Beranda News Akan audiensi Presiden dan Kementrian, LMA Nabire harap suratnya direspon bupati

Akan audiensi Presiden dan Kementrian, LMA Nabire harap suratnya direspon bupati

142
0
Karel Misiro (Kanan) ketika berpose bersama rekan rekan ketua LMA saat Mubes dan Deklarasi Damai di Wamena belum lama ini. (Foto: LMA Nabire/PapuaLives)

NABIRE – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri Audiensi dengan Presiden/Wakil Presiden serta tempat beberapa Kementerian di Jakarta. Terkait hal itu Ketua LMA Nabire, Karel Misiro menyampaikan bahwa pihaknya masih menuggu surat yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini untuk Bupati Nabire.

Menurut Misiro, yang dipercayakan dari kabupaten nabire sudah disiapkan untuk diberangkatkan. Namun berdasarkan surat dari LMA Provinsi yang ditunjukan ke Bupati untuk membantu penyalurkan bantuan biaya perjalanan belum ada jawaban.

“Untuk biaya perjalanan itu tidak di jawabakan sampai dengan saat ini. Kordinsi tidak ada tanggapan balik dari proposal itu.”kata Misiro, Minggu [26/06/2022] ketika menghubungi media ini.

Lebih lanjut, Misiro juga mengakui bahwa proposal itu sudah diterima langsung oleh Wakil Bupati. Sehingga Pihaknya berharap ada perhatian dan bantuan Bupati Nabire.

” Surat sudah diserahkan itu, langsung ke Wakil Bupati. Kami harapkan Bupati Nabire bisa melihat kami, menolong kami seperti itu, membantu kami untuk agenda kami lebih penting untuk masa depan Papua.”harapnya.

Ketua LMA Provinsi Papua, Lenis Kogoya juga jabat Staf khusus Presiden dalam suratnya itu memohon kepada Bapak Bupati Nabire selaku Pembina Ormas dapat mendukung dan juga memfasilitasi acara dimaksud.

” rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27Juni s/d 5 Juli 2022″ kutip media ini.

Menurut informasi dihimpun media ini bahwa kegiatan itu merupakan tindak lanjut Hasil Mubes LMA Provinsi Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan pada 30 Mei s/d 1 Juni 2022 di Wamena. Ketua-krtua LMA se-Provinsi Papua bermaksud melakukan Audiensi dengan Presiden / Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam dan DPR/MPR RI di Jakarta guna menyampaikan Hasil Mubes tersebut.