Aspiratif, Kritis dan Rinci Membuahkan Wakil Rakyat Menolak PSBB di Nabire

Rapat internal yang dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPRD Nabire, Suyono dan dihadiri pula 15 Anggota DPRD Nabire (Foto:Eman/PapuaLives)

Nabire Menyusul adanya rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari, mulai tanggal 11 Mei 2020 hingga 24 Mei 2020. Disejumlah Kabupaten Wilayah Adat Meepago, Provinsi Papua seperti, Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Kabupaten Intan Jaya.

Untuk menyikapi  hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Nabire, menggelar rapat internal di Ruang Rapat Paripurna, Sabtu (9/5/2020).

Rapat internal yang dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Nabire, Suyono dan dihadiri pula 15 Anggota DPRD tersebut berjalan sangat alot, menarik dan agak tensi.

Sebut saja Anggota DPRD, Udin Mardin, Sambena Inggeruhi, Salmon Pigai dan Muhammad Iskandar, mengambil alih jalannya rapat.

DPRD Nabire menggoreksi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Edaran nomor : 003/ABM /V/2020. Mereka bahas dari berbagai aspek terutama aspek eknomi, sosial dan kesehatan hingga sejumlah peraturan baku pun dibeberkan dalam rapat internal.

Seperti Anggota DPRD Nabire, Udin Mardin dengan alunan suara yang merdu berpadu bersama Muhammad Iskandar dengan tatapan matanya yang melotot, selain memberberkan aspirasi dan keluhan rakyat. Namun lebih menguliti seputar prosedur baku pemberlakuan PSBB.

Udin dan Iskandar menilai, rencanan pemberlakuan PSBB tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang terterah dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Peratuan Menteri (Permen) Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2020, tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Udin dan Iskandar mengurai, mestinya terlebih dahulu menyiapkan detail plan dan disepakati bersama Fokompinda, selanjutnya mengirim kepada Gubernur Provinsi Papua. Setelah itu Gubernur mengajukan ke Kementerian Kesehatan RI, untuk mendapatkan penetapan dan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

“Bukan, bukan seperti ini, karena penetapan dan persetujuan dari Kemenkes, barulah bisa memberlakukan PSBB. Konon langka tersebut tidak dilalui, sehingga dengan tegas kami menolak Surat Edaran tersebut,”tandas Udin dan Iskandar.

Lagi yang satu ini, Anggota DPRD, Sambena Inggeruhi tensinya agak tinggi dan tanggannya pun sambil memukul meja berduet bersama Anggota DPRD, Salmon Pigai, yang duduk tenang, tapi nadanya keras, merinci skelumit persoalan seputar hasil pengawasan dan aspirasi masyarakat (Asmara) yang terus menerus tertumpuk di meja Parlemen.

Inggeruhi dan Pigai dalam sesinya masing-masing dengan tegas monolak. lantaran Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Nabire tidak memiliki kesiapan matang sebelum menerapkan kebijakan PSBB.

Sebab Inggeruhi dan Pigai menilai, kenyataannya konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemda dalam menerapkan kebijakan tersebut belum sepunuhnya terpenuhi.

“Kondisi hari ini beras yang diturun 1 ton perkampung dan kelurahan saja tidak terpenuhi bahkan 1 kk hanya memperoleh 1 biji beras bukan 1 kilo, apalagi yang lain-lain. Jadi kalau sampai Pemda memperlakukan PSBB serahkan lah daerah ini maka, Pemda harus tauh konsekuensinya apa,” kata Inggeruhi dan Pigai.

Apalagi  rencana pemberlakukan PSBB tidak difikirkan matang menyangkut detail plan dan sangat tergesah-gesah, maka  Inggeruhi dan Pigai tegas nyatakan  bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Pemda wajib menanggung kebutuhan masyarakat, terutama pangan. Persiapan tersebut tentunya harus ditopang juga dengan kesiapan anggaran, jika PSBB diperlukan di daerah ini.

Selain itu rata-rata DPRD Nabire keluh dan beberkan segudang aspirasi yang tampung di masing-masing dengan tiap-tiap di konsituen mereka.

Usai proses pembahasan yang memakan dua jam lebih berlangsung, akhirnya Ketua Sementara DPRD Nabire, Suyono, membacakan dan mengetok  palu sidang terhadap hasil kesepakatan Bersama dalam rapat internal tersebut.

“Kami DPRD Kabupaten Nabire  merekomendasikan kepada sdr, Bupati Nabire agar  membatalkan rencana memberlakukan PSBB berdasarkan surat edaran para Bupati se-wilayah adat Meepago bernomor : 003/ABM /V/2020 tersebut tidak berlaku di Kabupaten Nabire dan tetap mengacu pada keputusan Bupati sebelumnya terkait tanggap darurat,”pintah Suyono

“Dengan demikian pada hari, Senin (11/5/2020) masyarakat Nabire tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dan berpatokan pada himbauan Bupati Nabire sebelumya. Terima kasih,”imbuh Suyono seraya mengakhiri.***