Bupati Douw Batalkan Pemberlakuan PSBB di Nabire

Bupati Nabire Isaias Douw,S.Sos ketika memberikan keterangan pers kepada awak media, minggu (10/05/2020) sore tadi (Foto:Eman/PapuaLives)

Nabire, Meski, sebelumnya ada kesepakatan Asisoasi Bupati Wilayah Adat Meepago Provinsi Papua, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran nomor : 003/ABM /V/2020 tentang pemberkuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Namun dalam pelaksanaannya kembali kepada kondisi daerah masing-masing.

“Ada beberapa Surat Edaran yang dikeluarkan Asisosiasi Bupati Meepago (ABM) seperti, surat edaran pertama, kedua dan ketiga adalah semata-mata menindak lanjuti keputusan Gebernur Provinsi Papua. Namun dalam pelaksanaannya kembali pada masing-masing kabupaten,” tutur Bupati Nabire Isaias Douw saat jumpa pers di kediaman Negara, Minggu (10/5/2020).

Isaias mengemukakan, seperti Surat Edaran nomor: 003/ABM /V/2020 tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diperbincangkan oleh khalayak umum tersebut tidak berlaku di Kabupaten Nabire dan tetap mengacu pada keputusan sebelumnya terkait Tanggap Darurat.

“Untuk kita di Kabupaten Nabire tetap mengacu pada Surat Edaran Bupati Nabire Nomor: 442/8/62/Setda tentang Pencegahan dan Pengendalian Pengananan Covid-19 Kabupaten Nabire tertanggal 21 April 2020,”tegas Isaias.

Karena itu,  Isaias mengatakan, untuk sementara di Kabupaten Nabire tidak akan menerapkan PSBB dan aktifitas masyarakat tetap akan jalan seperti biasa sebagai mana pembatasan dalam susana Tanggap Darurat.

Dikatakan Isaias, tidak menutup kemungkinan situasi ke depan yang akan mengatakan, kalau semakin parah, hal itu akan menjadi pertimbangan selanjutnya dalam memberlakukan PSBB.

Isaias menilai, pemberlakukan PSBB belum cocok diterapkan di Kabupaten Nabire dengan berbagai pertimbangan yang mendasar termasuk dampaknya terhadap masyarakat luas.

Isaias merinci, untuk pemberlakukan PSBB ada prosedurnya langka pertama adalah Pemda harus siapkan detail plan, selanjutnya dikirim ke Gubernur Papua dan Gubernur mengajukan lagi ke Kemenkes RI.

“Kalau kemenkes Ijinkan, maka kita lakukan PSBB jika menolak ya tidak bisa semau kita terapkan PSBB. Semua itu ada mekanisme dan ada aturan mainnya,”kata Isaias.

Isais kembali berharap, kepada masyarat untuk mendisiplinkan diri dan harus patuh atas anjuran pemerintah. ***

Berikan Komentar Anda