BALIK ATAS
Tutup Freeport dan Tuntut Penentuan Nasib Sendiri Massa Aksi AMP Semarang Dihadang Kepolisian
PEWARTA: Redaksi PAPUALIVES.COM 21st Maret 2017
| 711 DIBACA
FRI-West PapuadanAMP
AMP melakukan aksi demo di kota Semarang (Foto:AMP/Press Release)

Sesuai Press Release, yang diterima media ini pagi tadi 21/03/2017 ,bahwa ,Aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Semarang yang dimulai pukul 9:20 WIB dari Patung Kuda Universitas Diponegoro Peleburan.

Aksi tersebut pun dihadang oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang pada pukul 9 : 35 WIB masa aksi AMP menanyakan alasan penghadangan namun pihak kepolisian bersikeras dan menyuruh masa aksi untuk kembali ke titik kumpul terjadi adu mulut dan sekitar 10 menit kemudiaan pihak belasan Aparat melakukan pemukulan kepada masa aksi, sehingga sempat terjadi keos dan pihak kepolisian mendorong beberapa massa  aksi masuk ke dalam mobil Sabhara memaksa masa aksi untuk naik ke dalam truk tetapi ditolak.

menurut laporan yang diterima bahwa ada oknum polisi yang melakukan pemukulan terhadap salah satu teman mereka bernama Yuli Gobai ,pemukulan di bagian kepala sehingga kepalanya berdarah. dan kemudian massa aksi kembali ke titik kumpul aksi sambil menyampaikan orasi-orasi dan yel-yel Imperialisme hancurkan! Kolonialisme lawan! Militerisme hapuskan!.

Setelah kembali ke titik kumpul dilakukan orasi-orasi secara bergantian menuntut Freeport ditutup dan berikan hak penentuan nasib sendiri  sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Sesuai yang dikutip media ini dalam press releasenya Bahwa Dalam setiap orasi masa aksi menyampaikan Freeport adalah awal penajajahan dan pemusnahan rakyat bangsa Papua. Dalam perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda yang menghasilkan New York Agreement ( 15 Agustus 1962), rakyat dan bangsa West Papua tidak dilibatkan. Padahal, bangsa West Papua sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. Proses Dekolonisasi yang dijanjikan oleh Belanda sedang berjalan. Nieuw Guinea Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Niew Guinea) sudah terbentuk pada 5 April 1961. Apalagi, dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), sebagai satu-satunya konferensi yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia yang ditandatangani di Den Haag pada 2 November 1949, wilayah Papua tidak termasuk di dalamnya. Secara administrasi wilayah Papua bukan bagian administrasi Hindia Belanda, melainkan administrasi Hollandia. Pusat pemerintahaan Hindia Belanda (Dutch Indies) berada di Jakarta sedangkan administrasi Hollandia berada di tempat yang saat ini bernama Jayapura.

Pemerintah Indonesia menerbitkan ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang Freeport melalui Kontrak Karya I yang diterbitkan pada 7 April 1967 itu, rakyat dan bangsa West Papua tidak dilibatkan. Padahal status West Papua belum secara resmi diakui internasional sebagai bagian dari wilayah Indonesia. West Papua dalam status wilayah tak berpemerintahan sendiri. Kali ini, dalam kisruh pemerintah Indonesia vs Freeport dalam soal bagaimana Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dijalankan, lagi dan lagi rakyat dan bangsa West Papua tidak dilibatkan.  Freeport sebagai korporasi pertambangan terbesar tidak hanya merampok kekayaan alam, memberangus demokrasi, melanggar HAM, hingga membuat rakyat Papua miskin, juga merusak lingkungan.

Setiap hari operasi penambangan, Freeport membuang 230.000 ton limbah batu ke sungai Aghawagon dan sungai-sungai disekitarnya. Pengeringan batuan asam—atau pembuangan air yang mengandung asam—sebanyak 360.000 – 510.000 ton per hari telah merusak dua lembah yang meliputi 4 mil (6,5Km) hingga kedalaman 300 meter.
Sampai di titik kumpul awal, Koordinator Lapangan (Koorlap) Iche You membacakan pernyataan sikap, jalan terbaik untuk mengatasi kisruh persoalan Freeport vs Pemerintah Indonesia menurut kami, antara lain: Usir dan tutup Freeport. Audit kekayaan dan kembalikan Freeport dan serta berikan pesangon untuk buruh.
Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan. Tarik TNI/Polri organik dan non organik dari tanah Papua.
“Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa West Papua. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di Papua Biarkan rakyat dan bangsa West Papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di tanah West Papua. Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang”dalam Orasinya

Pada pukul 11:10 masa aksi bubar. Ketua AMP Semarang-Salatiga Jackson Gwijangge mengatakan, Freeport adalah awal pemusnahan etnis bangsa rakyat Papua maka sudah saatnya Freeport diusir dari Papua.

Bagi rakyat Papua Freeport adalah malapetaka, saat ini pemerintah Indonesia dan perusahaan milik negara imperialis ingin ingin melakukan perpanjangan imperialisme di Papua namun secara tegas kami menolak dan menuntut Freeport ditutup dan solusinya berikan hak penentuan sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

PressRelease/Red

Berikan Komentar Anda
PASANG IKLAN PAPUALIVES.COM