BALIK ATAS
Sehari Menunggu Putusan Sengketa Pilpes 2014
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 19th Agustus 2014
| 726 DIBACA
Foto : BerIta Satu.com, Sidang Sengketa Pilpres / ist
                    OLEH : ROBERTH
YEWEN

Penulis
Adalah Presidium Pendidikan dan Kaderisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia (PMKRI) Santo Efrem Jayapura
 Dan Kini Aktif Sebagai
Koordinator Catolic Student Center (CSC)
Setelah Jokowi dan Yusuf Kalla pasangan calon presiden Republik Indonesia  dari nomor urut dua ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat pemenang Pilpres 2014, maka pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melaporkan hasil Pilpres  ke Makhamah Konstitusi (MK), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dinilai banyak mengalami keganjalan, kecurangan, ketidakjujuran, dan mencederai demokrasi pada saat pemilihan umum tanggal 9 Juli 2014 yang lalu.

Memang Sengketa Pilpres ke MK bukanlah sesuatu yang baru terjadi pada pemilihan tahun ini, tetapi sudah pernah terjadi saat pemilihan presiden tahun 2004 dan pada tahun 2009 yang silam. Sebab dalam konstitusi sudah mengatur, bahwa siapapun yang maju menjadi presiden, kepala daerah jika merasa tidak puas dalam pemilihan umum, baik di daerah (bupati, wali kota) dan nasional (presiden) mempunyai kewenangan, dan hak secara konstitusional untuk melapor ke Makhamah Konstitusi (MK) agar diproses dan disidangkan sesuai dengan yang di laporkan oleh pemohon.
Memang sejak di reformasikan bangsa Indonesia pada tahun 1998, ada beberapa lembaga baru  yang hadir sebagai pembaharu dalam menguatkan demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh kembali. Lembaga yang dimaksud adalah salah satunya lembaga Makamah Konstitusi (MK). Sudah banyak sekali sengketa pemilihan umum dan kasus-kasus lainnya yang diselesaikan oleh MK sebagai lembaga hukum yang tertinggi.
Secara fakta Jokowi dan Yusuf Kalla sudah menyampaikan pidato kemenangannya sebagai presiden RI 2014-2019 pada malam hari setelah putusan KPU, tetapi dari sisi yang lain, tim sukses Merah Putih (tim sukses Prabowo dan Hatta Rajasa) menilai dari kaca mata mereka, bahwa putusan KPU terlihat tidak adil, di karenakan oleh beberapa temuan-temuan yang dikemukkan oleh tim sukses Probowo-Hatta bahwa pemilihan umum masih belum berjalan secara jujur, adil, bersih, dan demokratis.
Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya:  (1) pada saat pemilihan pilpres ada TPS yang pemilihnya lebih dari DPT yang sebenarnya; (2)  ada juga pemilih yang memilih pasangan calon  lebih dari satu kali; (3) bukan saja itu ada beberapa TPS yang tidak menyelenggarakan pemilihan; (4) dan beberapa lainnya. Faktor-faktor ini yang melatarbelakangi tim sukses Prabowo-Hatta mengugat pilpres 2014 ke Makamah Konstitusi (MK) untuk menelusuri kebenarnya yang terjadi pasca pemilihan umum waktu itu.
Persidangan sengketa pilpres sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memanggil setiap saksi-saksi, baik dari kubu Prabowo-Hatta sebagai pemohon, tetapi ada juga saksi-saksi dari kubu Jokowi-Kalla sebagai termohon, dan ada saksi-saksi dari KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pemohon, termohon, maupun KPU sendiri, barangkali ada terdapat perbedaan-perbedaan pandangan, pikiran, dan data-data yang diberikan kepada MK dan DKPP sebagai barang bukti, untuk memperkuat proses persidangan hingga pada putusannya nanti.
Selain itu dalam proses persidangan yang berlangsung memang terdapat perdebatan yang sangat sengit dari kedua kubu calon presiden, dan KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu untuk mempertahankan argument, dan data-datanya masing-masing di MK dan DKPP.
Dalam proses persidangan pilpres kali ini ada beberapa daerah Provinsi yang menjadi sorotan untuk dimintai keterangan, terkait dengan pengaduan yang di lakukan oleh tim sukses Prabowo-Hatta. Daerah-daerah tersebut, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan,  Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur, Papua, dan beberapa daerah provinsi lainnya.
Para saksi-saksi yang diundang oleh tim sukses Prabowo-Hatta, Jokowi-Kalla, dan KPU adalah mereka-mereka yang terlibat dalam proses pemilihan yang sedang belangsung , pada saat pemilihan di berbagai TPS yang ada di daerah-daerah masing. Para saksi-saksi ini dihadirkan untuk memberikan keterangan-keterangan secara sunguh-sungguh dan benar-benar, terkait dengan pemilihan umum pilpres waktu itu di TPS masing-masing.
Memang jika di simak dari berbagai saksi yang dihadirkan oleh MK, dan DKPP, maka beberapa temuan secara fakta yang secara tertulis, dan lisan yang disampaikan oleh para saksi, bahwa ada terdapat pelanggaran-pelanggaran kode etik, dan pelecehan terhadap demokrasi  yang dilakukan oleh penyelengara pemilu, dalam hal ini KPU.
Hal ini misalnya, ada saksi dari Jawa Timur yang mengatakan bahwa terdapat pemukaan kotak suara di salah satu kontor distrik yang ada di Jawa Timur, bukan saja itu ada saksi dari Papua yang mengatakan, bahwa di salah satu daerah Distrik yang ada di Provinsi Papua tidak ada aktivitas pemilihan umum pada tanggal  9 Juli 2014, dn beberapa saksi lainnya.
Memang jika di lihat secara mendalam, bahwa MK dan DKPP sedang mengumpulkan bukti-bukti berdarkan keterangan para saksi-saksi dari ke-dua calon presiden, dan saksi dari penyelenggara pemilu KPU sendiri. Hal ini guna memperkuat MK dan DKPP secara hukum,  untuk memutuskan sengketa pilpres 2014 yang sudah di putuskan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 yang lalu.
Memang untuk menuju demokrasi yang jujur, adil, bersih, dan rahasia membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya Amerika Serikat (negara adikuasa) membutuhkan waktu satu abad lebih untuk membawa demokrasi AS yang diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat AS, dan itu terbukti ketika AS menjadi negara demokrasi terbesar di dunia.
Apapun putusan MK dan DKPP pada tanggal 21 Agustus 2014 nanti, hemat saya itulah hasil yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh penjuru masyarakat yang ada di negeri ini. Siapapun yang diputuskan memenangkan pilpres tahun ini, baik,  pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla itu adalah putusan kebenaran dan juga putusan masyarakat Indonesia yang harus di akui oleh semua insan yang ada di bumi nusantara ini.
Jika ada pelanggaran-penggaran pemilu yang di lakukan oleh KPU, Bawaslu,  kedua pasangan capres, tim-tim sukses masing-masing capres, yang sifatnya melanggar konstitusi, kode etik pemilu, dan demokrasi Indonesia, maka hal itu menjadi teguran keras kepada seluruh komponen, baik  penyelenggara pemilu KPU, pengawas pemilu Bawaslu, dan pemangku kepentingan dan kebijakan di negeri ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, dan masyarakat secara universal. Dan hal ini menjadi pelajaran yang harus di ingat, untuk memperbaiki demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi kedepan (mengenang masa kini untuk memperbaik masa depan yang lebih baik) dalam konteks pemilihan umum.
Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM