NABIRE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Jhon NR Gobai, menekankan bahwa konflik di Kampung Wakia, Distrik Kapiraya, tidak dapat dipandang sebagai satu masalah tunggal. Ada tiga persoalan besar yang harus dibahas secara bertahap dan menyeluruh, yaitu pendulangan, batas wilayah administrasi pemerintahan, dan batas wilayah adat.
“Pertama persoalan pendulangan, kedua batas wilayah administrasi pemerintahan, dan ketiga batas wilayah adat. Tiga hal besar ini harus diurai satu per satu, tidak bisa disederhanakan,” ujar Jhon usai pertemuan dengan Gubernur Papua Tengah di depan Kantor Gubernur, Kamis (27/11/2025).
Jhon menegaskan pentingnya pendekatan damai dan rekonsiliasi, mengingat masyarakat setempat memiliki sejarah hubungan sosial yang panjang. “Kita ini orang Kristen, Tuhan ajarkan saling memaafkan. Jangan ada dendam. Jika dendam dipelihara, ia akan melahirkan kekerasan baru,” katanya.
Ia juga meminta agar tidak ada pihak ketiga yang memperkeruh situasi di Kapiraya. Terkait batas wilayah adat dan administrasi, Jhon menyebut bahwa pembahasan ini harus dilakukan lintas kabupaten, yaitu Dogiyai, Deiyai, dan Mimika, karena ketiganya saling berbatasan.
“Sejak zaman nenek moyang sudah ada relasi sosial antara masyarakat Me dan Kamoro. Itu bukan hal baru. Karena itu persoalan tapal batas adat harus dibicarakan sebagai saudara,” jelasnya.
Jhon juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menjadwalkan pertemuan lanjutan di Mimika bersama seluruh pemangku kepentingan. “Supaya semua pihak bisa duduk bersama dan mendiskusikan persoalan Wakia,” ujarnya.
