DOB Papua dan Kemunduran Demokrasi

Thomas Ch Syufi (Foto: Dok Pribadinya)

Oleh Thomas Ch Syufi*

Pemerintah pusat berupaya menambah tiga Daerah Otonom Baru di Papua, yakni pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah, yang Rancangan Undang-Undangnya telah ditetapkan di Badan Legislasi DPR RI. Namun, keinginan pemerintah pusat itu mendapat banyak sorotan dan penolakan sengit dari mayoritas rakyat Papua, termasuk Majelis Rakyat Papua(MRP), para aktivis, akademisi, dan kelompok peduli kemanusiaan di Papua.

Bacaan Lainnya

Sejumlan elemen masyarakat yang menolak pemekaran Papua, antara lain, Markus Haluk, salah satu tokoh Papua, misalnya, mengkhawatirkan bahwa pemekaran DOB bisa membawa Papua, terutama daerah Pegunungan Tengah akan menuju kehancuran. “Jikalau pemekaran Provinsi Papua Tengah itu dipaksakan(terjadi), nasib orang asli Papua terancam marginalisir dan menjadi penduduk minoritas di Wamena (calon ibu kota provinsi nanti),” kata Haluk (Jubi, 5/03/2022). Selain itu, Timotius Murib, Ketua MRP pun dengan sikap tegas meminta pemerintah pusat menangguhkan upaya pemekaran tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Karena, menurut Murib, proses itu dilakukan tanpa melibatkan rakyat Papua yang diwakili MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP). Artinya, tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru yang ditetapkan DPR adalah mekanisme yang salah. Oleh karenanya, MRP minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo segera menunda,” ujar Murib(Jubi, 12/04/2022).

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mempertanyakan keputusan pemerintah terkait pemekaran daerah di Papua menjadi tiga provinsi baru yang bertentangan dengan pemberlakuan moratorium dan tidak dilibatkannya MRP dalam proses pemekaran.“Ingat pemekaran wilayah terhadap Papua ini bertolak belakang dengan kebijakan nasional pemerintah Indonesia yang sedang memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru(DOB) dan ini kemunduran terbesar dalam demokrasi,” kata Usman Hamid, yang pernah menjabat Koordiantor KontraS ini(Suara.com, 14/4/ 2022). Sorotan yang sama datang dari akademisi Universitas Papua, Manokwari dan salah satu anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua 2001, Agus Sumule. Ia mengatakan bahwa pemekaran Papua tak memiliki alasan ilmiah dan itu perjuangan elitis yang akan membawa dampak buruk bagi eksistensi masyarakat asli Papua. “Tidak ada dasar ilmiah yang menunjukkan pemekaran perlu di Tanah Papua.

Elite Papua yang memperjuangkan pemekaran sedang mengajak masyarakat Papua masuk dalam lorong kegelapan. Masyarakat Papua dibuat tidak tahu bagaimana dampaknya. Kebijakan pemekaran ialah untuk non-Papua, yaitu mendatangkan transmigrasi skala besar di seluruh Tanah Papua, (maka) akan terjadi kesenjangan dan ketimpangan,” kata Sumule(Suara Papua, 03/2/2022).
Selain itu, di seluruh Tanah Papua(Provinsi Papua dan Papua Barat) terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran oleh rakyat Papua, termasuk di Jakarta, untuk menolak rencana pemekaran yang sedang didorong oleh pemerintah dan DPR. Aksi demonstrasi dilakukan di Merauke dan Nabire(31 Maret 2022), Kota Sorong, Kota Jayapura, dan Mimika(1 April 2022), Manokwari( 13-14 April 2022), Jayawijaya(6 Maret 2022), Yahukimo(15 Maret 22 yang berujung ricuh, dua demonstran anti-pemekaran tertembak mati diduga oleh aparat keamanan), dan Biak( 25 April 2022), serta Jakarta 11 Maret 2022.

Dari rentetan gejolak dan aksi penolakan DOB di Papua yang berujung pada korban nyawa warga sipil, menunjukkan bahwa rakyat Papua memang tidak setuju adanya pemekaran. Para pemrotes tentu memiliki alasan yang logis untuk menolak pemekaran. Alasannya, antara lain, bahwa pemekaran tidak memberi manfaat apa pun kepada rakyat Papua dari berbagai aspek, baik bidang politik, ekonomi, dan demografi. Hal itu berangkat dari pengalaman sebelumnya, yakni pemerintah pusat memaksakan pemekaran provinsi Irian Jaya Barat(kini Papua Barat). Di mana provinsi yang lahir tanpa payung hukum itu hingga sekarang ini belum maksimal menjawab harapan dan cita-cita kesejahteraan masyarakat asli Papua di provinsi Papua Barat.

