BALIK ATAS
Pemerintah Baru Jangan Mengulangi Dosa Politik Masa Lalu
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 7th Oktober 2014
| 811 DIBACA
OLEH : ROBERTH YEWEN
PENULIS ADALAH AKTIVIS PMKRI SANTO EFREM JAYAPURA, DAN SEKALIGUS KETUA UMUM CATOLIC STUDENT CENTER (CSC)
Setiap ganti pemerintahan, dan mengantikan jubah demokrasi masih saja terdapat jubah yang ternoda oleh dosa-dosa politik yang dilakukan oleh para penguasa dan kroni-kroninya saat dipercayakan memimpin negeri ini. Sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi bergulirpun kelakuan melakukan dosa-dosa politik terhadap rakyat belum juga berubah.

Sejak pemilihan langsung pada tahun 2004 yang lalu setiap orang berpandangan bahwa akan ada perubahan dalam pola dan sikap pemerintahan, dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat kepada para penguasa, sehigga menjalankan roda-roda pemerintahan (the wheels of government), dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (honesty), keadilan (fairness), dan membela kebenaran (and defend the truth), tanpa harus mengorbankan kepentingan kolektif (collective interests) rakyat Indonesia dengan kepentingan-kepentingan segelintir komponen tertentu.
Namun apa yang terjadi, sejak Susilo Bambang Yudhiyono (SBY) terpilih secara langsung oleh rakyat pada 2004 yang silam, dan menjadi Presiden pertama yang dipilih secara terbuka  oleh seluruh rakyat Indonesia. Sesudah itu pada lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009 dipercayakan lagi menjadi Presiden RI. Ini berarti SBY mendapatkan amanat dari rakyat selama kurang lebih dua periode (10 tahun) memimpin bangsa Indonesia.
Dalam kepemimpinan SBY sebagai presiden semua orang menaruh harapan, bahwa tak ada lagi sikap-sikap Orde Baru muncul dalam pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Namun harapan itu sirna, sebab dalam 10 tahun pemerintahan yang dinakodai SBY telah mencoreng amanat rakyat (mandate of the people) dengan melakukan “dosa-dosa politik” (political sins).
Ada beberapa kasus yang melibatkan pemerintahan ini, yaitu kasus skandal korupsi yang hampir melibatkan semua kroni-kroni yang bernaung di Kabinet Indonesia bersatu satu dan dua, kebijakan yang tidak konsisten (seperti naik dan turunya harga BBM), Lumpur Lapindo, Mafia Migas, masih terjadi persilingkuhan antara lembaga Legislatif dan Eksekutif di pusat, dan berbagai kasus-kasus lainnya.
Beberapa contoh kasus diatas memberikan gambaran, bahwa pemerintahan SBY selama kurang lebih 10 tahun disisi lain belum mampu memberikan kemajuan yang positif terhadap seuruh rakyat Indonesia, walaupun disisi lain ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk membantu masyarakat secara langsung, seperti program PNPM Mandiri, dan beberapa program-program pemberdayaan diberbagai kementerian.
Jangan Mengulangi Dosa Politik Yang Sama
Pemerintahan lama akan segera digantikan dengan Perintahan yang baru dibawah nakoda Jokowi Dodo dan Yusuf Kalla, sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Pertayaannya adalah apakah Pemerintahan Baru akan mengulangi dosa-dosa politik yang sama pada masa pemerintahan yang lama? Ataukah memutuskan mata rantai dosa tersebut dengan tidak berbuat dosa politik lagi?
Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan yang baru, sebab seluruh rakyat Indonesia sedang menantikan sikap dan tindakan dari pemerintahan Jokowi-JK yang baru. Oleh karena itu, hemat saya “dosa-dosa politik” masa lalu yang dilakukan oleh Pemerintahan Lama (SBY dan kroni-kroninya) menjadi buku pelajaran (textbooks) bagi Pemerintahan Baru, supaya jangan melangkah dijalan yang sama atau di parit yang sama (same street or the same trench), melainkan berpaling dan mengambil jalan yang benar (the right path) sesuai dengan amanat yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dengan melakukan kebijakan-kebijakan (policy)  yang berpihak pada rakyat kecil.
Jangan Mencederai dan Menodai Kepercayaan Rakyat
Jika pemerintahan lama telah melakukan dosa politik dan mencederai dan menodai  kepercayaan yang diberikan oleh rakyat selama 10 tahun, maka pemerintahan baru yang dipercayakan oleh rakyat, wajib membawa kapal nasional indonesia tidak boleh menabrak karang yang sama, yaitu melakukan dosa politik dan mencederai, serta menodai kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.
Sebab jika Pemerintahan Baru yang dipercayakan mengingkari janji, dan menelusuri jalan yang sama seperti Pemerintahan Lama, maka tidak dipunggiri bahwa  kepercayaan rakyat yang saat ini masih berkobar dan menyala-nyala dalam mendukung Pemerintahan Baru, akan berpaling dan melawan Pemerintahan Baru. Sehingga hemat saya, kepercayaan yang sudah diberikan oleh rakyat secara baik, harus dijaga dan dijunjung tinggi sebagai bagian terpenting dalam membangun Bangsa ini kedepan yang lebih baik lagi.
Jika Pemerintahan yang Lama sudah melakukan kesalahan dengan mencederai dan menodai kepercayaan seantero rakyat di negeri ini, maka tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Baru adalah jangan mengulangi kesalahan dan dosa politik yang sama, tetapi sebaliknya memperbaiki kesalahan dan menghilangkan noda masa lalu yang ada di Pemerintahan Lama, dan tetap pada pendirian, untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat dengan sungguh-sunguh, dan sepenuh hati.
Jika hal ini benar-benar direalisasikan oleh Pemerintah Baru, dan bukan hanya sekedar slogan yang manis dibibir saja, maka saya yakin,  bahwa bangsa Indonesia akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit dan tidak akan mengalami kendala, tetapi bisa berjalan dengan mulus. Sebab Pemerintahan Barunya mampu menjalankan amanat rakyat dengan sangat bijaksana, sesuai dengan Konstitusi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM