Dana C-19,56 Milyar Lebih Itu Kemana ? Slamet : Belum Ada Petunjuk Teknis Dari Pusat
Pewarta: Eman You
| 938 Dibaca
EDISI TERBIT: 13 Mei 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, Slamet,SE.M.Si ketika ditemui media di beberapa waktu lalu (Foto:Eman/PapuaLives)

NABIRE –  Betapa tidak, berita yang diliris harian pagi Papua Pos Nabire, edisi terbitan 14 April 2020 lalu, dalam keterangan pers, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, Slamet,SE.M.Si mengatakan dana yang digunakan untuk pandemi Covid-19 baru diusulkan senilai 56.521.319.690. Sejak itu hingga kini sudah sebulan lamanya, terus dipertanyakan warga masyarakat.

56 milyar pun menjadi topik hangat dalam pembahasan banyak  khalayak. Sepertinya  medias sosial (medsos) Facebook hingga WhastApp group  menjadi pilihan mimbar utama. Potretan koran  dijadikan sebagai alat bukti, dan gencar disebar luaskan di medsos akhirnya jadi viral.

Warga terus mempertanyakan, dimana APD, dimana Logistik, dimana tempat yang layak bagi pasien positif Covid-19, dan mana bantuan pangan untuk masyarakat, padahal  dana 56 milyar lebih sudah di anggarkan untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Nabire.

Menurut masyarakat dana ini mestinya sudah digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarat, kebutuhan Tim Medis serta Pasien covid-19.

Warga terus menuntut, Pemda harus terbuka dalam pengunaan anggaranya bila perlu harus menjelaskan kepada publik tentang rincian pengunaan dana penanganan Covid-19 tersebut.

Bahkan warga menilai anggaran tersebut terkesan sengaja diendapkan ditengah pademi Covid-19. Warga terus menyindir dan menyandingkan kinerja Pemda dalam mengelolah dana tersebut.

Menyusul desakan warga tersebut, ketika dikonfirmasi wartawa, Kepala BPKAD Kab Nabire, Slemet SE.M.Si mengatakan, totalnya 56 milyar lebih itu bukan dianggarkan tapi pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat.

Namun, Slamet mengaku, hingga kini belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Itu cumana usulan saja yang kita sampaikan, karena saat itu Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Kemenkeu meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan wabah Covid-19,” tutur Slamet menjawab pertanyaan sejumlah awak media, di kantor Bupati Nabire, Senin (11/5/2020).

Slamet mengingatkan, Peraturan Kemendagri 109 dan Peraturan Kemenkeu 177 dalam subtansinya menyebutkan meminta pemda melakukan refocusing khususnya seluruh kegiatan bidang kesehatan. Diantaranya penugasan, regular termasuk non fisik RSUD dan Puskesmas-Puskesmas itu dialihakan menjadi percepatan penanganan Covid-19. Totalnya 56 milyar lebih bersumber dari DAK itu disusulkan kembali ke Pemerintah Pusat.

“Nilai tersebut diusulkan untuk penanganan dampak kesehatan. Sedangkan penanganan dampak ekonomi dan penanganan jaringan pengaman social tidak termasuk dalam 56 milyar lebih tersebut ini,”ungkap Slamet polos.

Sekali lagi Slamet  menegaskan, isu-isu yang berkembang tersebut tidak benar karena sampai dengan hari ini belum ada petunjuk teknis dari Kemenkeu dan Kemendagri. Terkait 56 milyar lebih ini.

“Isu atau informasi-informasi di masyarakat itu simpan siur. Ada banyak hal yang menurut saya kurang pas. Ya, yang disampaikan itu banyak hal yang dimiring-miringkan gitu,”tutur Slamet nada agak kesal. (*)

Berikan Komentar Anda
Share Button