Menurut data, Papua Barat merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua, setelah provinsi Papua dari sepuluh provinsi termiskin di Indonesia, yakni 21,82 persen pada September 2021. Padahal, Papua Barat memiliki 9 kabupaten—yang merupakan daerah otonom baru(DOB)—lahir setelah UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(termasuk Provinsi Papua Barat). Namun, fakta itu belum bisa meminimalisir gejolak dan konflik yang terus terjadi di “semenanjung kelapa burung Papua.” Gencatan senjata antara kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPNPB) dan TNI-Polri baru saja meletus di Kabupaten Maybrat, Papua Barat juga memiliki tarikan napas yang sama seperti apa yang terjadi wilayah provinsi Papua.”Mereka memiliki satu tumpuan dan kiblat politik, yakni menuntut memisahkan diri(Papua) dari NKRI”. Di provinsi Papua juga memekarkan 22 kabupaten baru setelah pemberlakuan UU Otsus Papua. Namun gelombang protes atas status Papua dalam NKRI serta tuntutan menyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia(HAM), termasuk konflik bersenjata antara TPNPB versus TNI-Polri juga terus membahana dan mengkristal di Papua. Semua gejolak ini terjadi di era Otonomi Khusus dan maraknya pemekaran daerah, baik DOB kabupaten maupun provinsi. Apakah ini analisis pemerintah pusat yang salah hingga proses penanganan pun salah! Biarlah kebenaran yang menjawabnya!

Selain itu, isu kedaulatan dan keamanan negara hanyalah sebuah imajinasi dan retorika politik para elite di Jakarta. Namun, inti dari pemekaran adalah tuntutan para oligarki, yang memegang jabatan ganda; sebagai pejabat negara sekaligus sebagai pebisnis. Atau minimal para konglomerat atau saudagar bersengkongkol dengan para pejabat negara untuk memuluskan kepentingan investasi di Papua. Yang mana, mereka ingin menguasai berbagai lahan dan sumber daya alam di Tanah Papua. Target para oligarki adalah sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo alias “Jokowi” mereka harus mengapling beberapa kawasan di Papua menurut keingingannya sebagai tempat investasi masa depan, seperti tambang, kayu, kelapa sawit, dan lain-lain. Dan, para oligarki sebagian adalah orang non-partai politik yang kini bekerja di pemerintahan Jokowi, baik sebagai menteri, staf kepresidenan, dan pejabat militer(aktif maupun purnawirawan).

Lalu, para elite Jakarta juga sulit masuk ke Papua untuk melakukan ekspansi bisnisnya, karena sikap Gubernur Papua Lucas Enembe yang tak melunak dengan oligarki, menolak sejumlah investasi tambang, kelapa sawit, dan lain-lain di Papua. Maka, cara yang tepat bagi kaum oligarki untuk mengepakkan sayap, juga sukses mewujudkan agenda bisnisnya, harus melakukan kolaborasi politik dengan legislatif, dengan mengobralkan isu keamanan, kedaulatan, dan akselerasi pembangunan serta kesejahteraan. Setelah itu, dikorelasikan dengan elite oportunis Papua, seperti sejumlah para anggota DPR-DPD RI asal Papua, termasuk para bupati dan walikota di Papua. Jadi, sejumlah oligarki mencoba merangkul dan menjadikan para elite oportunis Papua bermental pemekaran dan Otsus sebagai “instrumen” pemerintah pusat. Dan para elite Papua, baik yang berada di Senayan sebagai anggota DPR-DPD RI maupun sebagai kepala bupati dan walikota di Papua tidak menyadari skenario politik yang dimainkan para oligarki yang ingin menancapkan kukunya di Papua, dengan menanam investasi, menguras segala sumber daya alam Papua, demi kepentingan pribadi dan masa depan keluarganya. Dan para elite Papua hanya “disogok” dengan hal remeh-temeh, seperti janji jabatan, uang, dan segala kepentingan pragmatis lainnya.

Para oligarki memang pandai mungusung slogan menjaga keutuhan NKRI, kedaulatan, keamanan, dan demi kesejahteraan masyarakat Papua, maka “Bumi Cenderawasih” harus dimekarkan menjadi lima provinsi provinsi: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah!
DPR sekutu rakyat
Nampak sekali, untuk meloloskan kepentingan politik DOB Papua, Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) RI tanpa beban dan rasa bersalah harus melangkahi kewenangannya sebagai wakil rakyat menjadi “wakil pemerintah”. Padahal secara akronim maupun terminologis, DPR merupakan lembaga yang memiliki nama yang cukup mencerminkan kedaulatan rakyat. Dari rahim rakyatlah para anggoto DPR yang terhormat dilahirkan melalui proses demokrasi elektoral. Maka, apa pun yang dilakukan oleh DPR, terutama hal produk regulasi yang hendak dikeluarkan harus benar-benar representatif dan menjamin kepentingan rakyat.

Meminjam John Parvus dari Salisbury( lahir sekitar 1120- meninggal 1180), filsuf, penulis, pendidik, dan diplomat Britania Raya(Inggris), “Jantung masyarakat adalah parlemen(DPR) seharusnya terdiri dari orang-orang tua yang pandai”. Atau pendapat Jean-Jacques Rousseau(1712-1778), filsuf, penulis, dan komposer Perancis Abad Pencerahan, “Parlemen(DPR) adalah jantung negara, ketika jantung negara(parlemen) tidak efektif bekerja, maka seluruh anatomi negara pun ikut sakit”. Selain itu, Harold Joseph Laski(1893-1950), ahli teori politik, ekonom, penulis, dan akademisi Inggris, menyatakan, “ Yang menjadi inti soal organisasi negara ialah perhubungan antara rakyat dengan undang-undang. Rakyat turut campur dalam pembuatan undang-undang, maka dalam hal seperti ini bentuk negara itu sedikit banyak adalah demokrasi. Atau jika susunan undang-undang dipaksakan kepadanya(rakyat), maka hal tersebut menandakan bahwa itu bentuk negaranya adalah autokrasi”.

Esensi dari pendapat tiga ahli ini memberi pesan bahwa legislatif dan rakyat adalah “sekutu sejati” yang tak bisa disekatkan oleh kepetingan apa pun, termasuk kepentingan politik, kekuasaan, kedaulatan, maupun alasan primordialisme; suku, ras, agama, dan antargolongan(SARA). Apa pun gerak gerik anggota DPR harus mencerminkan kehendak dan kedaulatan rakyat.
Ketika dilantik sebagai anggota legislatif, maka sejak saat itu pula loyalitasnya pada partai pun berakhir dan loyalitas kepada kepentingan bersama dimulai. Secara total mengabdikan diri demi kepentingan segenap rakyat Indonesia tanpa diskriminasi SARA, atau kepentingan politik pemerintahan, kekuasaan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, rakyat Papua yang merupakan bagian dari keluarga besar NKRI harus diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Entah itu baik atau tidak, apa diaspirasikan rakyat Papua, jangan DPR alergi dan fobia, apalagi apriori. Suara rakyat Papua juga adalah suara rakyat Indonesia yang perlu dikupingi atau diserap oleh siapa pun pejabat publik, termasuk para politisi di Senayan. Kritik dan suara rakyat Papua bukanlah peluru berdarah, tapi surat suara damai yang wajib didengar dan diteruskah oleh wakil rakyat kepada pemerintah maupun melalui undang-undang yang dilahirkannya. Apalagi, hak konstitusionalitas DPR sudah diatur dalam pasal 20 UUD 1945, maka keberpihakan DPR kepada rakyat adalah perintah konstitusi dan merupakan kemutlakan yang pantang ditawar(conditio sine qua non).

Lembaga DPR tidak dibenarkan menjadi alat politik kekuasaan eksekutif. Karena DPR bukan lembaga subordinasi atau inferior pemerintah hingga segala aktivitas DPR, termasuk kewenangannya dalam urusan regulasi pun didominasi atau diberangus oleh eksekutif. DPR harus teguh para prinsip trias politika: pemisahan kekuasaan yang tegas dan paralel antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; tidak saling mendominasi, apalagi menjadi serigala bagi yang lain(homo homuni lupus est). Jadi, DPR perlu tegas dalam menjalankan tiga fungsi pokoknya, yakni fungsi legislasi, kontrol, dan anggaran tanpa mendengar interupsi dari pemerintah!

Jika sebuah Rancangan Undang-Undang yang diinisasi atau diprakarsai oleh eksekutif, DPR berhak untuk memberikan pertimbangan dan berhak menolak bila hal tersebut tidak sesuai aspirasi rakyat atau mendapat penolakan dari khayalak setelah melakukan dengar pendapat dari rakyat. DPR memiliki bargaining position yang cukup kuat dan strategis dalam sistem ketanegaraan Indonesia, termasuk untuk fungsi legislasi. Apalagi, prinsip negara kesatuan hanya mengenal supremasi parlemen pusat atau tidak ada badan berdaulat tambahan. Artinya, DPR pusat satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam pembuatan dan pengesahanan undang-undang, bukan lembaga legislatif daerah(DPRD), atau badan lainnya.

