BALIK ATAS
Pemilu dan Politik Uang
PENERBIT:PPWI MEDIA Redaksi PAPUALIVES.COM 8th Juli 2017
| 711 DIBACA
Thomas Ch. Syufi (Foto:Dok Pribadi)

Oleh Thomas Ch. Syufi

Meski satu tahun lebih lagi Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, perlu diwacanakan sejak kini hingga memberikan konsep dan pemahaman yang berarti bagi segenap masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Papua untuk benar-benar menjalankan proses pemilu yang adil, jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan terhindar dari cipratan politik uang hingga lahirnya para pemimpin negara atau wakil rakyat yang benar-benar amanah. Memang, pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang cukup ideal karena dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur.dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan, perihal tersebut sesuai tuntutan Pancasila dan amanat konstitusi, yakni UUD 1945.
Pemilu sebagai sebuah instrumen yang amat baik dan menarik dalam sebuah negara demokrasi yang dilakukan secara periodik, lima tahun sekali. Di mana pergantian kepemimpinan atau kekuasaan formal dilakukan dengan cara-cara yang elegan, bermartabat, dan terntunya berwibawa dengan partisipasi penuh dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Demokrasi bukan sebagai sebuah jalan merebut kekuasaan, tapi lebih dari itu sebagi bentuk mengabdian kepada rakyat. Demokrasi menjadi impian bersama banyak orang karena merupakan sebuah sistem politik, dengan segala kelemahanya bisa mencerminkan kehendak umum, yang di dalamnya ada partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Pergantian kekuasaan yang dilakukan melalui pemilu bisa dibilang sebagai pengadilan rakyat. Hajat untuk rakyat memilih kembali atau tidak terhadap presiden dan wakil presiden, termasuk para wakil rakyat (anggota DPR, DPD, dan DPRD) tergantung pada prestasi kerja mereka pada periode sebelumnya. Bila presiden yang prestasi kerjanya baik hanya bisa dipilih dua kali(10 tahun) masa kepemimpinannya, karena bersifat restriktif, dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan untuk para anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih berkali-kali pada pemilu tergantung kepercayaan para konstituen (rakyat). Jelas, hasil pemilu; presiden, wakil presiden, atau para anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih wajib bekerja untuk dan atas nama rakyat.

Mereka mengemban kontrak politik dari rakyat selama lima tahun. Pada dasarnya, di era demokrasi kedaualutan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan di tangan para pejabat publik atau pun partai politik. Pemilu sebagai gerbang perubahan yang mengantar rakyat untuk dapat menentukan siapa saja yang layak jadi pemimpin atau wakil rakyat untuk menyusun konsep, mengambil keputusan, atau memperjuangakan aspirasi rakyat. Karena pemilu sebagai satu-satunya jalan terbaik yang dianut Indonesia sebagai negara demokrasi untuk proses menyeleksi para pemimpin atau wakil rakyat, maka perlu kita semua kawali proses tersebut. Pengalaman, 17 tahun reformasi bergulir dan pemilu langsung diselenggaran masih menyisakan banyak persoalan mendasar, seperti tidakjujuran, ketidakterbukaan, dan politik uang masih menodai jalan putih demokrasi kita.

Hindari politik uang
Politik uang adalah suatu bentuk pemberian uang, barang, atau janji suap seseorang hingga ia tidak menjalankan haknya untuk memilih calon atau partai tetentu pada saat pemilu, tapi lebih mengamankan kepentingan penyuap.
Politik uang ini sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang lebih matang atau lebih baik karena perannya sangat merusak. Misalnya, politik uang meremehkan martabat rakyat, harga diri sesorang seseorang hanya dibeli dengan uang atau bahan makanan oleh para calon untuk merebutkan jabatan politik yang didudkinya selama lima tahun.
Tindakan ini merupakan pembodohan massal karena rakyat dibodohi dengan tawaran sesaat berupa uang. Selama lima tahun, sang calon yang telah terpilih hanya berbulan madu (honey moon) atau jadi menara gading di singgasana kekuasaan, di tengah penderitaan masyarakat pun tidak apa-apa, karena suara mereka telah lunas dibeli saat pemilu.

