjun langsung mengimplementasikan perencaan tersebut dalam kehidupan masyarakat?
Pertanyaan di atas perlu direnungkan secara mendalam bagi para pemangku kepentingan di negeri ini. Jangan sekedar mengiasi bangsa ini dengan tindakan dan praktek-praktek korupsi yang merajalela dari sabang sampai merauke. Namun berpaling untuk serius membangun bangsa Indonesia menuju konsep “negara kesejahteraan” yang diimpikan oleh pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia saat ini.
Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-69 tahun perlu untuk disadari oleh semua pihak, terutama pemangku kebijakan yang ada di negara ini, untuk memfokuskan semua pembangunan yang bertujuan mencapai “negara kesejahteraan” yang dicanangkan.
Kesejahteraan yang dimaksud, bukan hanya satu sektor atau bidang pembangunan semata. Tapi kesejahteraan yang dimaksud mencakup semua bidang kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, perlindungan HAM, Hukum yang adil, bebas dari korupsi, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan terwujudnya kesejahteraan.
Dalam usia 69 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan kita rayakan, hemat saya jangan hanya memperingati setiap tahun, tetapi dalam HUT ini,  Indonesia harus mempunyai satu terobosan yang signifikan dalam memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yang tentunya dalam kerangka membangun kesejahteraan secara universal bagi setiap insan yang ada di Indonesia.
Selain itu, prioritaskan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud, hemat saya adalah semua pemangku kebijakan dan kepentingan di negeri ini harus satu visi dan misi, untuk merangkai pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai universal yang menguntungkan semua pihak. Hilangkan perbedaan partai, kepentingan sesaat, yang tercerai-berai kembali bersatu, dan lainnya demi mewujudkan Indonesia yang benar-benar sejahtera.
Memang perlu disadari bahwa bangsa ini sekarang di landa hujan korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelanggaran HAM yang terus masih terjadi diberbagai daerah, pendidikan yang tergolong mahal, pelayanan kesehatan yang belum maksimal di berbagai rumah sakit, penebangan liar bagi hutan, pengangguran yang tersebar seperti semut di berbagai daerah, kemiskinan structural, kultur, dan absolute yang masih ada di masing-masing daerah, dan sebagainya.
Inilah masalah besar bangsa Indonesia yang harus direfleksikan oleh seluruh komponen elit-elit politik yang ada di negeri ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Untuk mengatur barisan dan menyatukan konsep yang sesuai dengan konteks masalah dalam memperbaiki bangsa Indonesia menuju “negara kesejahteraan” yang memang benar-benar “lepas landas dan terbang ke angkasa”.
Memang diakui bahwa disisi lain pemerintah kita, mulai dari pusat sampai ke daerah telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pembangunan Indonesia yang sejahtera. Ada beberapa contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti pendidikan gratis dan dana bos bagi mereka yang kurang mampu, beasiswa,  kesehatan gratis dengan menggunakan kartu Jamkesmas (BPJS), di setiap kementerian ada bantuan bagi masyarakat yang ada di kampung- kampung dalam program pemberdayaan, PNPM Mandiri, dan berbagai kebijakan lainnya yang ada di daerah.
Hal ini tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi pertanyaannya adalah apakah program tersebut benar-benar turun ke masyarakat dengan dana yang di anggarkan? Ataukah hanya sebagiannya saja? Selain itu apakah program-program yang dicanangkan tersebut bisa berjalan bertahap-tahap hingga ganti kepemimpinan di pusat sampai ke daerah? Ataukah malah sebaliknya, ganti kepemimpinan ganti juga programnya?
Hemat saya, untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai negara yang tinggal landas perlu komitmen bersama dari semua pemimpin di negeri ini. Terutama pucuk pimpinan di pusat. Selain itu pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dan intens, program-program pemberdayaan masyarakat yang di evaluasi baik perlu untuk diteruskan, pelanggaran HAM di berbagai daerah yang belum diselesaikan, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dalam bentuk dialog, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas perlu di tajamkan agar kedua-duanya tajam (siapapun dan dari status apapun jika melanggar hukum harus di proses sesuai UU), membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan sebagainya.
Jika semua ini dilakukan secara serius oleh pemerintah pusat, daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam mendukung segala kebijakan baik dari pemerintah, maka yakin dan percaya bahwa Indonesia tidak menjadi bangsa yang berkembang dari tahun ke tahun, tetapi kelak akan menjadi bangsa yang maju, karena bisa mengatasi persoalan dan masalah bangsanya sendiri.
Penulis Adalah Presidium Pendidikan Dan Kaderisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Efrem Jayapura Kini Aktif 
Sebagai Koordinator Catolic Student Center (CSC)
Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM