Pergub Papua No 41 Tahun 2011,Produk Hukum Pesanan Pemegang Kuasa Pertambangan Provinsi Tahun 2008 Di Nabire

Oleh John NR Gobai

Biro Hukum SETDA Papua dan Distamben Papua membuat Pergub yang bertentangan dengan Undang undang,kelihatannya ini oknum pejabat lebih berkarakter kapitalis birokrasi, hal ini dapat dilihat dari, Polemik Penerbitan PERGUB 41 Tahun 2011 Dan Pemberian IUP PT.PACIFIK MINING JAYA Di Wilayah Distrik Makimi Hingga Distrik Uwapa Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Tahun 2009 Surat Edaran Gubernur Pro menilai, biro hukum jaman John Rumbiak beliau paham, sehingga Surat Edaran Gubernur Papua No. 540/1260/Set tentang pencabutan KP (Kuasa Pertambangan) di Kabupaten Nabire. Surat ini berdampak besar terhadap kewenangan Kepala Daerah (Bupati) Nabire dalam penerbitan rekomendasi tapi juga izin atas Kuasa Pertambangan. Karena Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua No. 540/1260/Set tersebut di atas tentang rencana pencabutan KP (Kuasa Pertambangan) di Kabupaten Nabire,maka pada tanggal 28 Oktober 2009, maka, SEKERTARIAT BIRO HUKUM PROVINSI PAPUA, Membuat TELAHAN STAF, dengan Surat No : 540/355.Guna memberikan pertimbangan karena; Sesuai Pasal 37 UU No.4 Tahun 2009 Menyatakan : “Izin Usaha Pertambangan Diberikan oleh :

1. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam suatu Wilayah Kabupaten/Kota.
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota, dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
Walaupun telah diberikan telaan staf namun, Pada Tahun 2011 Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA Nomor : 41 Tahun 2011 tentang; Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. dan disahkan oleh Biro Hukum Marthen Tuhulerew, itu artinya John Rumbiak diganti, kami menilai peraturan gubernur ini sangat bermuatan kepentingan investor, karena bertentangan dengan aturan ini memasung kewenangan Bupati/Wali Kota karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya. Tapi juga berlakunya Pergub ini, memasung hak dan kewenangan Kepala Daerah di setiap wilayah Provinsi Papua, dalam hal Usaha Pertambangan Meneral dan Batubara.

Menjadi jelas untuk kepentingan siapa Pergub No 41 Tahun 2011 diterbitkan yaitu Pada tanggal 22 Juli Tahun 2011,Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keputusan No : 065-42 Tahun 2011, Tentang; Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Pasific Mining Jaya,di Distrik Makimi hingga Distrik Uwapa Kabupaten Nabire,Provonsi Papua. Dengan luas : 26.040 HA. (Surat IUP dan Peta Terlampir). Tapi juga Gubernur Provinsi Papua menerbitkan sejumlah IUP di wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Papua. Ironisnya pemberian IUP-IUP tersebut tampa sepengetahun Kepala Daerah diwilayah-wilayah tersebut tapi juga tampa sepengetahuan Pemilik Ulayat Masyarakat Adat.

Karena dalam rekonsiliasi terjadi keributan antara Pemprov Papua dalam dalam Dinas Pertambangan dengan Dinas Pertambangan Nabire, terkait kewenangan pemberian ijin, karena ijinnya tumang tindih maka Dirjen Minerba meminta pendapat hukuam maka, Pada Tanggal 2 Juli 2013 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Menyurat dengan No : 1080/06/DJB/2013, di tujukan ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta, Perihal; Mohon Pendapat Hukum Terkait Penerbitan IUP di Provinsi Papua. Jawabannya Pada Tanggal 21 Oktober 2013, terkait surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No : 1080/06/DJB/2013, yang di tujukan ke; Kejaksaan Agung. Maka, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjawab dengan; Memberikan Pendapat Hukum Tentang Permasalahan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Papua. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendapati dan berpandangan; Pergub Provinsi Papua, banyak bertentagan dan melawan mengabaikan Peraturan yang lebih tinggi diatasnya seperti UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mieral dan Batubara, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.Pergub ini hanya utk mengamankn kepantingan pemegang KP yg dikeluarkan oleh Gubernur Suebu dan utk menginjak kewenangn bupati nabire, padahal isi pergub ini berlawanan dengn UU no 4 thn 2009. Sehingha kmi menilai ini pergub pesanan pemegang KP Propinsi di Wil Nabire dan Paniai.

Pada tahun 2016, Mendagri membatalkan Pergub tersebut sehingga Ijin Ijinnya harus dinyatakan batal demi hukum dan perlu ada regulasi baru sehingga harus dilakukan tata ulang karena terjadi kekosongan aturan hukum sehingga tidak perlu ada produk hukum yang benar, kepada Polda Papua dan pemegang IUP yang dikeluarkan dengan dasar Pergub stop buat gerakan tambahan, karena dasar telah dibatalkan oleh Depdagri.

Penulis Adalah Ketua Dewan Adat Meepago

Berikan Komentar Anda