Rakyat akan terjebak. Agenda perubahan yang diperjuangkan oleh rakyat tidak akan berjalan mulus karena para calon-calon yang menang dalam pemilihan telah lunas membeli suara mereka. Para calon yang terpilih hanya habiskan waktu lima tahun untuk menutupi utang-utang yang dipinjamkan untuk membayar proses kampanye dan suara dalam pemilu. Ia akan menggantikannya berupa janji proyek atau langsung berupa uang.
Tak ada politik uang yang tak berutang dan keuntungan uang suap dalam pemilu adalah sesuatu yang sesaat. Padahal pemilu merupakan agenda perubahan yang diperjuangkan rakyat dengan memilih presiden atau para wakil rakyat yang beramanah—untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Memang Indonesia telah melewati beberapa fase proses demokrasi politik sebagai konsensus nasional sekialigus konsekuensi historis negara demokrasi daripada sistem ketatanegaraan. Pemilu pada periode pertama setelah satu dekade proklamasi tahun 1955, terbilang cukup demokratis karena dilangsungkan dalam nuansa dan suasana kepartaian yang ideologis. Antusiasisme kontestasi yang dibuktikan lebih dari 100 persen peserta pemilu membuat setiap kontestan saling mengawasi.
Pada era Orde Baru juga dilangsungkan enam kali pemilu: Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987,1992, 1997. Praktik pemilu pada zaman Orde Baru bisa dibilang sangat jauh dari prinsip-prinsip pemilu yang ideal: langsung, umum, bebas, dan rahasia, karena rezimnya sangat represif dan totaliter. Deparpolisasi dan antipartisipasi masyarakat sangat mendominasi menyelenggaran pemilu pada masa itu. Apalagi penyelenggaran pemilu pada masa Orde Baru melekat pada pemerintah melaluui Menteri Dalam Negeri, maka semua supervisi pemilu ada pada rezim pemerintah. Sampai-sampai rakyat tidak bisa bebas untuk ikut menentukan jalannya proses pemilu yang adil dan jujur sesuai dengan amanat konstitusi, yakni rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati di negara ini. Dan, pada era reformasi telah dilangsungkan beberapa pemilu yang cukup demokratis sebagai hasil proses konsolidasi demokrasi menuju demokratisasi.

Eforia reformasi memberikan partisipasi penuh kepada rakyat untuk bebas menentukan hak politiknya dalam setiap pemilu: Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2004, telah tercipnya sistem pemilu yang cukup efektif karena pusat penyelenggara pemilu telah diurus oleh lembaga independen, yakni komisi pemilihan umum(KPU) dan diawasi oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu).
Namun, di era reformasi yang begitu memberikan ruang kebebasan yang sangat besar, membuat segala cara dimainkan oleh para aktor-aktor politik untuk meraih kekuasaan., termasuk politik uang (money politic).
Hal inilah yang akan membuat demokrasi kita akan cacat atau ternoda. Politik uang menggerus demokrasi kita. Pemimpin atau para wakil rakyat yang lahir karena hasil manipulasi, politik uang tak pernah menjadi orang yang beramanah di singgasana kekuasaan.
Suara hati nurani masyarakat dalam bentuk aspirasi murni dapat dibeli demi kepentingan. Hingga prinsip-prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas rahasia telah tercoreng dengan praktik politik uang. Setiap pemilu rakyat tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan dan uang.
Bila rakyat digempur dengan politik uang maka pemilu yang berdasarkan prinsip bebas dan jujur tidak ada. Pemilu tidak bebas, karena pilihan seseorang tidak lagi sesuai dengan keinginannnya karena telah dirantai dengan kepentingan. Pemilih ditekan dan diitimidasi untuk memilih pemimpin atau caleg tertentu. Pemilu tidak jujur karena telah terjadi kecurangan dalam pemilu dengan cara-cara membeli suara, baik di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) atau KPU; entah di tingkat kabupataten/kota, provinsi, bahkan pusat. Praktik-praktik tidak terpuji seperti manipulai atau keucurangan dalam pemilu akan membawa Indonesa makin jauh dari apa yang dibilang negara demokrasi. Karena konsekuensi logis dari terlahirnya demokrasi substansial( terwujunya keadilan, kesejahteraa, dan kedamaian) dalam masyarakat karena proses demokrasi prosedural (atau pemilu) yang sangat baik berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, atau jujur (luber) dan adil (jurdil).

Pengalaman selama ini kecurangan atau pun politik uang terjadi di mama-mana ketika pemilu dilangsungkan. Misalnya, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2015, ditemukan 313 kasus politik uang dalam Pemilu Legislatif 2014.Jumlah ini naik dua kali lipat dibandingkan Pemilu Legislatif 2009. Provinsi Banten menduduki urutan pertama dengan 36 kasus pelanggaran politik uang, provinsi Riau dan Bengkulu menyusul dengan jumlah yang sama, yakni 33 kasus, diikuti Sumatera Barat dengan 30 kasus, dan Sumatera Utara dengan 29 kasus.
Hampir semua pemilu yang dilangsungkan di Indonesia masih sebatas prosedural, belum esensial karena para pejabat publik yang lahir dari pemilu belum bisa mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan.
Tidak terputus. Tindakan-tindakan amoral seperti kucurangan atau politik uang terjadi dalam pemilu karena para stakeholderpemilu, terutama KPU dan Panwas pemilu menjadi dependen (tergantung) pada kepentingan kekuasaan, termasuk minusnya bekal integritas dan moralitas.
Kedua lembaga independen; KPU dan Panwas yang diharapakan menjadi pilar utama demokrasi yang dalam proses pemilu justru masuk angin atau jadi “hama demokrasi”. Siapa lagi yang mau diharapakan oleh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil?
Kecurangan dan politik uang merupakan tindakan yang tak menarik untuk ditiru oleh para penyelenggara, yakni KPU dan Panwas, termasuk peserta pemilu (partai politik) pada Pemilu 2019 nanti. Panipulasi dan politik uang akan merusak jalan putih demokrasi Indonesia dan membawa Indonesia terperosok dalam lubang hitam para mafia dan hama demokrasi bersemi.
KPU dan Panwas pemilu harus jauhkan diri dari cipratan limbah politik kepentingan dan bau pekatnya semburan lumpur politik interest group (kepentingan kelompok).
Politik uang tidak hanya merendahkan martabat masyarakat (pemilih) tapi juga martabat bangsa dan negara dipertaruhkan. Ukuran utama kualitas pemilu ada pada partisipasi pemilih, independensi penyelenggara dan pengawas pemilu, serta pemilih yang berkualitas (jauh dari cipratan politik kepentingan).
Lagi pula, diharapkan dalam pemilu yang dibutuhkan bukan (hanya) para calon yang berkualitas, tapi juga pemilih yang berkualitas. Pemilih harus punya kritisisme untuk menilai setiap calon presiden atau legilslator berdasarkan rekam jejak(track record) hingga menentukan pilihan pun tepat. Bila rakyat memilih kucing (orang yang tak dikenal, datang tiba-tiba) sama saja rakyat buang mutiara ke mulut “hewan liar”.Karena itu, pesan Pythagoras (580-504 SM), filsuf dan ahli matematika dari Yunani, “Jangan sekali-kali percaya pada kasih sayang yang datang tiba-tiba, karena dia akan meninggalkanmu dengan tiba-tiba pula”.

Hanya satu cara terbaik untuk rakyat memperbaiki hidup adalah memilih calon yang dikenal sejak lama; ia hidup dan menderita bersama rakyat, serta pemilih juga harus menolak calon yang baru datang dengan tawaran uang, barang, atau janji suap. Karena tawaran tersebut bersifat sementara dan selama lima tahun calon tidak akan memperjuangkan aspirasi rakyat! Semoga.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*). Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Advokasi, Hukum, dan HAM DPD KNPI Papua Barat Periode 2016-2019, juga Ketua LKIS Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Tahun 2013-2015.

Baca Juga Artikel Lainnya : Jabatan Itu Amanah

                                                    Politik dan Pemilu Uang

                                                    Jokowi “effect)

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM