NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2026. Kamis [8/5/2025] pagi tadi. Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur berlokasi di Bandara Lama Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Dihadiri Forkompimda Papua tengah, Forkopimda dari 8 kabupaten, BP3OKP Papua Tengah, BPKP Papua Tengah , BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah, MRP, Pimpinan OPD, serta BUMN dan BUMD.
Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya menjelaskan Musrembang merupakan tahapan strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi Papua Tengah.
” Kegiatan ini jangan hanya sebagai agenda rutin tetapi harus jadi forum penting dalam menyatukan Presepsi, menyelaraskan pembangunan, sinergi antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta seluruh Pemangku Kepentingan,” jelasnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa dengan mengusung tema Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang bermartabat dan efektif. Dikatakan hal tersebut menjadi tekad untuk membangun Papua Tengah dari akar , yaitu Manusia dan sistem pemerintahan yang melayani dengn hati nurani, jujur, transparan , serta profesional.
“Pemerintah Provinsi Papua tengah juga telah menetapkan enam prioritas pembanggunan daerah sebagai pedoman dalam Penyusunan RKPD tahun 2026, serta komitmen terhadap program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah,” jelasnya.
Adapun 6 pedoman tersebut adalah :
-Penguatan kualitas dan keterampilan SDM,
– Reformasi dan tata kelola pemerintahan
-Penguatana layanan kesehatan
– pengingkatan tata kelola keuangan daerah dan efisiensi anggaran
– Penguatan Demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan
– Peningkatan partisipasi perempuan, pemuda, dan masyarakat yang inklusif dalam pembangunan.
Untuk diketahui, Musrembangda hadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Forum ini diharapkan menghasilkan sinergitas yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan.
