TER KINI
Bupati Nabire Kembali Turkam di Distrik Makimi, Warga Apresiasi Sejumlah Program Sukses
Antusias Warga Ikut Ibadah KKR di Nabire
Pembagian Rumah Tangga Ekonomi Berbasis Budaya Gender Papua Dalam Pemerintahaan
Puisi:”Berkumpul Lagi”
Perayaan Misa 40 Hari & 40 Malam Almarhum Pr. Dr. Neles Kebadabi Tebai, Pr Di STFT Fajar Timur
Menatap Pemilukada Manokwari 2020
Stadion Papua Bangkit Layak Gelar Piala Dunia
70 Orang Anak menerima Sakramen Ekaristi di Paroki Sang Penebus Sentani
Pelatihan Fotografi dan Videografi bagi Jurnalis Warga di Kota Jayapura
Caleg Muda Terpilih, Amandus Pigai Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Nabire
Pembangunan Rumah Dinas Bupati Sesuai Prosedur
 |
| Tampak rumah dinas bupati yang sedang dibanguna Foto:yan |
Sentani,12/02/2015,PAPUALIVES.COM– Pembangunan rumah dinas Bupati Jayapura yang sedang dikerjakan oleh kontraktor sudah sudah sesuai prosedur. Baik dari proses tender hingga mekanisme pembiayaan, dimana pembangunan rumah tersebut dibebankan pada Anggaran pendapatan Belangja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, tahun 2014.
Demikian dikemukakan, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Jayapura, Terry Ayomi, SH. Menurutnya, proses tender rumah dinas bupati sudah dilakukan melalui prosedur, yang aman tendernya melalui LPSE Propinsi Papua.
“Anggaran pembangunan rumah dinas bupati, ditetapkan dalam APBD 2014 bukan di APBD 2015,” ujar Ayomi kepada wartawan di Ruang Kerjanya, kemarin.
Penjelasan Terry terkait proses tender hingga pembiyaan pembagunan rumah dinas bupati dilakukan, menyusul adanya pernyataan, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem, SH dalam sebuah media lokal yang menyebutkan pembangunan rumah dinas bupati tidak sesuai prosedur tender dan pembangunannya sudah berlangsung tahun 2014 sementara anggaran baru di ditetapkan pada APBD 2015.
Pernyataan tersebut, sangat tendesius dan tidak mendasar, karena seluruh proses pelelangan hingga tender sudah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pelelangan dan tender proyek.
Menurut Terry, wajar kalau kemudian pembiayaannya pembangunan rumah dinas orang nomor satu di daerah ini dipertanyakan oleh anggota dewan yang baru, sebab anggota baru tidak mengetahui penetapan APBD 2014 karena ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jayapura periode lalu.
Pembangunan rumah dinas Bupati Jayapura yang dikerjakan oleh rekanan, PT. PRNP dengan tanggal kontrak, 16 Juni 2014 dan rampug pada, 15 Desember 2014 tersebut hingga kini belum rampung. Sehingga, lewat batas waktu, tanggal 15 Desember 2014, kepada rekanan diberikan kesempatan untuk menyelsaikan dalam waktu 50 hari kerja.
“Setelah 50 hari kerja, maka harusnya pada tanggal 3 Februari 2015 pekerjaan rampung, tetapi sampai saat ini pekerjaan belum rampung, akhirnya, kepada PT. PRNP dikenakan denda dan surat kontraknya diputuskan serta masuk dalam daftar hitam di Kabupaten Jayapura,” tandasnya.
Ditambahkan, yang dikerjakan dengan APBD 2014 adalah bangnan induk, penataan halaman depan dan pagar, sementara penataan halaman belakang dan pembangnan pendopo serta sejumlah bangunan lain akan dikerjakan pada tahun ini
Yan piet F. Tungkoye
Berikan Komentar Anda
IKUTI TERUS BERITA DAN INFORMASI TERBARU KAMI
