Balik Atas
Wiranto Menuturkan Pertemuan LSM,Sedikitnya 4 Hal Untuk Membantu Memerdekakan Papua
 
Pewarta: Redaksi Edisi 18/08/2017
| 299 Views
Menpolhukam Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpolhukam Jakarta. (Foto:IST/PapuaLives)

Jakarta,Menpolhukam Wiranto, bercerita, pada tahun 2000 silam, pihaknya pernah mengirim mata-mata untuk menghadiri sebuah pertemuan internasional yang digelar dan disponsori lembaga lingkungan hidup internasional di Filipina selama tiga hari.
Namun, Wiranto tak menyebut kapan persis waktunya apakah saat itu ia masih sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia era Presiden Abdurahman Wahid atau bukan.

“Ternyata peretmuan itu hanya dua hari saja bicara lingkungan hidup, pada hari terakhir membahas tentang bagaimana cara memerdekakan Papua,” ujar Wiranto di sela peresmian Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Rabu 9 Agustus 2017.

Wiranto pun menuturkan, dalam pertemuan yang juga diikuti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Indonesia dan dilengkapi berbagai fasilitas lux bagi peserta itu,  forum memutuskan sedikitnya perlu empat hal untuk membantu kemerdekaan Papua.

Pertama, mengangkat ulang isu pembatalan Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menjadi hasil referendum tahun 1969 di Papua Barat untuk menentukan status daerah itu akan merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Kedua, soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di sana. Kemudian ketiga soal isu ketidakadilan dan terakhir isu soal perbedaan ras.

“Sehingga isu yang ditiupkan sampai sekarang terkait kemerdekaan Papua memang antara empat hal itu seperti keputusan pertemuan internasional itu,” ujarnya.

“Masifnya isu kemerdekaan Papua yang berhembus terus dari masa ke masa itu, ujar Wiranto, menjadi salah satu bentuk  ancaman kepada pemerintah yang berasal dari internal.

“Negara dipaksa berhadapan dengan rakyatnya sendiri, ini menjadi alasan perlunya penyadaran bela negara sehingga tak ada lagi bentuk rongrongan dari kelompok yang berpotensi mengancam kedaultan,” ujarnya.

Tempo.co/Red

 

Berikan Komentar Anda