BALIK ATAS
TENTANG KAMI |REDAKSI | DISCAIMER| SITEMAP| PRIVACY| IKLAN | KODE ETIK| PENGADUAN |
Tanggapan dan Tuntutan Atas Kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 Lalu
Diterbitkan Oleh: Redaksi Date 9th Desember 2017
| 364 DIBACA
JOHN NR GOBAI ,Ketua Dewan Adat Paniai (Foto:IST/PapuaLives)

Jayapura,Kasus Paniai telah sampai pada saat yang dilematis, disatu sisi masyarakat, saksi dan korban ingin agar kasus ini segera dibawah ke pengadilan namun disisi lain ada permintaan otopsi terhadap jenasah, korban penembakan, padahal ada saksi korban telah menyampaikan kesaksian bahwa pelakunya semakin jelas hal itu jika dikaitkan dengan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,disebutkan ada Sembilan perbuatan yang dikategorikan Pelanggaran HAM Berat.

Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbu¬dakan’, ’pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ’perampasan kemerdekaan’, ’penyiksaan’, ‘perkosaan’, ’penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang No¬mor 26 Tahun 2000. Sekarang telah jelas bahwa salahsatu saja tindakan dalam pasal 9 jika dilakukan oleh aparat negara maka aparat negara telah melakukan Kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga disebut Pelanggaran HAM Berat. Seperti yang ditulis dalam siaran pers Penembakan Paniai yang diterima media PapuaLives.Com (08/12/2017) kemarin

Disatu sisi orang papua juga sudah tidak percaya kepada penegak hukum Indonesia, sehingga mengharapkan intervensi asing, hal itu juga jelas sekali membias kepada masyarakat di paniai Dalam menyikapi kasus paniai dan upaya penuntasan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM melalui Tim Ad hoc.. Dalam hal ini yang harus dipahami adalah mekanisme domestic biasanya lebih dinantikan oleh dunia internasional tetapi juga dunia luar hanya akan bias melakukan bentuk kepedulian dengan sorotan, melalui pub;ikasi, pernyataan,dll` sehingga mekanisme domestic yang independen sangat dibutuhkan dalam membuka kasus paniai.

Jhon NR Gobai  Ketua Dewan Adat Paniai ,dalam pers rilisnya menjelaskan bahwa Aksi Aparat Negara yang melanggar hak asasi warga sipil adalah tindakan yang melalaikan kewajiban utama dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya. Sebagaimana, setiap Negara termasuk Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban melaksanakannya pasca Deklarasi Umum HAM (DUHAM, 10/12/1948).

”Dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa serangan yang dilakukan aparat negara terhadap warga sipil di Paniai diduga dilakukan secara terencana atau sistematis dan meluas. Dua unsur terencana atau sistematis dan meluas dalam kasus ini dapat terpenuhi kriteria pelanggaran berat HAM yang diatur dalam hukum dan HAM. Terutama tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 104. Sehingga telah dibentuk Tim Ad Hoc Kasus Paniai, HAM”Jelasnya Gobai

Dalam Pers rilis tersebut disimpulkan bahwa  Komnas HAM telah menyatakan kasus ini adalah Pelanggaran HAM berat, soal otopsi kalau dilihat dari keterangan saksi dan saksi korban kasus paniai ini, telah mengerucut ke beberapa diduga pelaku, sehingga tidak perlu otopsi, tetapi menjawab pertanyaan, Saat Kejadian Itu Oknum Anggota Siapa Brimob, Polsek, PASKHAS, KORAMIL,POLRES, TIMSUS Dan Ada Dimana Dan Komandan Siapa (Brimob, Polsek, PASKHAS, KORAMIL,POLRES,TIMSUS) Perintahkan Apa, Ini Pertanyaan Kunci.

”namun pihak aparat terlihat sangat tidak jujur dan menghalangi penegakan HAM di Papua serta mereka sebenarnya punya data tetapi aparat melakukan sortir berita”Ungkap Gobai

Adapun Tuntutan Dewan Adat Paniai untuk Penyelesaian Kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 lalu antara lain 1.KOMNAS HAM agar meneruskan kerja Tim Ad Hoc Kasus Paniai. , 2. Panglima ABRI harus serahkan anggota yang diduga terlibat agar diperiksa oleh Tim Ad Hoc Komnas Ham 3. KOMNAS HAM RI Harus Mengumumkan SK Tim AD HOC Yang Harus Ada Orang Independent dan di Percaya Oleh Orang Papua, dan dibagikan terbuka atau dipublikasikan untuk mejadi pemberitahuan untuk semua pihak Dan Segera Bekerja, karena kami tahu masa kerja Tim Ad Hoc Kasus Paniai yang lama telah berakhir.

Redaksi

Berikan Komentar Anda