BALIK ATAS
Papua Belum Bisa Berlakukan Wajib Elpiji
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 19th Februari 2016
| 673 DIBACA

Deerd-Tabuni papualives

Jayapura,19/02/2016,PAPUALIVES.COM – Ketua Komisi II DPR Papua, Deert Tabuni menegaskan, pemberhentian bahan bakat minyak tanah  serta  pemberlakuan bahan bakar  Gas Elpiji se – Indonesia oleh Pemerintah Pusat dinilai  tidak bisa diberlakukan di Papua. Pasalnya, masyarakat awam masih banyak yang tidak mengetahui cara pengguna gas Elpiji, sementara proses penjualan mintak tanah dihentikan.

“Saya pikir pembelakuan Gas Elpiji kurang tepat di Papua dan diberhenti penjualan BBM minyak tanah. Pemerintah pusat jangan samakan Papua seperti Jawa.  Kalau masyarakat Papua salah menggunakan Gas Elpiji maka akan terjadi kebakaran, apalagi di Papua lebih banyak menggunakan rumah papan,” kata Deerd Tabuni, pada Kamis (18/2).

Dirinya berpandangan  memang gas Elpiji bagus diberlakukan karena Gas Elpiji sangat murah disbanding harga BBM. Namun, efek terhadap  masyarakat juga sangat tinggi.

“Pemerintah harus mengerti situasi daerah tertentu, apakah gas elpiji layak dipakai atau tidak. Harus dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam sehingga penggunaan elpiji benar bisa  digunakan dengan rasa nyaman,” katanya.

Jikapun diberlakukan, lanjutnya , bahwa gas Elpiji disarankan agar tidak menggunakan tabung kecil. Sebab, tabung kecil  resiko kebakarannya sangat tinggi, sehingga disarankan mengunakan tabung besar .

Dtambahkan,  sebelum diberlakukan, pemerintah pusat harus turun ke daerah-daerah untuk mesosialisasikan terhadap penggunaan Elpiji.

“Jangan hanya diberlakukan, lalu manfaat tak disosialisasikan. Itu akan berbahaya. Apalagi, di Papua baru 30 persen penggunaan Elpijin. Elpiji lebih banyak digunakan PNS atau orang menengah atas, namun masyarakat bawah bisa mencapai 60 persen,” tutupnya. (odon)

Wiyainews.com

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM