Balik Atas
Perekrutan Tenaga Kerja Train 3, CSTS Ikuti Aturan Dokumen Amdal
 
Pewarta: Redaksi Edisi 13/11/2017
| 2608 Views

Bintuni,  Puluhan masyarakat suku Sumuri dan suku Sebyar dibawa pimpinan koordinator lapangan (Korlap) Ketua LMA Suku Sumuri Tadius Fosa mendatangi kantor Consorsium Cioda, Saitem, Triparta dan Suluh Arji Energy (CSTS) di Kampung Lama Bintuni, Jumat (3/11/2017) pekan lalu.

Mereka meminta penjelasan dari pihak CSTS selaku main kontraktor yang dipercayakan BP Tangguh untuk menangani perekrutan tenaga kerja Train 3 LNG Tangguh terkait dengan perekrutan tenaga kerja yang mereka anggap illegal yang masuk langsung ke LNG Tangguh tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja Bintuni.

Masyarakat suku Sumuri dan suku Sebyar diterima langsung oleh Koordinator Perekrutan Tenaga Kerja Train 3 Consorsium CSTS Wilayah Papua Max Samaduda dan staf.

Hadir dalam pertemuan atau dialog soal perekrutan TK Train 3 Kapolres Teluk Bintuni AKBP. Andriano Ananta, SIK beserta jajaran Polres Teluk Bintuni, Ketua KNPI Teluk Bintuni Edison Orocomna, S. PAK.

Usai melakukan pertemuan Max Samaduda mengatakan dialog itu dilakukan karena adanya mis komunikasi tentang proses recrutment tenaga kerja Train 3 yang ada di LNG Tangguh.

Ada proses recrutment tenaga kerja yang tidak dipahami dengan baik sehingga masyarakat yang terkena dampak langsung seperti Sumuri dan Sebyar datang ke kantor untuk duduk berdiskusi soal perekrutan tenaga kerja Train 3 LNG Tangguh.

Contoh dalam pertemuan itu ada masyarakat yang mengatakan bahwa ada tenaga kerja yang datang ke sini lalu diam-diam masuk ke LNG Tangguh untuk bekerja. Padahal khan sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian kenapa sampai mereka meminta quota secara khusus diprioritaskan?. Padahal dalam dukungan Amdal itu tidak dijelaskan secara spesifik tentang pemilik gas misalnya suku Sumuri dan suku Sebyar yang diprioritaskan direkrut dalam project ini tidak terdapat dalam dokumen Amdal.

Dan yang ada dalam dokumen Amdal hanyalah 62 kampung yang terkena dampak langsung project LNG Tangguh yang mempunyai prioritas yang sama. “Tentunya kami dari CSTS tetap mengikuti kebijakan atau aturan yang ada dalam dokumen Amdal dan kami tidak bisa bekerja di luar itu. Kalau lembaga adat sendiri yang mau mereviuw atau mau mengevaluasi ataupun mau menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi karena proses recruitment kelihatan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat yang punya hasil gas jangan tanya kepada CSTS tetapi harus berbicara ke pemerintah karena mereka yang menyetujui dokumen Amdal,” ungkap Samaduda.

Hal itu terlihat dengan adanya komunikasi dua arah antara kami CSTS dengan masyarakat. Serta kami dalam dialog tersebut tidak bisa pungkiri ambil tenaga kerja dari luar karena ada porsinya yaitu orang lokal ada, Papua ada serta orang luar Papua juga ada. Jadi kami tetap melakukan recruitment sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau tenaga skill yang kami butuhkan tidak ada di sini maka kami tepaksa ambil tenaga itu dari Jawa. Sebab itu sudah merupakan aturan dalam dokumen Amdal sudah seperti itu. Dan kita tidak bisa bilang karena semua proyek LNG Tangguh ada di Teluk Bintuni maka kita harus ambil semua tenaga kerja dari sini.

Kalau di sini ada tenaga kerja yang siap saya pikir tidak jadi soal tetapi karena pekerjaan ini menggunakan teknologi tinggi (hight tecnology) maka seharusnya jauh-jauh hari pemerintah daerah (Pemda) Teluk Bintuni dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Bintuni sudah bikin training-training untuk mempersiapkan masyarakat 7 suku atau siapa pun yang mempunyai kemampuan dan kapasitas itu ditraining. Sehingga begitu ada kebutuhan tenaga kerja di LNG Tangguh untuk Train 3 langsung bisa disalurkan.

Perlu diketahui bahwa di LNG kita bukan bangun rumah tetapi kita bangun kilang sehingga training yang diberikan itu harus sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh project Tangguh. Kemudian pihak dinas tenaga kerja Bintuni juga seharusnya melakukan koordinasi dengan pihak BP yaitu kira-kira proyek ini tenaga apa yang kalian butuh maka dengan adanya informasi itu dinas tenaga kerja Teluk Bintuni bisa menyiapkan masyarakat 7 suku atau masyarakat Bintuni untuk training sesuai dengan kebutuhan yang ada,” sebutnya. [dmd

Berikan Komentar Anda