Karena itu, DPR tidak gegabah atau semrawut dalam menggodok dan mengesahkan undang-undang secara subjektif tanpa konsultasikan atau memerhatikan terlebih dahulu aspirasi rakyat. Sebagai negara demokrasi, pembahasan RUU harus bersifat terbuka, ada prosedur yang harus ditempuh oleh DPR dan itu sudah dinormakan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yaitu legislatif harus melakukan konsulatasi publik atau public hearing; menampung aspirasi atau usulan dari anggota masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), organisasi profesi, organisasi buruh, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, mahasiswa, maupun perorangan. Jadi tidak semata harus berawal dari inisiatif anggota legislatif atau partai politik, atau dari usulan pemerintah(eksekutif).

Dari mana pun usulan undang-undang yang masuk ke legislatif harus diterima dan dibahas. Selanjutnya DPR menilai adakah usulan tersebut layak dimasukan menjadi agenda kerja DPR. Dan usulan yang dianggap layak apabila setelah melalui tahap penelitian dan pembahasan, berlanjut menjadi agenda resmi lembaga untuk masuk dalam pembahasannya menjadi Rancangan Undang-Undang(RUU). Jadi, harus inklusif dan terbuka dalam seluruh pembahasan, mulai dari tahap usulan, meningkat ke fase RUU, sampai pada pembahasan materi Undang-Undang.
Tidak terputus. Pembahasan RUU tidak hanya terbuka, namun RUU harus melalui tahap sosialisasi. Metode sosialisasi seperti jajak pendapat, publikasi di media cetak maupun elektronik, dan membuka diskusi di kampus perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan agar mendapat umpan balik(feedback) dari masyarakat, karena pada akhirnya merekalah yang akan menerima dampak positif atau negatif dari undang-undang yang dihasilkan. Masukan dari masyarakat berupa kritik , usulan penambahan, pengurangan materi RUU adalah bagian dari proses penyempurnaan UU. Tentu tahap awal sosialisasi RUU terjadi kontraversi dan perdebatan, bahkan menuai penolakan dari rakyat, dan itulah sistem politik yang demokratis sekaligus merupakan udara segar yang menyejukkan paru-paru demokrasi. Hingga tidak perlu ditakuti dengan penyampaian aspirasi semcam itu kecuali kritik yang bersifat menyerang pribadi orang yang dipandang sebagai kesesatan logika(argumentum ad hominem)!
Dalam setiap tahapan sosialisasi RUU terjadi pro dan kotra, atau penolakan dari rakyat, DPR jangan memaksakan untuk menyetujui dan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU. Sebab UU yang tidak mendapat dukungan penuh dari rakyat atau bertentangan dengan aspirasi rakyat, bukan saja tidak efektif dalam implementasinya, tetapi akan mengalami delegitimasi, atau dianggap tidak pernah ada oleh rakyat. Artinya, undang-undang tersebut tidak memiliki kewibawaan!

Kerap kali para anggota legislatif terlalu terobsesi untuk mengatur banyak hal dalam negara demokrasi melalui produk undang-undang. Namun, DPR cenderung terperosok dalam nuansa negara kekuasaan yang gemar membuat undang-undang tanpa dikonsultasikan dengan pemberi mandat, yakni demos(rakyat). Sebab, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang sangat ideal yang menjadi konsensus nasional yang eksistensinya mengoreksi dan menantang kerusakan rezim politik otoritarianisme(despostis), hingga wajib mendapat tempat istimewa dalam proses pengelolaan negara. Bagi negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang diperintah(objek), namun sekaligus adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara(subjek). Sementara pemerintah adalah pihak yang memiliki kekuasaan memerintah(atau mengatur) dan perlu pemerintah juga menyadari bahwa kekuasaan yang diperoleh karena adanya mandat dari rakyat(prinsip resiprioritas atau simbiosis mutualisme).

Jadi, sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif, lalu tidak efektif dilaksanakan karena proses pembuatannya tidak aspiratif, itu dinilai cacat formal atau cacat prosedur dalam pembuatannya. Maka DPR sebagai lembaga tinggi negara, juga lembaga publik mengalami krisis kepercayaan oleh rakyat hingga kehilangan kewibawaannya. Legislatif sebagai lembaga terhormat sekaligus representasi rakyat telah mengkhianati kedaulatan rakyat yang sudah diatur dalam konstitusi, yakni pasal 1 ayat(2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Sebab, antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar dan berdampingan sehingga menegaskan dianutnya prinsip ‘constitutional democracy’ yang mengintikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berdasar atas hukum(rechstaat) atau negara hukum yang demokratis, bukan negara kekuasaan(machstaat)!

Dari beberapa pendangan teoritik tersebut, tibalah pada suatu kesimpulan bahwa upaya pemerintah pusat memekarkan Papua menjadi tiga provinsi baru: Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah belum mewakili keinginan mayoritas rakyat Papua. Upaya pemekaran tersebut tidak memenuhi dua unsur intrinsik dalam bernegara, yakni nomokrasi(kedaulatan hukum) dan demokrasi(kedaulatan rakyat), tetapi hal itu lebih pada konspirasi politik, kekuasaan, dan ekonomi semata di tataran elite eksekutif dan legislatif pusat.
Bahkan, Majelis Rakyat Papua(MRP) sebagai representasi kultur orang asli Papua, juga lembaga politik formal di tingkat provinsi untuk melaksanakan UU Otsus dalam rangka keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap orang asli Papua tidak terlibat atau dilibatkan oleh pemerintah dan DPR dalam proses pemekaran. Jika pemekaran dipaksakan, maka legislatif diduga melakukan intrik politik dengan mengkhianati demokrasi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi manifestasi kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum(nomokrasi), hingga tidak patuh pada aspirasi rakyat dan amanat konstitusi. Tidak hanya RUU Pemekaran Papua, tetapi DPR juga telah lalai untuk mencegah kesalahan awal yang dilakukan oleh pemerintah dengan sengaja melakukan perubahan kedua secara sepihak atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU No. 2 Tahun 2021 tanpa melibatkan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua(MRP), yang kini tengah mengajukan Judicial Review terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi(MK).

Maka, yang terjadi pada perubahan kedua UU Otonomi Khusus Papua adalah bersifat sentralistik dan otoriter(semua kebijakan atau keputusan terhadap nasib rakyat Papua bergantung pada kemauan pemerintah pusat). Hingga kini RUU Pemekaran pun lahir dari UU Otsus Papua hasil perubahan kedua yang telah dinilai cacat dalam proses kelahiran(pembuatannya). Inilah kecelakaan dan kemuduran terbesar dalam demokrasi! Solusinya, DPR dan pemerintah perlu mengurungkan niat atau setidaknya menunda pemekaran Papua menjadi tiga provinsi yang tengah didorong, sambil menunggu putusan MK terkait Judicial Review UU Otsus Papua yang telah dilayangkan oleh MRP. MK diharapkan memutus secara adil terhadap perkara a quo (sebagaimana putusan MK terhadap UU Cipta Kerja yang cacat formal), agar rasa keadilan hukum bisa dinikmati seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat Papua, sebagimana tercermin dalam ungkapan Latin, ad officium justiciariorum spectat unicuique coram eis placitanti justitiam exhibere, tugas penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi siapa pun yang memohon!
Sebab, polemik pemekaran Papua bersumber dari UU tersebut yang diubah secara parsial oleh pemerintah pusat hingga mengabaikan kewenangan MRP dalam proses pemekaran di Papua. Jadi, pengabaian terhadap MRP dalam urusan pemekaran, termasuk berbagai hal yang berkorelasi langsung dengan hak-hak masyarakat asli Papua adalah sebuah paradoksal, itu merupakan serangan terhadap jantung “Otsus Papua”! MRP adalah punggawa atau pilar utama yang ikut mengawal proses pelaksanaan Otsus Papua. Sekaligus MRP harus dilibatkan dalam pembentukan DOB Papua(dengan tetap memerhatikan aspirasi kolektif rakyat Papua). Agar proses demokratisasi di Papua tetap sejuk dan tumbuh subur tanpa diinterupsi oleh praktik politik sentralistik dan otoritarianisme, kewenangan MRP dalam urusan Otsus Papua, terutama hal pemekaran harus dioptimalkan (atau dilibatkan). Sekaligus kita juga terhindar dari apa yang disampaikan oleh Martin van Creveld(76), sejarawan Yahudi kelahiran Belanda, ”Keruntuhan negara itu terjadi ketika nurani publik tidak lagi menjadi bagian pertimbangan negara dan pemerintahan”! Semoga.

*) Penulis adalah Koordinator Papuan Observatory for Human Rights(POHR) dan Advokat muda Papua.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait