MANOKWARI – Koordinator Papuan Observatory for Human Rights (POHR) melihat perkembangan pencarian Pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehrtens asal Selandia Baru yang disandera kelompok TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya yang sudah hampir tiga bulan lebih belum menemukan titik terang. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dari sisi kemanusiaan soal kondisi kesehatan pilot yang disandra kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
” Ini orang asing, warga sipil yang baru hadapi keadaan seperti ini, baik sisi psikis maupun fisik akan lesu dan menurun dengan hadapi medan dan geografis Papua yang amat sulit dan terjal. Mungkin saja pemerintah Indonesia melalui aparat TNI-Polri tentu punya kemampuan bisa melacak dan memulangkan pilot Martin, hanya saja bisa risikonya berat, yaitu bisa terjadi saling kontak senjata dan pilotnya bisa jadi korban.” kata Koordinator POHR, Thomas Ch. Syufi Rabu [13/06/2023] dalam keterangan persnya.
Lanjutnya, Syufi juga mantan Aktivis PMKRI itu menjelaskan bahwa ini adalah pelanggaran HAM, dan masuk kategori by omission yakni negara membiarkan atau lalai untuk menjaga keselamatam pilot berkewarganegaraan asing tersebut hingga bisa disandara oleh kelompok TPNPB-OPM. Menurutnya Negara telah membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berupa penyanderaan.
” Maka, persoalan ini jangan terlalu larut lama, segera carikan solusinya. Cara yang tepat adalah pemerintah Indonesia harus memiliki sikap rendah hati dan membuka diri untuk negara luar atau badan-badan internasional untuk turun tangan membantu pemerintah Indonesia membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut. Ini bagian dari mutual help dan perwujudan asas resiprositas atau hubungan timbal balik yang menjadi tradisi baku dalam proses diplomasi internasional.”jelas Syufi.
Dirinya menambahkan bahwa demi kemanusiaan dan keselamatan pilot, pemerintah Indonesia segera membuka diri dan menunjuk salah satu negara atau badan internasional yang netral datang ke Papua bernegoisisasi dengan TPNPB dan bebaskan pilot. Setiap negara dan badan internasional punya tanggungjawab yang sama seperti Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perdamain dunia.
” Saya pikir soal intevensi dan merugikan kedaulatan Indonesia sama sekali tidak ada, justru bila nasib pilot yang memburuk akan lebih parah lagi dan merusak reputasi Indonesia di kancah internasional. Juga bantuan tersebut tidak akan menurunkan derajat Indonesia sebagai negara besar dan punya fasilitas alusista yang serba canggih.”ungapnya.
Diakhir siaranpers itu, mantan ketua BEM Fakulatas Hukum Uncen Jayapura kesempatan itu juga menerangkan bahwa jangan karena penyanderaan yang berlarut lama ini dapat berakibat buruk bagi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik.
” Presiden Jokowi dan para anggota kabinetnya diminta memikirkan masa depan bangsa dan negara Indonesia, jangan pertahankan ego. Semua harus berpikir demi kepetingan keindonesiaan dan kemanusiaan, segera tanggalkan semua egoisme sektoral.”harapnya.
