Sidang MPA XXX di Ambon,Ini Pandangan PMKRI Jayapura terkait Isu Papua
Pewarta: Michael Edowai
| 673 Dibaca
EDISI TERBIT: 8 Februari 2020
Martinus Mabel Presidium Pengembangan Organisasi (PPO) di PMKRI Cabang Jayapura ketika memberikan sambutan pandangan umum PMKRI Jayapura (Foto:Istimewa)

Ambon,Kongres XXXI dan MPA ke XXX yang berlangsung di Ambon hampir satu minggu sejak tanggal 5-11 Februari 2020.Melalui sidang MPA pada Jumat 07/02/2020 Di Wisma Samadi Gonzallo Veloso Ambon. Dalam kesempatan itu DPC PMKRI Cabang Jayapura santo Efrem hadir dan menyampaikan berbagai pandangan umum terkait Isu Papua yang disampaikan langsung oleh Martinus Mabel salah satu anggota yang kini menjabat sebagai Presidium Pengembangan Organisasi (PPO) di PMKRI cabang Jayapura.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia disingkat (PMKRI) merupakan organisasi pembinaan juga organisasi perjuangan mahasiswa katolik juga (non Katolik) yang berazaskan pancasila, dijiwai kekatolikkan, dan disemangati kemahasiswaan. Dalam perjalanan porses dinamika PMKRI mengalami pasang surut mulai sejak lahirnya pada tahun 1947 hingga saat ini. penyesuaian pengembangan organisasi terus dilakukan dari waktu ke waktu dengan pola gerakan maupun sistem pembinaan yang kini terus disempurnakan demi menjawab tuntutan zaman hingga sekarang.

DPC PMKRI Cabang Jayapura Santo Efrem telah berdiri  sejak 19 September 1963 di Hollandia kini Jayapura.Dimana pada masa itu Papua belum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadirannya diterima dengan baik oleh masyarakat Hollandia  sebagai suatu wadah organisasi yang bergerak dan berjuang untuk umat yang tertindas.

” Dalam perjalanannya, PMKRI Jayapura terus konsen dengan segala masalah-masalah yang dihadapi oleh orang papua, salah satunya ketika Papua dipaksa untuk bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). PMKRI Jayapura terus berjuang untuk memperjuangkan keadilan bagi Orang Papua yang terus ditindas dan dirampas hak-haknya. Oleh sebab itu PMKRI Jayapura sampai hari ini tetap konsisten dalam mengawal dan menjalankan Visi dan Misi Perhimpunan.” Hal itu diungkapkan Mabel dalam sambutannya.

Selain itu Mabel juga menjelaskan bahwa, persoalan mendasar di internal Perhimpunan adalah bagaimana cara kita sebagai kader yang mampu mengimplementasikan nila-nilai tiga benang merah terutama Kristenitas, Intelektualitas dan Fraternitas. Mungkin dalam implementasi nilai kadang bertabrakan dengan aktualisasi kebutuhan anggota serta program di setiap cabang se-Indonesia.

” Tantangan PMKRI di tengah masyarakat masih kendor di sisi solidaritas kebangsaan yang semakin luntur, juga masalah HAM serta demokrasi yang menjadi sorotan besar dunia luar terhadap bangsa Indonesia. Banyak masalah yang masih menjadi benalu di tubuh bangsa, kita juga dituntut untuk melakukan Kontrol Sosial tetapi secara organisasi PMKRI juga ikut serta dalam menyelesaikan pembangunan secara nasional melalui pemikiran populis dengan semangat magis. Untuk menjawab hal tersebut diatas kita perlu memperkuatkan sistem tata kelola organisasi maupun proses pembinaan terhadap selur kader gereja dan bangsa.” jelas Mabel kepada seluruh hadirin Kongres  itu.

Pandangan Umum
Poin-poin penting di bawah ini merupakan beberapa pandangan DPC PMKRI Cabang Jayapura Santo Efrem mengenai beberapa isu yang telah dikemukan sebelumnya. Pandangan Masyarakat terhadap negara atas ketidakseriusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan Konflik yang berkepanjagan antara Negara dengan Orang Papua.

Papua adalah Provinsi yang termiskin di Indonesia disusul oleh Papua Barat dan NTT. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dari cabang jayapura untuk mengawal dan terlibat aktif dalam upayakan mengatasi kemiskinan tersebut melalui distribusi kader yang Potensial untuk terlibat dalam pembangunan Papua. Cabang Jayapura berpandangan bahwa perlu adanya pembenahan dan persatuan dari Ketiga provinsi yang termiskin tersebut yakni Papua, Papua Barat dan NTT untuk duduk membentuk Forum Melanesia dalam peningkatan SDM dan juga Pembangunan Infrastruktur.

Papua dan NTT merupakan saudara yang senasib yang memiliki Potensi sumber daya alam yang melimpa namun masih saja menjadi peringkat tertinggi dalam kemiskinan. Jika papua dan NTT bersatu dalam menuntaskan Kemiskinan maka akan berdampak bagi Kemajuan bangsa Indonesia yang tercinta.

Sikap dan Pandangan Cabang terhadap Isu Rasisme di Indonesia
Persoalan rasisme yang terus terjadi di indonesia membuat masyarakat lain merasa resah untuk hidup dalam keberagaam karena terutama masyarakat hitam kulit dan keriting rambut alias Papua. Presiden RI harus tegas untuk membrantaskan pelaku rasisme yang tersebar di tanah air tercinta ini. jika pelaku ini di biarkan maka akan menjadi ancaman yang lebih berbahaya bagi bangsa.

Pandangan Cabang dalam mengatasi IPM yang menurun di Papua, hal ini membuat pemuda harus ikut terlibat untuk membangun sumber daya manusia di papua. Sehingga dari sisi Indeks pembangunan papua juga bersaing di kanca nasional bahkan internasional. Gerakan Papua mengajar yang di konsepkan oleh anak-anak papua di Jayapura-Provinsi Papua harus terus di lakukan di seluruh tanah papua untuk dapat membantu pemerintah untuk membangun SDM papua.

Cabang Jayapura juga menyikapi masalah Intoleransi diantaranya Penutupan dan pengrusakan Gereja-gereja serta rumah ibadah Umat lain selain Islam yang semakin meningkat di tanah air dimana kaum yang merasa Minoritas mengalami Intimidasi dan ancaman dari mereka yang mengaku sebagai Pemilik Negeri atau Mayoritas. Cabang Jayapura juga melihat bahwa sekolompok Oknum yang ingin mendirikan Negara Islam dan penerapan Syariat Islam adalah sebuah Perilaku yang sesat dibawah kendali Iblis karena Kebencian selalu mereka tanamkan untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan
Berikut kami simpulkan beberapa kesimpulan dan saran yang telah di rangkum dari gagasan-gagasan yang telah disampaikan di latar belakang diatas lembaran ini.

Pemerintah Pusat tidak serius dalam upaya penyelesaian kasus HAM di Indonesia khususnya di tanah Papua. Rasisme masih sangat tinggi tersembunyi dan menyebar di tubuh bangsa harus dan kurang seriusnya pemerintah terutama pihak penegakan Hukum dalam menegakkan keadilan.

Intoleransi di Indonesia masih sangat tinggi dan pemerintah tidak becus dalam mengatasi Isu tersebut.
Persatuan Melanesia Raya yang meliputi Papua, Papua Barat, NTT, maluku dan Maluku Utara merupakan satu solusi untuk menuntaskan Kemiskinan dan ketertinggalan.

Oknum yang sesat dan ingin mendirikan dan menerapkan Syariat Islam masih menjamur dan masih menjadi penyakit bangsa saat ini.

Pendidikan dan Kesehatan di papua harus menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Pusat dan daerah. Sistem pendidikan harus dievaluasi agar pendidikan sekarang bisa mampu menjangkau yang tak terjangkau di seluruh pelosok Indonesua khususnya papua. Kader PMKRI harus mampu keluar untuk menyangkau semua yang tak terlihat tanpa membeda-bedakan dari mana Suku dan ras.

Selengkapnya terkait Kongres silahkan menonton dibawah ini

Berikan Komentar Anda
Share Button