Balik Atas
Politik Hukum Masa Demokrasi Terpimpin
 
Pewarta: Redaksi Edisi 01/04/2015
| 2017 Views
Ilustrasi Politik Pro &Kontra   Foto:IST
Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5
Juli 1959 yang menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan tidak
berlakunya Undang- Undang Dasar sementara. Alasan dikeluarkan dekrit
presiden ini adalah bahwa konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan
tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya untuk membuat Undang
Undang Dasar: dan ahl yang demikian

menimbulkan keadaan ketatanegaraan
yang membahayakan perssatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa,
serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur. Jalan itu terpaksa ditempuh ebagai satu-satunya jalan untuk
menyelamatkan Negara Proklamasi.

Dengan berlakunya kembali UUD
1945 maka sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensiil, dimana
presiden yang menjadi kepala negara juga menjadi kepala Eksekutif dan
tidak bertanggungjawab kepada MPR, dan dapay diberhentikan oleh MPR dalm
suatu sidang istimewah MPR atas permintaann DPR apabila DPR menganggap
Presiden telah melanggar GBHN.
1. FORMAT POLITIK
Format
politik atau ciri khas dari penguasa yang memegang pemerintahan dxari
demokrasi terpimipin adalah munculnya soekarno sebagai penguasa tunggal
dan makin berperannya TNI dan PKI dalam sistem politik yang dibangun
serta merosotnya peranan partai-partai pilotok lainnya. Soekarno tidak
lagi sekedar kepalah negara konstitusional tetapi sudah menjadi kepalah
eksekutiv, pimpinan besar revolusi dan panglima tertinggi angkatan
bersenjata. Semua kekuasaan pemerintahan berada ditangannya dan sesuai
dernganh konsep demokrasi terpimpin maka soekarno campur tangan dalam
semua aspek kehidupam masyarakat, berwewenang mengeleurkan penetapan
presiden dan peraturan presiden 5 juli 1959. Dalam hubungan dengan
format politik seperti disebutkan diatas, alfian mengatakan: “ terlalu
banyaknya partai politik dan semakin meningkatnya pertentangan pendapat
atau ideologi telah menjadikan demokrasi liberal suatu sistem politik
yang jauh dari stabil, sebagaimana antaralain dapat dilihat dari
kenyataan sering b ergantinya kabinet. Format atau corak politilk yang
berlaku tampak semakin jauh dari memuaskan. Akhirnya ia lumpuh dan
diganti dengan format politik kedua sebagaimana terlihat. Dalam proses
perpolitikan yang terjadi dalam jaman demokrasi terpimpin.
Dari uraian diatas maka format politik atau ciri khas dari sistem politik pada masa demokrasi terpimpin adalah:

a. Munculnya soekarno sebagai penguasa tunggal di indonesia dan
mengkonsentrasikan hampir seluruh kekuasaan penyelenggaraan negara
republik indonesia.

b. Munculnya TNI terutama angkatan darat sebagai kekuasaan besar dibawah soekarno dalam sistem politik yang dibangun.
c. Munculnya PKI sebagai kekuatan baru dalam perpolitikan ditanah air

Sebagai suatu rezim otoriter yang berkuasa mendominasi MPRS dan DPR GR,
karena presiden sendiri yang mengangkat para anggota MPRS, DPR GR dan
para pimpinannya, maka rezim ini tidak mengenal “pertanggungjawaban atau
non accountabillity”. Tetapi pada akhir rezim demokrasi terpimpin
presiden diharuskan memberi pertanggungjawapab kepada MPRS dan SU MPRS
tahun 1966, presiden menyampaikan pidato kepada MPRS.

Tetapi pada
akhir kekuasaan rezim Demokrasi Terpimpin ini, Presiden diharuskan
memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS dan SU MPRS tahun 1966,
Presiden menyampaikan pidato “NAWAKSARA” dianggap sebagai
pertanggungjawaban Presiden kepada MPRS. Oleh pimpinan MPRS
pertanggungawaban itu dinilai kurang lengkap, karena itu harus
dilengkapi khususnya mengenai sebab sebab terjadinya peristiwa G30.SPKI
beserta epilooginya dan kemunduran ekonomi serta akhlak.
2. KONFIGURASI POLITIK

Setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, soekarno memberikan
kesempatan kepada DPR hasil pemilu 1955 untuk tetap bekerja tetapi dalam
susunan UUD 1945, bukan lagi dalam susunan liberal. Konfigurasi politik
di DPR tetap dipertahankan seperti semula, tetapi dilakukan Soekarno
melalui melalui PenPers No.1 Tahun 1959. DPR ini merasa dirinya kuat ,
karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilu dan tidak dapat dibubarkan
oleh presiden karena sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Presiden tidak
dapat membubuarkan DPR.

Tetapi pada tanggal 5 maret 1960,
presiden membubarkan DPR ini melalui Penpers No 3 tahun 1960dan
membentuk DPR GR melalui Penpers no.4 tahun 1960 pada tanggal 24 Juni
1960. Kemudian melalui peraturan presiden (perpres) No 156v tahun 1960
tanggal 24 Juni 1960, Presiden mengangkat anggota DPR GR , dimana
Masyumi dan PSI tidak masuk lagi dalam keanggotaan DPR GR ini dan
masuknya golongan fungsional termasuk ABRI (disebut sebagai golongnan
karya angkatan bersenjata)dalam keanggotaan DPR GR.
Dengan
membentuk dan mengangkat keanggotaan DPR GR dan menyusun dan mengangkat
anggota –anggota kabinet sesuai sistem pemerintahan Presidensil yang
dianut oleh UUD 1945 dan menempatkan ketua Mahkama Agung sebagai
penasehaT presiden kemudian dijadikan menteri inti dalam kabinet, maka
ciri pemerintahan atau sistem politik yang dibangun menjadi autokrasi
seperti yang disebutkan oleh Notohamidjojo atau menurut Krenenburg
disebut sebagai “ otokrasi Modern”.
Ciri pemerintahan atau
sisitem politik seperti itu membuat membuat konfiguruasi politik menjadi
tidak demokratis. Konfigurasi politik yang Non demokratis tersebut
memuluskan peranan Presiden dan menentukan dan membuat kebijakan
nasional di segala aspek kehidupan masyarakat terutama dalam pembentukan
hukum. Akibatnya hukum yang dibentuk umumnya akan menjauh dari realitas
sosial.
3. POLITIK HUKUM
Sesuai dengan defenisi demokrasi
terpimpin yang duabelas butir yang sudah disebutkan sebnagian dapat
diduga bahwa politik hukum demokrasi terpimpin adalah menetapkan hukum
(peraturan perundang -undangan) yang mendukung konsep demokrasi
terpimpin tersebut. Selain itu juga dapat diprediksi bahwa politik hukum
yang akan ditempuh rezim ini adalah untuk mempertahankan kekuasaaan
dengan mengiminilir atau mengamputasi fungsi dan peranan partai partai
politik dengan penyederhanaan partai politik , memberi peranan kepada
golongan fungsional terutama ABRI dalam sistem politik itu yang akan
dibangun. Dengan politik hukum seperti itu makaa akan ada jaminan
konstitusi pemerintahan, sehingga pemerintah akan dapat melaksanakan
program – programnya.
Politik hukum rezim demokrasi terpimpin
untuk melaksanakan program yang di susun dalam pembangunan nasional
sementara Berencanan itu adalah menetapkan hukum (peraturan perundang –
undangan) sebagai landasan yuridis yang mengatur pelaksanaan pembangunan
itu. Disini hukum difungsikan untuk memantapkan pembangunan nasional.

Politik hukum yang ditempuh pada permulaanannya masa demokrasi
terpimpin adalah kebijakan untuk mengukuhkan kekuasaannya sebagai
penguasa tunggal tanpa adanya perlwanan berat dari lawan politiknya dan
menghimpun dukungan dari masyarakat terhadap kekuassaanya itu. Untuk itu
kebijakan pertama yang dilakukan adalah :

(1) Mengeluarkan penpres No 1 Tahun 1959 yang menetapkannya bekerjanya DPR hasil pemilu 1955 menurut UUD 1945.
(2) Mengeluarkan Penpres No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(3) Mengeluarkan Penpres No 7 Tahun 1959 tentang syarat –syarat dan penyederhanaan kepartaian.
(4) Mengeluarkan penpres No 3 Tahun 1959 Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Politik hukum yang dilakukan rezim Demokrasi Terpimpin adalah
menetapkan undang –undang, bila kebijakan itu dianggap tidak banyak
mendapat rintangan dari DPR GR. Beberpa undang – undang yang dikeluarkan
dalam rangka menciptakan stabilitas pemerintahan dan ekonomi, rezim ini
mengeluarkan all :

UU No 17 Tahun 1964 tentang Larangan penarikan cek kosong.
UU No 19 Tahuin 1964 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman.dlam UU in idiberkan kewenangan kepada Presiden untuk campur
tangan dibidang pengadilan demi untuk kepentingan Revolusi dan
kepentingan umum.
UU No 18 tahun 1965 tentang pokok –pokok
pemerintahan daerah. Undang –undang ini memberikan kewenangan yang luas
kepada pemerintahan pusat untuk campur tangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Karena MPRS dibentuk oleh presiden dan para
anggotanya juga diangkat oleh presiden maka sudah diperkirakan produk
produk MPRS ini akan mendukung dan memperkuat kekuassan Presiden.
Padahal MPRS adalah tempat Presiden memberikan pertanggungjawaban dalam
rangka pelaksanaaan penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa produk MPRS
yasng memberikan dukungan atau memperkuat kedudukan presiden antara lain
:
(1) TAP MPRS No. 1/MPRS 1960 tentang manifesto politik
Republik Indonesia sebagai Garis –Garis Besar Haluan Negara. Manifesto
politik ini pada mulanya adalah pidato kenegaraan Presiden pada tanggal
17 Agustus 1959 dengan judul “ penemuan kembali Revolusi kita” dan
kemudian dipopulerkan sebagai “manifesto politik”.
(2) TAP MPRS
No. II/MPRS/1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia
Bung Karno menjadi Presiden Indonesia seumur hidup. Tap MPRS ini jelas
bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan presiden memmegang
jabatan selama lima Tahu dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Alasan
dikeluarkan TAP MPRS ini seperti disebutkan dalam pertimbangan butir 3
dan 4 adalah : bahwa selama perjalanan Revolusi indonesia telah berhasil
memimpin revolusi mencapai kemenangan –kemenangan seperti yang sampai
kin ikita nikmati bersama. Bahwa pribadi bung karno adalah perwujudan
perpaduan pimpinan revolusi dan pimpinan negara serta serta merupakan
pemersatu dari seluruh kekuatan rakyat revolusi, sehingga memenuhi
syarat syarat sebagai presiden baik ditinjau dari segi revolusi maupun
konstitusi 1945 maupun dari segi agung umumnya, khusus agama islam
sebagai walliyul amri.
(3) TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang
prinsip – prinsip musyawarah untuk mufakat daslam demokrasi terpimpin
sebagai pedomaan bagi lembaga – lembaga permusyawaratan /
perwakilan.melalui tap ini ditentukan bahwa dalam pengambilan keputusan
pada lembaga –lembaga permusyawaratan hanya ditempuh melalui musyawarah
dan tidak dibenarkan mengambil keputusan melalui suara terbanyak
(voting). Padahal menurut pasal 2 ayat 3 telah diatuer bahwa segala
putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.
Politik hukum dalam menetapkan ketetapan – ketetapan
MPRS tersebut diatas adalah dalam mendukung kebijakan Presiden dalam
melaksanakan Demokrasi Terpimpin , sehingga Tap –tap MPRS tersebut
menjauh dari realita sosial yang ada.
Politik hukum rezim
demokrasi terpimpin bidang ekonomi adalah menetapkan peraturan perundang
undangan sebagai hukum dalam melaksanakan Pembangunan Nasional
berencana yang disusun oleh DEPERNAS dan melaksanakan konsep demokrasi
itu sendiri.
Politik hukum yang dilakukan rezim Demokrasi
Terpimpin bidang ekonomi adalah untuk membuat peraturan perundang –
undangan yang memberi legitimasi bagi rezim yang berkuasa untuk campur
tangan secara luas dalam bidang ekonomi. Peraturan perundang –undangan
yang dikeluarkan oleh rezim demokrasi terpimpin itu antara lain :
(1) UU No. 16 tahun 1959 tentang badan perusahaan produksi bahan makanaan dan pembukaan tanah.
(2) UU No. 2vtahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
(3) UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria
(4) UU no 20 tahun 1961 tentang pencaburan hak atas tanah dan benda benda benda yang ada diatasnya.
(5) UU No. 21 tahun 1961 tentang merk perusahaan dan merk perniagaan.
(6) UU No. 5 tahun 1962 tentang perusahaaan daerah.
(7) UU no 12 tahun 1962 tentang Bank Swasta.
(8) UU No 13 tahun 1962 tentang ketentuan – ketentuan pokok bank daerah.
(9) UU No. 13 tahun 1963 tentang pengesahan perjanjian Karya Antara PN PERAMIN dengan PAN America Oil Co.

