BALIK ATAS
Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Papua Perlu Melihat Potensi Sumber Daya
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 12th Oktober 2014
| 802 DIBACA
Ilustrasi pemekaran papua     Foto : ist
Oleh : Roberth Yewen*

UU Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan, “Daerah Otonom, selanjutnya di sebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepenting masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kehadiran system desentralisasi atau Otonomi Daerah  pasca reformasi, membuat segala kewenangan yang dulunya hanya berbuara di pusat haru diakhiri, dengan lembaran baru, yaitu pemberian kewenangan kepada setiap daerah, untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya masing-masing, tanpa harus menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat.

Otonomi Daerah, teryata juga  adalah factor utama penyebab  memicu, terjadinya “pemekaran wilayah” hampir disebagian besar daerah  yang ada di seantero negeri ini. Kehadiran pemekaran di Indonesia, adalah bagian lain dari kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada setiap masyarakat di daerah-daerahnya masing-masing, untuk mengusulkan wilayah atau daerah yang layak dan pantas, dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga dapat dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun disisi lain Otonomi Daerah memberikan ruang dan kebebasan, tanpa ada fungsi monitoring dan evaluasi yang akurat, sehingga yang terjadi adalah pengusulan pemekaran datang dari mana-mana tanpa terbendung, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Pertayaannya adalah apakah Papua terlibat juga  dalam proses mengusulkan daerah-daerah yang dianggap layak dan pantas, untuk dimekarkan sebagai Kabupaten/Kota/Provinsi yang baru ? sejak UU 32  tentang  Otonomi Daerah, dan UU 21 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, teryata  menjadi momentum awal bagi masyarakat Papua, untuk mengusulkan  daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dibahas oleh DPR dan dijadikan sebagai daerah Otonomi Baru.

Pemekaran wilayah/daerah di Tanah Papua terus saja terjadi seperti “jamur  tumbuh dimusim hujan”. Berbagai wilayah berhasil dimekarkan hampir setiap tahun, sejak hadirnya Otsus di Tanah Papua. Perlu di garis bawahi, bahwa Pemekaran Daerah Baru (DOB)  di Tanah Papua awalnya bukanlah “cita-cita mayoritas rakyat Papua”, tetapi apa boleh buat semua sudah terjadi atau dalam kiasan sehari-hari orang mengatakan “nasi sudah menjadi bubur”.

Artinya bahwa, pemekaran sudah terjadi hampir di sebagian besar daerah yang ada di Tanah Papua, mulai dari daerah yang ada  gunung, pantai, lembah, rawa, sungai, kali, dan lain-lain, sudah dijadikan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Memang kita semua sadar dan  akui bahwa, dengan  hadirnya pemekaran wilayah (DOB)  di Tanah Papua adalah bagian dari salah satu solusi, untuk memberikan akses kepada setiap masyarakat Papua yang belum tersentuh oleh pembangunan, bisa dapat merasakannya, selain itu,  hadirnya pemekaran di Tanah Papua juga adalah bagian dari mempermudah Pemerintah, untuk mengakses program-program yang menjadi prioritas bagi masyarakat Papua, terutama menyangkut dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus perhatian dari UU Otsus.

Namun, disisi lain atau dari kaca mata yang lain adalah, kehadiran pemekaran wilayah (DOB) di Tanah Papua, teryata memberikan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Papua. Ada banyak hal negatif yang terjadi, disebabkan oleh pemekaran wilayah (DOB) di mana-mana, misalnya nilai budaya ras dan rambut sebagai orang Papua, sudah dibedakan berdasarkan daerahnya masing-masing, Pemerintahan bersih yang diharapkan, teryata dengan hadirnya pemekaran, menimbulkan para koruptor di Papua yang semakin tinggi, setiap orang Papua ingin menjadi bos di daerahnya masing-masing, tanpa memberikan peluang kepada orang-orang Papua lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di daerah tersebut, dan berbagai hal-hal negatif lainnya.

Pemekaran Wilayah Di Papua Perlu Melihat Potensi Sumber Daya
Melihat dinamika pemekaran wilayah di berbagai daerah, khususnya di Tanah Papua selama kurang lebih 10 tahun ini, teryata  ada beberapa daerah di Papua yang dimekarkan tanpa melihat Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Alamnya (SDA). Artinya bahwa, ada beberapa daerah di Papua dimekarkan hanya didesakan oleh “kepentingan politik semata”, tanpa melihat potensi daerah tersebut.

Hal ini menyebabkan, ada beberpa  daerah di Papua yang tidak mempunyai potensi, baik sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA),yang selalu menimbulkan masalah, misalnya karena tidak ada ketersediaan sumber daya manusia yang matang, mengakibatkan banyak (SDM) didatangkan dari luar daerah tersebut, bahkan ada yang didatangkan dari luar Papua. Bukan saja itu, tetapi ada daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang memadai, sehingga selalu mengharapkan anggaran daerah pusat atau provinsi untuk membiayai pembangunan di daerah-daerah tersebut.

Oleh karennya, menurut pandapat saya, kedepan jika ada daerah di Tanah Papua yang harus dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), harus memperhatikan potensi daerah itu, khususnya menyangkut potensi sumber daya manusia (SDM), dan juga sumber daya alam (SDA), sebab dalam sebuah pemerintahan ada tugas pokok yang paling hakiki dan penting, yakni pelayanan (services), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

Sehingga hemat saya, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDM) merupakan syarat paling penting dalam mendirikan sebuah daerah yang baru, untuk menjawab pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang maju di daerah yang ada di Tanah Papua. Jika daerah yang ada di Tanah Papua dimekarkan hanya bermuatan “politik kekuaaan”, tanpa  tidak melihat potensi SDM dan SDA di daerah setempat, maka tidak dipungkiri bahwa daerah yang akan dimekarkan di Tanah Papua kedepan akan menimbulkan banyak masalah, terutama mengenai pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan bagi masyarakat yang di Tanah Papua, terutama daerah yang dimekarkan tersebut.


PENULIS ADALAH AKTIVIS PMKRI SANTO EFREM JAYAPURA, SEKALIGUS KETUA UMUM CATOLIC STUDENT CENTER (CSC)

Berikan Komentar Anda