BALIK ATAS
SEKJEN IMASEPA JABAR Menolak Kerjasama Pemerintah tentang Tentara Masuk Sekolah
Diterbitkan Oleh: Redaksi Date 9th Desember 2017
| 233 Dibaca
Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat (IMASEPA JABAR) Leonardus O. Magai (Foto:IST/PapuaLives)

Bandung, Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat (IMASEPA JABAR) Leonardus O. Magai menolak kesepakatan “Tentara Masuk Sekolah (TMS)” di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang dilakukan antara Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan guna Penguatan Pendidikan Karakter pada Rabu, 4 Desember 2017 kemarin di Jakarta.

Hal tersebut, Sekjen IMASEPA JABAR meminta perlu melakukan tinjauan dan kajian ilmiah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait peran, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia selama ini sehingga jelas dalam pelaksanaan di lapangan. “pintanya.

Saya minta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan kajian khusus tentang kompetensi TNI sebagai Tenaga Pendidik ini apakah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengacu pada kompetensi pedagogik terutama dalam hal “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”.

“Mampukah! Kompetensi TNI dalam mengelola PBM atau KBM sebagai tugas pokok harus sesuai standar diatas bukan saja dari kemampuan Akademik tetapi juga sosialnya”. “ucapnya. Rabu, 6 Desember 2017 di Bandung.

Selanjutnya, Leonardus O. Magai juga meminta agar pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter ini harus memastikan bahwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Saya menolak secara tegas berkaitan Kementerian Pendidikan melemparkan tugas kepada orang-orang tidak memiliki keahlian sehingga pendidikan kita akan jalan ditempat terutama di Daerah Papua secara khusus program TMS ini tidak relevan dengan kondisi daerah malah akan menambah masalah bagi siswa untuk tidak masuk sekolah nantinya. “ujarnya.

“Kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini, Siswa sangat takut melihat Militer lalu Kementerian Pendidikan membuat kebijakan secara nasional untuk diterapkan itu sangat jauh dari harapan Orang Papua sangat ini karena mereka (para siswa) melihat sendiri bahwa keberadaan Militer di Papua membuang peluru sehingga masih trauma atau sakit secara psikis. “pintanya.

Padahal, pembentukan karakter semestinya patut diperhatikan keadaan siswa saat ini, apakah siswa mampu menerima keberadaan Tentara Masuk Sekolah atau tidak! Maka, Saya meminta kepada Bapak Mendikbud Muhadjir Effendy untuk segera memperhatikan kebijakan pemerintah terkait Penerapan program Penguatan Pendidikan Karakter melalui pendekatan Tentara Masuk Sekolah dapat memajukan pendidikan di Papua atau tidak. “ucapnya

Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat Leonardus O. Magai meminta agar lebih meningkatkan program-program yang relevan dengan kondisi daerah Terdepan, Terluar, dan Terbelakang seperti Sarjana Mengajar, Program Pendidikan Profesi Guru, dan lebih baik lagi kerjasama dengan pihak praktisi Pendidikan yang seharusnya dioptimalkan agar kualitas pendidikan dapat teruji baik input, proses, dan dampak pendidikan sesuai dengan tujuan negara saat ini.

“pada dasarnya, saya menilai bahwa track record daripada SM 3T, PPG, dan Praktisi Pendidikan selama ini memberikan dampak positif kepada negara hanya saja pemerintah tidak mengimbangi untuk memenuhi secara kebutuhan personal guru ataupun lembaga secara umum” maka kebijakan kerjasama Mendikbud dengan Panglima TNI patut diperhatikan sasaran dan target pencapaiannya berdasarkan apa yang dibuat oleh Guru dan Praktisi selama ini dengan apa yang akan dilakukan oleh Tentara Masuk Sekolah. “tutupnya.

Barnabas Subagio

Berikan Komentar Anda