(10) UU No 14 tahun 1963 tentang pengesahan perjanjian kerja Antara
PERTAMINA dengan PT. CALTEX dan CALASIAT/ TOPCO dan antara PERMINA
dengan STANVAC Indonesia serta antara perniagaan dengan SHEEL Indonesia

(11) UU no 2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara sebagai perubahan atas UU No 36 tahun 1953.
(12) UU No 26 tahun 1964 tentang pemberian perangsang penanaman modal.
(13) UU No 14 tahun 1965tentang perkoperasian
(14) UU no 16 tahun 1965 tentang penanaman modal asing msebagai perubahan atas UU No 78 tahun 1958.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa politik hukum rezim demokrasi
terpimpin adalah memebentuk hukum sebagai alat dari rezim tersebut untuk
menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat dan memepertahankan
kekhausannya. Karena itu tata hukumyang dibentuk o,eh rezim ini seperti;
Penpres, Perpres, Tap MPRS, UU yang antara lain telah disebutkan diatas
hanyalah untuk memeperkuat dan mempertahankan rezim demokarasi
terpimpin, sehingga tidak sesuai dengan realitas sosoialm yang ada saat
itu.

Politik hukum dalam menetapkan hukum agararia sesuai pula
dengan pengertian politik hukum dari UTRECHT yang mengatakan bahwa
politikm hukum yang menyelidiki perubahaan- erubahaan yang harus
diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuaim dengan
kenyataan masyarakat.
Walaupun ada keinginan pemerintah sekarang,
untuk merivisi UU ini melalui Kepres No 34 Tahun 2003, tetapi UU ini
telah dapat memenuhi kepentingan masyarakat dan kepastian hukum lebih
dari 43 Tahun. Kekusaan reziim demokrasi terpimpin akhirnya berakhir
secara tragis, karena hukum yang dibuat umumnya untuk memepertahankan
dan mengkonsentrasikan kekeuasaan ditangannya, sehingga menimbulkan
ketegangan dan jarak yang lebih besar antara pengusaha dengan rakyat.
Rezim ini diganti oleh rezim Totaliter yang menamakan dirinya sebagai
Orde Baru.

Sumber

Berikan Komentar Anda
Link Banner