Balik Atas
Pelaksanaan Musrenbang Wajib Tetapkan Program Yang Dibutuhkan Masyarakat
 
Pewarta: Redaksi Edisi 29/04/2019
| 217 Views
Wakil Gubernur Klemen Tinal membuka Musrenbangda RKPD di Jayapura, kemarin (Foto:Humas Pemprov Papua)

Jayapura,Wakil Gubernur Klemen Tinal mengimbau agar dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbangda RKPD) Papua 2019, menetapkan seluruh program kerja yang dibutuhkan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dia berharap tak ada program kerja yang mubazir tahun ini. Sehingga masyarakat dapat benar-benar disejahterakan.

“Dari pengalaman saya saat berkunjung ke kampung-kampung, banyak masyarakat tidak merasakan pembangunan. Mengapa, karena program yang ditetapkan itu tidak dibutuhkan oleh mereka”.

“Contoh kalau masyarakat minta perahu silahkan dimasukan dalam program kerja dalam Musrenbang. Jangan paksa beri yang lain atau bangun sesuatu yang pada akhirnya tidak terpakai dan ditumbuhi rumput. Hal seperti ini yang saya harap di minimalisir,” terangnya.

Wagub juga mengimbau agar dalam pembahasan forum teknis Musrenang, dapat mengedepankan tiga prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pertama insklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas berbagai masalah yang sementara dihadapi dalam proses pembangunan.

Kedua, integratif dengan memastikan sinergtas program-program pembangunan antara provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah pusat, khsusunya tentang program prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dan memiliki dampak yang nampak terhadap masyarakat.

Sementara ketiga, berbasis data dan informasi yang valid sehingga seluruh proses perancanaan dapat terukur dengan baik sesuai dengan konteks dan kearifan lokal serta dapat dirasakan langsung masyarakat Papua pada umumnya, orang asli Papua khususnya, guna mewujudkan visi maupun misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Sebab memang pada periode pertama saya dengan Gubernur Lukas hanya bangkit, semangat, tidak rendah diri dengan saudara lain di republik ini. Kini walaupun minoritas tapi sekarang menjadi mayoritas secara kualitas. Tapi itu di periode pertama”.

“Sekarang di periode kedua, ujar ia, yang dilakukan adalah distribusi keadilan. Hal ini sangat penting untuk nantinya di dorong dalam program Bappeda,” harapnya.

Humas Pemprov Papua

Berikan Komentar Anda