BALIK ATAS
Papua, Masa Lalunya Amerika Latin
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 12th April 2016
| 1301 DIBACA
Thomas Syufi Papua
Thomas Ch. Syufi,Ketua LPKIS,PMKRI Pusat 2013-2015 (Foto:Dok Pribadi)

Oleh: Thomas Ch. Syufi*

Sebagaimana diceritakan dengan runut oleh Yazor Anwar dalam bukunya, “Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20”. Pada bulan Agustus  1962, dalam sebuah kongres mahasiswa Amerika Serikat di Columbus, Ohio. Beberapa mahasiswa asing yang ikut memberikan sambutan di forum bergengsi di Negeri Paman Sam itu. Misalanya, pidato menggebu-gebu tentang “Diktator dan Kelaparan di Negara-negara Amerika Latin” dari  seorang tokoh mahasiswa Paraguay bernama Marcial Antonio Riquelme.Marcial, orangnya  cukup tinggi, tidak begitu kurus, ganteng dan berkulit putih. Ia berdiri di podium penuh percaya diri—ia bicara terang-terang tentang kompleksitas permasalahan yang mendera rakyat Amerika Latin, selama beberapa dekade. Pembicaraannya cukup menarik, karena ia bicara dari lubuk hatinya, mencetuskan suara hati mahasiswa, bukan main diplomat-diplomatan.

Kata-kata yang disampaikan pria asal anak benua Amerika itu—membuat para peserta kongres tak ubahnya ibarat kena pukau. Kata-katanya menggelegar bagaikan petir di siang hari bolong. “Keadaan yang mencapai klimaks 20 tahun belakangan ini di Amerika Latin, yakni di bawah kekuasaan diktator militer menyebabkan hilangya rasa kemanusiaan. Yang ada adalah tindakan semena-mena, kalau tidak hukum rimba yang berlaku,” begitu kata Marcial.

Diktator-diktator seperti Stroesner di Paraguay,  Samoza di Nikaragua, Duvalier di Haiti, dan Ydigoras Fuentes di Guantemala—menimbulkan ketidakpuasaan di kalangan rakyat. Sebanya, tanpa adanya perbaikan nasib atau perubahan dan kemajuan yang signifikan. Yang ada tak lain—ialah menimbulkan kemiskinan, bahkan kelaparan. Paraguay misalnya, merupakan salah satu negara Amerika Latin—yang terendah  pendapatan per kapita di dunia saat itu.

Anggaran belanja untuk pendidikan hanya 3 persen, sementara 40 persen di antarnya digunakan untuk kepentingan militer. Akibatnya, universitas kekurangan gedung, hampir tidak ada perpustakaan, hampir tidak ada alat-alat kedokteran dan terknologi. Bahkan, gaji tenaga pengajar pun sangat rendah.

Padahal, lebih dari 100 tahun—negara-negara Amerika Latin bebas dari kolonialisme Barat (Spanyol, Portugis, dan Perancis), tapi persoalan dasar dan cita-cita negara belum juga terpecahkan. Rakyat terus tercekik dan terlilit oleh persoalan ekonomi (kemiskinan; kelaparan) yang masif.

Kehendak mewudjukan perbaikan, perkembangan, dan kemajuan hanya terdengar gemanya saja, tanpa kenyataan, alias retorika belaka. Cita-cita menjadikan negara Amerika Latin (Venezuela, Brazilia, Bolivia, Paraguay, Haiti, Ekuador, Costa Rica, Peru, Honduras, Panama, dan lain sebagainya) sebagai negara yang maju dan sejahtera—melalui  beberapa usaha: Manifesto Cordoba 1918 (perbaikan bidang pendidikan, pemberantasan buta huruf, melenyapkan sisa-sisa feodalisme, penindasan ekonomi), dan  program Charter Punta del Este—Agustus 1961 (mempercepat industrialisasi,  program perbaikan pertanian, dan pemberantasan buta aksara)—hanyalah  sebatas mimpi indah. Para pemimpin negara hanya “jago” menabur pidato angin surga di tengah lautan kemiskinan dan penindasan di Amerika Latin. Benar juga kata Mahatma Gandhi (1869-1948), filsuf dan negarawan India, “Kemiskinan adalah bentuk paling buruk dari kekerasan”.

Kemiskinanlah yang membuat  Honduras bertubi-tubi (1824-195) terperosok dalam pemberontakan sengit. Atau kurung 126 tahun—pimpinan nasional diganti sebanyak 116 (kali). Namun apa jadinya, beberapa negara Amerika Latin—yang pernah terperosok dalam keterpurukan ekonomi, kini bangkit mengejar  mimpi indah mereka yang sempat kandas (atau terkubur) karena kesalahan rezim. Menjadi negara maju di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, demokrasi, dan HAM.

Misalanya, perubahan nyata terjadi di Venezuela pada masa kepemimpinan Presiden Hugo Rafael  Chavez Frias (1954-2013). Pada masa kepemimpinannya, Chavez menerapkan revolusi Bolivarian, yaitu merubah konstitusi baru, mendirikan dewan demokrasi partisipasi, menasionalisasi sejumlah industri asing, meningkatkan anggaran kesehatan, dan pendidikan. Serta ia juga berhasil mengurangi angka kemiskinan besar-besaran. Menurut data Bank Dunia, Chavez mengurangi 62 persen jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Venezuela tahun 2003  menjadi 29 persen di tahun 2009. Chavez juga berhasil mengurangi orang buta huruf di Venezuela dalam periode enam tahun, antara 2001-2007, dari 7 persen menjadi 5 persen.

Dalam konteks sejarah, Amerika Latin berarti semua wilayah benua Amerika, yang dulunya merupakan bekas koloni kerajaan Spanyol, Portugis, dan Perancis, yang penduduknya berbicara bahasa Roman (atau Latin). Misalnya, Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Kuba, Costa Rica, Florida, Louisiana, Republik Dominika, dan Kolombia, Bolivia, dan Peru).

Papua kita

Layak dan sepantasnya Papua dikatakan  sebagai masa lalunya Amerika Latin. Tak bisa dikisar, ratusan ribu orang Papua telah mati akibat kemiskinan,  kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan obat-obatan, dan pembunuhan oleh militer Indonesia.

Papua yang dibilang harta harapan dalam lirik lagunya Edo Kondologit itu—belum menyentuh dan menyejahterakan rakyatnya. Ikhtiar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Puluhan orang yang mati kelaparan di Yahukimo, Papua, ibu-ibu gagal mengandung, anak putus sekolah karena kurangnya biaya, pembatasan ruang demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah masih membalut bumi Cenderawasih ini.

Misalnya, sampai akhir 2013, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2013 sebesar 66,25 dan 70,62, masih berada di posisi papan bawah dibandingkan dengan rata-rata seluruh wilayah. Dari tahun ke tahun, tampaknya perubahan tak banyak beranjak, menyebabkan gejolak ketidakpuasan tak pernah pupus (Kompas, 26 Mei 2015).

Harapan bagi rakyat Papua dan Papua Barat seharusnya sedikit menunjukkan titik terang ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali (lebih dari dua kali) mengunjungi Tanah Papua. Dalam beberapa kali lawatan ini, presiden memberikan perhatian khusus kepada kedua provinsi di timur Nusantara ini—yang masih terbelenggu dengan masalah mendasar seperti, kemiskinan, kesenjangan sosial, keterisolasian, biaya ekonomi tinggi, dan masalah politik lokal.

Bahkan, Presiden Jokowi dalam beberapa kali lawatan itu berpesan, masalah Papua harus didekati dengan melakukan dialog damai dari hati ke hati. Karena itu, pendekatan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan lebih dikedepankan.

Namun, beberapa hal penting yang telah disampaikan presiden itu, belum juga direalisasikan. Padahal, untuk memepercepat pembangunan Papua, dialog damai dari hati ke hati yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi harus segera dilakukan. Karena dengan dialoglah berbagai permasalahan Papua yang bak “benang kusut” itu bisa terurai secara terang-benderang dan itu akan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk membangun Papua ke depan.

Tentu, bukan saja manusia yang hidupnya seperti roda pedati, yang terus berputar, sebentar di bawah, sebentar di samping, sebentar lagi di atas, bila digerakan. Dan, bukan saja Amerika Latin—yang bisa menggenapi kata-kata bijak dari Oliver Goldsmith (1730-1774), novelis, pujangga, dan dramawan Irlandia, “Kemuliaan paling besar bukanlah karena kita tidak pernah terpuruk, tapi karena kita selalu mampu bangkit setelah terjatuh.” Tetapi Papua juga sedang mengejar kenyataan itu. Papua; hari ini mendung, melakukan imitasi sejarah Amerika Latin—yang sempat berada di era yang penuh gelap gulita, tapi masih ada harapan, matahari akan bersinar di hari esok, di tanah ini. Sebab,  justitiae non est neganda, non differenda, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda! Semoga.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*). Penulis adalah Ketua Lembaga Pusat Kajian Isu Strategis (LPKIS) Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas, periode 2013-2015.

Berikan Komentar Anda