BALIK ATAS
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM
Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 8th Maret 2019
| 276 DIBACA
John Al. Norotouw (Foto:Dok Pribadi)

Oleh : John Al. Norotouw

PAPUA – Visi Pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengandung tekat besar untuk membangun Papua selama masa kekuasaan pemerintahannya adalah Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Semenjak menjadi Gubernur Papua dan bahkan setelah terpilih lagi di periode ke dua, Gubernur dan seluruh aparat pemerintahannya dari jajaran para Bupati, Kepala Distrik hingga Kepala Kampung, termasuk pimpinan SKPD di Propinsi Papua atau di setiap Kabupaten di Provinsi Papua berdedikasi menjadikan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Jika anda lahir besar sebagai Orang Asli Papua pastilah anda merasakan perubahan yang telah terjadi di Tanah Papua, khususnya di Propinsi Papua meskipun banyak pihak dapat saja mengatakan visi tersebut belum terwujud.

Sementara proyek jempolan adalah Stadium Papua Bangkit menjadi simbol yang sementara dieluk-elukan masyarakat Papua sebagai sebuah Stadium Olahraga terbesar dan terbaik di Indonesia dalam rangka Propinsi Papua akan menjadi Tuan Rumah Pelaksanan PON 2020.

Ini sebuah wujud  kepercayaan Pemerintah dan rakyat Indonesia. Ataukah hal-hal besar ini bukan ukuran-ukuran kepastian tentang perubahan-perubahan yang terjadi di masa ini dari perjalanan peradaban yang pesat dengan meninggalkan masa cemas dan ketidakpastian di masa lalu?

Ataukah pembangunan phisik demikian bukan ukuruan terhadap keadaan masyarakat di Provinsi Papua yang kian terjepit oleh pesatnya perubahan? Apakah situasi keamanan dan politik di Provinsi Papua begitu kondusip dan meyakinkan Pemerintah Pusat sehingga dengan tanpa ragu memutuskan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Provinsi Papua?

Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan yakin dan penuh percaya diri telah menerima tanggung jawab Nasional ini dan siap bersama rakyatnya di Provinsi Papua melaksanakan PON 2020 secara bermartabat dan sukses.

Sejogya Gubernur Enembe mendapatkan kehormatan rakyat se Provinsi Papua karena  beliau dengan berani telah menempatkan Nama Provinsi Papua dalam kerangka NKRI dengan sebuah tekat bahwa rakyat Provinsi  Papua sanggup bersaing dengan rakyat di Provinsi lain di Indoensia dalam mempertahankan nama Bangsa dan Negara Indonesia. Disinilah Gubernur Lukas Enembe tampil membela hak masyarakat Papua untuk memiliki Indonesia. Dalam hal diatas, Gubernur Lukas Enembe tentu tidak bertindak sendiri.

