Balik Atas
Stop Minta Pemekaran Provinsi Papua Tengah
Pewarta: Redaksi Edisi 02/07/2019
| 442 Dibaca
Ilustrasi Pemekaran Papua (Foto:Istimewa)

Oleh: Pius Tenouye, S. Par

Saya adalah  anak muda yang belasal dari Provinsi Papua, saat ini saya masih belajar di bangku kuliah untuk siap menjadi memimpin Papua dimasa yang mendatang. Saya bukan seorang Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini. Saya anak negeri asli Papua dan benar saya lahir di Papua sehinga saya ingin menulis sebuah tulisan yang berjudul “Stop Meminta Pemekaran Provinsi Papua Tengah” Karena kita sudah punya dua Provnsi yakni Provnsi Papua dan Provnsi Papua Barat. Adapun yang akan menjadi topik dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah Papua ini seperti negerinya non Papua saat ini.

(2) Papua dimasukan ke dalam NKRI 1969 dan kesimpulan.

1. Tanah Papua ini seperti negerinya non Papua.

Saya mau bilang sebagai anak negeri Papua kepada elit-elit politik kepentingan ekonomi diatas tanah malanesia stop meminta pemekaran  Provinsi Papua Tengah karena kita sudah punya dua Provinsi  yaituProvinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, kita sedang melihat bahwa tanah asli orang malanesia Papua saat ini sedang dikuasai oleh non Papua. Itulah tanda-tanda yang namanya pergeseran bagi masyarakat setempat dari negerinya sendiri diatas tanah Papua Barat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibawa pimpinan Presiden Jokowi sedang berjuang untuk menghadirkan satu Provinsi lagi yaitu Provinsi Papua Tengah dengan tujuan untuk menguasai orang-orang dari luar Papua di atas tanah ras Malanesia Papua. Hai para elit-elit politik kepentingan ekonomi diatas tanah Papua stoplah memintah Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah karena itu bukan aspirasi murni dari masyarakat setempat dan mahasiswa/I dari dua Provinsi Papua melainkan itu aspirasi dari elit-elit politik ekonomi diatas tanah Papua Barat.

Lebih lanjut, kamu tidak sadarkah hai Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah beserta jajaranya saat ini Papua sedang terus diisi oleh non Papua baik itu birokrasi pemerintahan maupuna lain-lain. Contoh sudah jelas misalnya di kabupaten Timika Papua yang kerja di Kantor sipil adalah kebanyakan non Papua atau orang dari luar Papua, jadi stop  memintah satu Provinsi kah, dua Provinsi kah, tiga Provinsi  kah dan seterusnya selagi kita masih sama-sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saya mau menyatakan bahwa orang Papua asli yang sedang memintah Daerah Otonomi Baru (DOB) Propinsi Papua Tengah adalah pastinya orang bodok kalau pintar kenapa orang-orang tersebut tidak mencari nama baik dari pada kekayaan dalam artian tidak menjadi seorang pemikir Papua dari perspektif penyelamatan terhadap anak cucu kedepan dari dunia kegelapan.

2. Papua dimasukan ke dalam NKRI 1969

Kita melihat  bahwa sejak Papua diintegrasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, Indonesia membuat aneka cara agar Provinsi Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, salah satunya dengan melakukan pemekaran wilayah pemerintahan, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemekaran Provinsi juga Kabupaten merupakan perpanjangan kekuasaan pemerintah dalam wilayah kekuasaan. Keputusan para Bupati Meepago pada beberapa bulan lalu tepat tgl (6 Maret 2019), dapat dinilai sebagai satu perluasan kekuasaan dari Pemerintah Indonesia atas Papua. Para Bupati adalah alat negara untuk perluasan penguasaan pemerintah atas rakyat Papua, tidak lain adalah perluasan PEPERA yang telah dinilai cacat hukum dan HAM bagi masyarakat Papua.Tulisan ini hendak menanggapi keputusan para Bupati Meepago pada point 14 tentang “pemekaran Provinsi Papua Tengah” yang dipersiapkan dan disosialisasikan. Apakah keputusan itu tepat? Bukankah keputusan itu semacam “menyuntik darah HIV/AIDS dalam tubuh manusia Papua?” Berdasarkan pertanyaan ini, hendak menanggapi keputusan para Bupati Meepago pada point 14 sebagai warga masyarakat yang memiliki hak bersuara dan terlebih hak warisan atas Tanah Papua. Semoga tulisan ini menjadi diskusi lanjutan untuk menanggapi pernyataan para Bupati Meepago, sehingga tidak saling mengorbankan satu terhadap yang lain.

Lebih lanjut, Asosiasi Bupati-Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua menghadirkan sebuah visi  dan misi dalam bukunya Pak Lukas Enembe bahwa menangani masalah-masalah kemanusiaan di atas tanah Papua yang selalu dibunuh oleh pemerintah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tapi bukti menunjukan bahwa  anda mencari kepetingan perutmu sendiri bahkan anda diam-diam mencari jalan keluar untuk mendapat jabatan politik sebagai gubernur Propinsi Papua Tengah. Dan anda sedang berjuang untuk melawan terhadap ikatan-ikatan Bupati MEEPAGO hanya merujuk pada posisi jabatan politik dalam hal ini sebagai gubernur Propinsi Papua Tengah.

Sebagai kesimpulan, saya bukan seorang gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat. Saya bukan pemerintah propinsi Papua, tapi dalam penulisan artikel ini, karena saya anak generasi penerus atas bangsa Papua Barat sehingga saya mau menyatakan bahwa hai elit-elit politik kepentingan ekonomi diatas  tanah Papua stop memintah Daerah Otonomi Baru (DOB) Propinsi Papua Tengah kah propinsi Papua selatan kah semuanya jangan coba-coba untuk memintah pemekaran lagi karena kita sudah punya dua propinsi yakni propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Perlu diingat bahwa, Pak Lukas Enember Sebagai Gubernur Provinsi Papua  juga sudah menegaskan bahwa jangan coba-coba memintah pemekaran Provinsi karena kita sudah memiliki dua Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat hal itu sudah ditegaskan Bapak Lukas Enembe kepada berbagai media massa di Papua. Semoga Papua Lebih Baik Kedepan. Salam.

Penulis adalah Mahasiswa Alumni Universitas Udayana Denpasar Bali

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM