Politik Sopan Santun
Posted by Redaksi on 22nd Maret 2016
| 1412 views
Thomas CH Syufi
Thomas Ch. Syufi* (Foto:Dok Pribadi)

Oleh : Thomas Ch. Syufi*

Sekalipun perang digelar, sopan santun harus diutamakan. Kata-kata dari filsuf Agustinus itu mengingatkan kita pada dinamika politik yang sedang bergulir di Tanah Air, Indonesia. Yakni pemilihan kepala daerah secara serentak, babak kedua tahun 2017 mendatang.

Agustinus, pujangga gereja itu mengajarkan kita tentang pentingnya sopan santun dalam segala hal yang kita lakukan. Ia mengajarkan tentang menghormati dan menghargai martabat sesama manusia, sangatlah penting sekalipun itu dalam situasi perang. Dalam peperangan pun ada etika yang harus dipatuhi, misalnya jangan menyerang rakyat sipil tak berdosa (non combatan), fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, vihara, dan seterusnya.

Untuk menjalankan politik sopan santun, butuh ketulusan dan kesucian hati dari para politisi yang hendak melakoni kompetisi. Karena Socrates filsuf besar Yunani SM, menyatakan, “Politik menuntut adanya kejujuran dan integritas”. Politik harus dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan dan keagungan. Kesantunan dan keagungan politik hanya dapat diukur dari keutamaan dan pengabadian diri manusia (Haryamoko: 2014).

Pada hakekatnya, politik sopan santun mengajarkan untuk saling menghormati sesama manusia, sekalipun itu rival politik. Memberlakukan lawan seabagi dirinya sendiri. Serta prinsip perjuangan dalam gelanggang politik harus jelas, yakni “kesejahteraan” dan “umum” atau sering kali disebut bonum commune.

Tujuan politik adalah memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya—kesejahteraan pribadi dan kelompok. Apalagi politik saling menikam, menusuk, dan saling menggigit adalah sesuatu yang jauh dari cita-cita luhur politik yang sebenarnya. Para kompetitor politik harus berdewasa dalam mengaruni samudra politik, bila tidak, semuanya akan terhanyut dan cita-cita menuju dermaga “kesejahteraan umum” tidak akan tercapai (atau tinggal kenangan), karena nafsu pribadi untuk ingin berkuasa.

Sudah waktunya, akhiri politik kotor, tujuan menghalalkan segala cara. Apa pun boleh dilakukan, termasuk menghabisi nyawa lawan politik, demi mencapai singgasana kekuasaan, adalah hal yang ditentang dalam politik sopan santun, karena itu politik busuk. Drama politik bangsa ini masih saja dihantui dengan pemikiran Plautus—yang lebih diperkenalkan filsuf rasionalis Inggris Thomas Hobbes, “Homo homuni lupus ( manusia yang satu jadi serigala bagi manusia yang lain). Politisi berwatak serigala ini cenderung mengabaikan politik sopan santun yang lebih mengutamakan dimensi kemanusiaan, atau meminjam istilah ahli filsafat Indonesia Nicholaus Driyarkara (mendiang), “ Homo homuni socius (manusia yang satu menjadi sahabat bagi sesama yang lain).

Para kontestan pemilukada di seluruh Indonesia, khususnya di Tanah Papua—harus memahami arti kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan bukan tujuan, tapi alat (tool) untuk mencapai tujuan. Kekuasaan kadang membuat orang gelap mata, karena memberikan peluang bagi seseorang yang memegang kekuasaan untuk meraih segala-galanya dalam kehidupannya; kehormatan, status sosial, uang, serta kenikmatan hidup (Trias Kuncahyono; 2016). Kekuasaan perlu dilihat sebagai anugerah Tuhan, yang harus disyukuri dan dipergunakan secara baik demi kepentingan bersama. Kekuasaan itu la grace de Dieau, berkat Tuhan, begitu kata orang Perancis.

Karena itu, pemilukada secara serentak tahun 2017 nanti, diharapakan memberikan angin segar dan membawa kabar atau dampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bila pemilukada berjalan secara damai, dari tahap perekrutan, pencalonan, pemilihan, hingga penetapan, itu telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah dewasa dalam berpolitik. Itulah nilai sesungguhnya dari politik sopan santun.

Hal yang perlu dihindari oleh para calon kepala daerah; gubernur, bupati, dan wali kota adalah kampanye hitam (black campaing), fitnah, kebohongan, saling medeskreditkan, mengejek, serta menyebarakan isu yang sangat ditentang dunia, yakni suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Perlu diingat, Raja Perancis Louis XIV (1638-1715) pernah mengatakan, “L ‘Etat c’est moi, negara adalah saya. Pernyataan yang menggambarkan absolutisme kekuasaanya, ia memiliki kekuasaan atas hukum, negara, dan rakyat, kekuasaan tanpa batas.

Tetapi di sisi lain, Raja Louis juga mengucapkan kata-kata yang membuat dirinya dikira seorang despotis—yang bertopeng negarawan yakni, “ Je m ‘en vais, mais I ‘Etat demeurera toujours, saya akan pergi, tetapi negara akan tetap ada. Bukan saja Raja Louis di masa lalu, tetapi kita yang sekarang juga akan pergi.

Karena itu, kita wajib mewariskan sesuatu yang lebih baik—untuk masa depan negara atau daerah kita, melalu politik sopan santun dan politik bermartabat yang mengutamakan kemanusiaan “kesejahteraan umum” di atas segala-galanya. Hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab para stake holders pemilu (KPU, parpol, Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat), tapi tanggung jawab kita semua. Jangan lupa! Pesan bijak dari Presiden ke-16 AS, Abraham Lincoln, “Jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berilah kekuasaan kepada dia”! Semoga.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*). Penulis adalah Ketua Lembaga Pusat Kajian Isu Strategis (LPKIS) Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas, periode 2013-2015. Dan, Ketua BEM Fakultas Hukum Uncen, Jayapura, Papua, periode 2010-2012.

Berikan Komentar Anda
TENTANG KAMI REDAKSI IKLAN SITE MAP PRIVACY POLICY