Amos Edowai: Berikanlah Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bagi Papua

Amos Edowai Anggota DPR Papua dalam salah satu kesempatan belum lama ini. (Foto: Michael/PapuaLives)

JAYAPURA – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang kini menjabat di Fraksi Bangun Papua minta kepada Pemerintah Pusat tak perlu beri kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum oleh rakyat Papua itu sendiri. UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum . UU 9 tahun 1998 tentang Kem

“Kerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia. Dengan adanya “UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”,maka kami Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam hal ini kami asal Fraksi Bangun Papua menilai Aturan yang di terapkan oleh pemerintah pusat di Provinsi Papua Sangat Keliruh dengan UU diatas ini. Undang-Undang jelas bahwa siapa saja bisa menyampaikan pendapat dimuka umun namun realitanya di Provinsi Papua selalui dibatasi untuk memyampaikan pendapat oleh Pihak keamanan. Nah,ini hal yang keliruh di terapkan oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Papua.” Amos Edowai Anggota Fraksi Bangun Papua kepada papualives.com Minggu ( 18/06/2020) ketika diwawancarai .

Edowai juga menjelaskan bahwa , Dulu hingga kini Pemerintah Pusat melarang rakyat untuk menampaikan pendapat di muka umum oleh Pengerengara Negara dalam halnya Pihak Aparat Keamanan maka saya minta kepada Pemerintah pusat beri kebebasan kepada rakyat Papua untuk menyampaikan pendapat di muka umun,jika tidak berikan kebebasan kepada rakyat Papua untuk hari ini keatas.

Salah satu Mahasiswa tertembak di lengan sedang dibawa lari ke Rumah sakit beberapa waktu lalu di Jayapura. (Foto: Istimewa)

Maka itu, Pihaknya minta kepada pihak Aparat agar tidak menutupi dan menghalangi Rakyat dan Mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka karena UU 9 tahun 1998 pasal 28 itu jelas dan juga tidak salah kepahaman antara Rakyat/Mahasiswa dan pihak aparat keamanan. Orang Papua adalah warga Negara Republik Indonesia maka beri bebesan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

” Semua tindakan kriminal,permasalahan pidana perdata semua dicap makar itu juga tidak boleh ada,Indonesia adalah Negara hukum maka terapkan hukum yang benar karena orang Papua juga berhak untuk mendapatkan keadilan sama dengan warga di Provinsi lainnya dalam Negara ini. Penangkapan yang liar tanpa ada maslah yang jelas,jika boleh tadk ada penangkapan liar yang dilakakan oleh pihak keamanan terhadap generasi muda dan mahasiswa Papua,namun perluh ada perlingdungan khusus karena mahasiswa adalah tulang punggung bangsa”tegasnya kepada media ini.

Selain itu, Edowai mengatakan jika ingin menyampaikan pendapat di muka umum selalu di batasi oleh pihak keamanan, maka di balik itu ada pertanyaan yang muncul. Apakah Pihak keamanan baca dan memahami dari pada isi Undang-Undang tersebuat atau tidak.Jika pihaknya telah belaja Undang-Undang tersebut maka lakukan yang terbaik karena Rakyat Papua juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Namun pihak aparat jangan lakukan kekerasan terhadap Mahsiswa dan Rayat Papua yang lakukan Aksi mereka juga manusia yang tau diri maka pihak aparat jangan ada anarkis yang terjadi lagi agar tidak ada salah paham antara mahasiswa dan aparat.” harap Edowai dikutip (08/11/2020)

Berikan Komentar Anda