BALIK ATAS
Rakyat Papua Tak Mau Lagi Jadi Korban Investasi
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 1st Februari 2016
| 649 DIBACA
Rakyat Papua Tak Mau Lagi Jadi Korban Investasi
Temu rakyat korban Investasi kehutanan dan perkebunan besar (Foto: Agus Pabika/Suara Papua)
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Adat Papua dari 12 kabupaten dan kota, menyatakan sikapnya, tak mau lagi menjadi korban investasi kehutanan dan perkebunan besar.

Tokoh Masyarakat Suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Dominicus Mitoro mengatakan, pengalaman selama ini membuktikan bahwa masyarakat adat selalu dikorbankan dalam investasi kehutanan dan perkebunan besar yang masuk beroperasi di wilayah ulayat.

“Masyarakat adat selalu berada di pihak korban, perusahaan masuk tidak banyak memberi manfaat, justru lingkungan rusak, hak ulayat tidak dihargai, dan banyak persoalan lain,” tuturnya saat penutupan kegiatan di Susteran SMSJ Maranatha, Waena, Jayapura, Jumat (7/11/2014) kemarin.

Kegiatan dialog dan temu rakyat selama empat hari, 4-7 November 2014, difasilitasi oleh Foker LSM Tanah Papua, Yayasan Pusaka, Greenpeace, JASOIL, JERAT Papua, SKPKC Santo Fransiskus Jayapura, dan Komnas HAM Perwakilan Papua.

“Selama empat hari diskusi, teman-teman korban investasi dari 12 kabupaten dan kota yang telah hadir, terlibat berdiskusi dan mengungkapkan berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi akibat adanya investasi di wilayah adat mereka,” kata Dominicus.

Dijelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan testimoni permasalahan mewakili komunitas tanah adat masing-masing.

“Dalam testimoni tersebut, ada banyak hal yang dibicarakan dan disampaikan, seperti hak-hak masyarakat adat yang terabaikan baik secara sengaja maupun tidak, terjadi kerusakan lingkungan, pencemaran air, pengrusakan ekologis, hingga turut merusak tatanan tanah pusaka adat.”

“Selama ini telah terjadi pengabaian negara terhadap pemenuhan, pemajuan, penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.

Buktinya, kata Mitoro, terjadi diskriminasi, penindasan dan perampasan hak-hak masyarakat di seluruh tanah Papua yang berakibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dari pertemuan selama empat hari ini, telah menghasilkan rekomendasi dengan beberapa butir pernyataan dari kesepakatan bersama yang ditujukan kepada sejumlah pihak,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, disepakati bersama untuk membentuk satu wadah yang diberi nama Dewan Lingkungan Masyarakat Adat di Tanah Papua. Untuk itu, akan diawali dengan pembentukan tim kerja melalui kongres pada tahun depan.

 

AGUS PABIKA/SuaraPapua.COm

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM