PKN Intan Jaya Laporkan Dugaan Korupsi Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Melianus Duwitau Ketua PKN Intan Jaya Ketika Memberikan Laporan (Foto:PKN/Ist)

Nabire, Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara(PKN) Kabupaten Intan Jaya ,Papua melaporkan ke Kajari Nabire Papua terkait tentang dugaan Korupsi di dinas Pekerjaan Umum sekarang menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu. Dugaan Korupsi terse but pada pembangunan Rumah sehat layak huni sebanyak hanya 15 Unit dengan nilai kontrak Rp.9.986.985.000,00. HAMPIR 10 MILYARD untuk 15 Unit rumah sehat layak huni ..

FAKTA FAKTA
Bahwa berdasarkan LHP BPK RI Nomor : 30.A/LHP/XIX.JYP/06/2017
Tanggal : 20 Juni 2017 dan Informasi Masyarakat
1.Bahwa Pada TA 2016, Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya
menganggarkan Belanja Modal – Gedung dan Bangunan senilai
Rp11.185.251.599,90 dan telah direalisasikan senilai Rp10.639.335.000,00(95,12%). Belanja tersebut diantaranya berupa Pembangunan Rumah Sehat
Layak Huni Tipe 36 m2 Distrik Hitadipa senilai Rp9.986.985.000,00 dan
terealisasi senilai Rp9.986.985.000,00 (100%).
2.Bahwa Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Tipe 36 m2 Distrik Hitadipa
dilaksanakan oleh PT (SAA) sesuai dengan Surat
Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Tipe 36 m2
Distrik Hitadipa Nomor 602/33.B/KT/FSK-PRSLH/PU-IJ/2016 tanggal 20 Mei
2016 dengan nilai kontrak senilai Rp9.986.985.000,00 untuk 15 unit. Jangka
waktu pelaksanaan ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal
20 Mei 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/33.E/SPMK/FSK-PRSLH/PU-IJ/2016 tanggal
20 Mei 2016.
3.Bahwa Pekerjaan Rumah Sehat Layak Huni Tipe 36 m2 Distrik Hitadipa
diperuntukkan bagi masyarakat sebagai hibah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh
melalui wawancara tanggal 2 Juni 2017 dengan Kepala Bidang Aset BPKAD dan PPTK
Rumah Sehat Layak Huni Tipe 36 m2 Distrik Hitadipa, diketahui bahwa
pembangunan rumah sehat tersebut sudah dihibahkan kepada masyarakat.
Pemda membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) rumah tersebut sebagai
bukti atas hibah tersebut.
4.Bahwa Berdasarkan pertimbangan bahwa pembangunan rumah sehat layak huni tersebut memang peruntukannya untuk masyarakat Kabupaten Intan Jaya, maka,seharusnya pembangunan rumah sehat layak huni tersebut dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa. Penelusuran atas penyajian Aset, menunjukkan bahwa
kegiatan ini telah dikoreksi dari Aset Tetap Pemda karena telah di hibahkan ke masyarakat berdasarkan BAST.
5.Bahwa Sesuai informasi Masyarakat untuk Biaya Pembangunan Rumah sehat Layak huni tipe36 M 2 adalah maksimal sebesar Rp 350.000.000 Perunit
6.Bahwa Pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi pernah melaksanakan Pekerjaan yang sama di Wilayah Kabupaten Intan jaya dengan Anggaran Rp 300.000.000.-

INDIKASI KERUGIAN NEGARA
HARGA STANDART PASAR PEMBANGUNAN TIPE 36 M2 = Rp 350.000.000 x 15
Unit =Rp 5.250.000.000
KERUGIAN NEGARA Rp9.986.985.000,00-5.250.000.000 = Rp 4.736.000.000
Kami Pemantau Keuangan Negara mengharapkan agar Pihak Kajari Nabire mengusut dugaan korupsi ini demi kesejahteraan masyarakat Intan Jaya ..
SUMBER KETUA UMUM PKN

Data lengkap lihat di sites resmi www.frontantikorupsi.com

Berikan Komentar Anda

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.