Gubernur dalam etika kerja telah mendapat persetujuan DPR Provinsi Papua bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam kerangka sebagai Wakil-Wakil Rakyat Papua.
Ketiga Pemimpin Lembaga Exekutip, Legislatip dan Lembaga Adat Kemasyarakatan telah bersama dalam satu kesepakatan tentang menerima dan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2020. Inilah bentuk kesepakatan atas nama rakyat di Provinsi Papua.
Kesepakatan demikian adalah sejalan dan searah dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di terima dan dilaksanakan. Namun, sejauh pernyataan yang demikian, visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, kian mendapat sorotan masyarakat baik ditingkat domestik, nasional dan internasional.
Tanggung jawab dibidang perlindungan masyarakat asli Papua, ternyata belum terdapat Aturan-aturan yang mengikat, hanya bentuk-bentuk pernyataan yang sifatnya tidak tentu, bahkan dipandang kontroversi.
Undang-Undang Otsus memberikan keluasan yang besar namun tidak sepenuhnya menjadi tuntunan (guidance) dalam melaksanakan fungsi jabatan para pemimpin tersebut dan lebih banyak muatan domestik.
Disaat seluruh rakyat di Provinsi Papua dan Para Pemimpin Papua, Gubernur, Ketua DPR Provinsi Papua, Ketua MRP, sedang giat dan mendapat penghargaan Pemerintah Pusat, tiba-tiba datang Rombongan Dewan Gereja se Dunia ke Papua dalam rangka mencari fakta-fakta pelanggaran HAM dan bahkan melihat dan mendengar langsung perlakukan Pemerintah kepada Rakyat Papua.
Siapakah Pemerintah yang bertanggung jawab langsung atas keadaan masyarakat di Provinsi Papua? Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Papua? Apakah rakyat di Provinsi Papua benar-benar menikmati pembangunan dan perhatian pemerintah? Apakah rakyat Papua betul sedang di intimidasi, dianiaya, ditindas, atau dibunuh? Betulkah rakyat Papua miskin, bodoh dan masih sangat terbelakang?
Sementara pernyataan-pernyataan ketiga Pemimpin Papua yang dikeluarkan oleh Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socratez Nyoman pada kunjungan rombongan Dewan Gereja Sedunia, bahwa  Gubernur Papua mengatakan bahwa saya sudah menjadi wakil bupati, menjadi bupati dan menjadi Gubernur, saya sangat paham dan mengerti penderitaan rakyat.
Saya sebagai orang kristern merasa sangat berdosa menjadi Gubernur karena tidak ada gunanya untuk rakyat Papua. Karena untuk berbicara benar, jujur dan adil untuk rakyat Papua, kami ditekan, diteror, dan diintimidasi. Kami dianggap melawan atau musuh negara.
Dilain pihak Ketua DPR Provinsi Papua, Yunus Wonda, menyatakan kami punya harapan Otonomi Khusus 21 Tahun 2001 isinya susu dan madu untuk rakyat Papua, tetapi ternyata isinya adalah air mata, darah dan penderitaan rakyat Papua. Tidak ada keberpihakan, tidak ada perlindungan, tidak ada pemberdayaan rakyat Papua. Rakyat semakin menderita dalam Otsus.
Selanjutnya ada juga pernyataan Ketua MRP Timotius Murip, bahwa para pemimpin Gubernur, Ketua  DPR, Ketua MRP dan Pemimpin Gereja saja ditekan, diteror, di-intimidasi. Kami tidak bisa membayangkan tekanan, teror, imtimidasi yang dihadapi rakyat Papua.
Yang menjadi pertanyaan adalah benarkah Papua, seluruh Tanah Papua, dan orang asli Papua dalam keadaan yang sangat serius, genting, disana-sini terjadi pembunuhan, dimana-mana terjadi intimidasi, kekerasan dan pembiaran orang Papua dalam suasana yang sangat tidak manusiawi, dan perlakuan-perlakuan negara yang secara absulut telah melanggar nilai-nilai hak azasi manusia, sehingga ada perhatian dari Gereja-Gereja Se Dunia ke Tanah Papua?
Kalau sekiranya ada, siapakah pemimpin Papua di garis paling depan yang harus menyatakan bertanggung jawab penuh atas rakyat Papua? Ataukah para Pemimpin Papua menikmati kemewahan Otonomi Khusus, sementara rakyat menerima remah-remah yang jatuh, lalu berbalik menyatakan keadaan rakyat yang demikian miskin , susah, sengsara, bodoh, dengan alasan-alasan poliitik untuk bersembunyi dibalik semuanya?
Rakyat Papua, meski dianggap melarat, miskin, bodoh, atau dilaporkan di-intimidasi, ditekan, ditindas, dibunuh, sebenarnya itu sebuah pernyataan paradoksi tentang kelalaian para Pemimpin dalam melindungi rakyat mereka sendiri.
