Anggota DPRD Nabire Menolak Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Nabire

Suasan rapat terbatas anggota DPRD Nabire pada Sabtu 9 Mei 2020. (Foto:Akbar/PapuaLives)

Nabire,-Menyikapi banyaknya aspirasi dari masyarakat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan di berlakukan di Nabire menjadi sorotan tajam dari wakil rakyat di DPRD Nabire.sabtu (09/05/2020)

Sambena Inggeruhi saat rapat internal DPRD menyampaikan dengan tegas menolak kebijakan Asosiasi Bupati Meepago yang bernomor 003/ABM/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tanpa melibatkan DPRD sewilayah meepago dalam hal pengambilan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) karena keputusan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat sewilayah meepago khusunya Kabupaten Nabire.

“Dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan,Pemerintah Daerah tidak sendirian tetapi ada Lembaga DPRD dan kenapa lembaga DPRD semeepago tidak di libatkan dalam pembahasan keputusan tersebut. Tutur Sambena Inggeruhi

“Kalau keputusan itu mau di lakukan undang Ketua DPRD semeepago atau perwakilan DPRD untuk hadir dan seluruh unsur perwakilan Forkopimda untuk mendiskusikan itu lalu di usulkan dengan mekanisme yang ada karena PSBB itu sesuai aturan di usulkan ke Kemenkes dengan kriteria kalau ada peningkatan covid-19 kemudian ada kematian karena virus corona. Ucap Sambena Inggeruhi

Di tempat yang sama H. Mohammad Iskandar menyampaikan bahwa pemberlakuan PSBB sudah menyimpang dari aturan,PSBB itukan hanya untuk membatasi aktifitas masyarakat dan itu ada mekanisme harus melalui izin Kemenkes melalui rekomendasi Gubernur,untuk itu DPRD menolak dengan tegas pemberlakuan PSBB di Nabire.

“Tapi pada prinsipnya kami sepakat untuk di lakukan pembatasan-pembatasan sosial dengan tujuan untuk menekan pencegahan perkembangan covid19 di meepago khususnya di nabire tapi aturan untuk pemberlakuan PSBB itu harus melalui pengajuan permohonan melalui Gubernur dan kalau Kemenkes menyetujui silahkan,ayo di laksanakan secara bersama-sama. Tutur Iskandar

Untuk di ketahui Rapat internal DPRD Nabire hari ini Sabtu 9 Mei 2020 mengambil keputusan yang di bacakan oleh Ketua DPRD sementara Menolak dengan tegas pemberlakuan PSBB di Kabupaten Nabire dan pada hari Senin 11 Mei 2020 masyarakat Nabire tetap menjalankan aktifitas seperti biasa sesuai dengan protokoler kesehatan covid19.

Berikan Komentar Anda
Share Button