Gubernur, Ketua DPR, Ketua MRP, Para Bupati, Kepala Distrik, Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas rakyat Papua di Tanah Papua.
Jika ada intimidasi, jika ada penindasan atau pembunuhan sekalipun, mereka sanggup berdiri untuk membela rakyat mereka. Siapakah orang Papua yang merasa tertekan dimasa ini? Dapatlah kita bertanya Dimanakah pemimpin kami?
Sesungguhnya masa kelam di Tanah Papua sudah berlalu. Sebuah masa yang penuh darah, penuh pembunuhan, sebuah masa penuh dengan kekuasaan otoriter militer, ketika Papua dinyatakam killing field, masa itu sudah berlalu.
Sungguh menyedihkan, diwaktu itu, orang-orang Papua berjuang sendiri. Kami menjadi boronan negara karena dianggap berpikir berbeda, Dibawah Undang-Undang Subversi, orang Papua di tangkap dan dipenjarakan tanpa proses hukum, bahkan mati ditangan penguasa negara.
Ketika itu  dunia bungkam, dunia diam seribu bahasa. Dewan Gereja Se Dunia juga diam, tidak pernah berbicara tentang Papua yang bergelimang Darah. Negara –negara besar,, Amerika, Inggris, Jerman, Perancis juga Belanda diam, tidak bersuara untuk Papua.
Negara-negara Pasifik juga diam. Kecuali Papua New Guinea yang bersedia menerima para pengungsi dan memberikan suaka politik. Lembaga-lembaga Hak Azasi Manusia di dunia juga diam kecuali Amesti Internasional.
Tetapi kini ketika orang Papua menemukan waktu terbaik dalam sejarah peradaban Papua  dibawah Undang-Undang Otonomi Khusus untuk maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain didunia, tampilah berbagai negara, organisasi dunia, lembaga internasional, termasuk Dewan Gereja-Gereja Se Dunia, mereka semuanya menepuk dada sebagai Champions of Human Rights issues around the world atau JAGO-JAGO HAK AZASI DI SELURUH DUNIA.
Dewan Gereja-Gereja Se Dunia tentu saja tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dalam kunjungan yang demikian adalah sama dengan kunjungan lain yang diadakan oleh Dewan Gereja-Gereja Se Dunia ke daerah-daerah lain di belahan dunia ini untuk memastikan bahwa warga dunia sedang menikmati perdamaian, kesejahteraan bahkan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka.
Lebih banyak kunjungan ini merupakan kunjungan Pastoral dari pada tujuan politik. Oleh karena itu sebaiknya kunjugan yang demikian penting ini perlu mendapat appresiasi para pemimpin Papua dan bahkan dapat menyatakan kebenaran yang sesungguhnya tentang keadaan real di Papua daripada memberikan false story karena kondisi dilematik masa lalu yang terus berbekas menjadi anti pati terhadap status dan role yang diemban sebagai pemimpin saat ini di Provinsi Papua.
Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera adalah sebuah cita-cita luhur dan bermartabat. Sebuah tujuan masa depan Papua yang mengandung tanggung jawab moral para Pemimpin Papua untuk mewujudkannya tanpa mendiskreditkan diri sendiri dan menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan masa depan orang Papua yang mereka sedang membangunnya.
Pernyataan para pemimpin Papua diatas sangat kontroversial dan bersifat paradoksi terhadap visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang sedang dibangun sendiri.
Pemimpin sesungguhnya berjalan diatas rel visi masa depan yang mereka bangun tanpa menyatakan diri dan pandangan yang berbalik arah atau berlawan arah karena tujuannya adalah men-tibakan rakyat Papua di atas impian Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokasi atau propoganda yang bertentangan dengan perjalanan sejarah dan keadaan real di Tanah Papua.
Ataukah memang visi Papua Bangkit Mandiri Sejahtera hanya sebuah Dream of Golden Ages (impian masa emas)  yang dibangun tanpa tujuan, sehingga suatu saat seluruh rakyat di Provinsi Papua akan kembali kemasa silam yang penuh dengan sejarah Memoria Passionist?
John F, Kennedy mengatakan Whoever think about yesterday and today certainly will miss tomorrow (Siapapun yang memikirkan hari kemarin dan hari ini akan kehilangan hari esok).
Akhirnya ketahuilah,  semua yang kita nikamati sekarang ini adalah berasal dari kemustahilan masa lalu.
Penulis Adalah Pengamat  masalah Sosial Politik Papua
Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM