JAYAPURA- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Indonesia Adil Makmur (PRIMA) menolak dengan tegas pembangunan Smelter di Gressik hal itu ditunjukan kepada Pemerintah Republik Indonesia kepada Kementerian terkait wajib hormati dan hargai kontribusi sumber daya alam (SDA) Provinsi Papua bagi Negara.
Ketua I DPW Partai Rakyat Adik Makmur (PRIMA), Pontius Omodoman kepada media ini,Jumat (15/10/2021). Menurutnya PT. Freeport Indonesia menjadi milik Indonesia di samping intervensi dan sogokan dalam negara luar.
” Contoh kasus Direc dan seluruh pegawai yang kerja di dalam PT. Freeport ialah bukan penduduk asli Papua, justru mayoritas penduduk luar, disini rakyat papua sadar dan tahu bahwa segala jenis proyek atau saham yang di bangun juga bukan lagi menjadi solusi kesejahteraan rakyat Papua. Rakyat Papua dapat apa.” tanya Pontius kepada media.
Pihaknya menilai hal itu sangat menyedihkan dengan alasan, rakyat Papua tetap menjadi penonton di atas seluruh kekayaan yang di milikinya. Indonesia senang dan bangga atas setiap bonus yang masuk melalui SMELTER dan PT. Freeport, Sedangkan rakyat Papua bangga atas bonus apa..? Silahkan Membangun di Gressik sesuai keinginan dan kebutuhan negara tetapi ingat rakyat papua dapat apa dari Smelter itu.
“Semua pihak berkepentingan akan merasa bangga dan nyaman untuk mendapatkan bonus pencapaian target dan tujuan,”tegas Pontius.
Ketika semua pihak tertuju pada target dan tujuan ( Materil) rakyat kecil menjadi korban membabi butah, ukuran kesejahteraan rakyat yang di gemborkan menjadi sirnah, dasar pemberdayaan jelas, mulai dari clening servis hingga penyabu lantai bukan lagi berasal dari rakyat Papua.
Ukuran pancaindra ada pada PT. Freeport, Setiap hajatan prekrutan tenaga honorer syaratNya minta ampun, Hampir persis calon bupati.
Tidak ada regulasi tepat sasaran bagi rakyat Papua. Mau bangun dengan gedung megah dan jalan trans aspal tebal berlapis sekalipun rakyat Papua tetap jalan di samping jalan raya dengan kaki kosong, bukan jalan di atas aspal dengan menggunakan sendal dll,”tuturnya.
Semoga lewat DPRK yang di dorong lewat RDP Otsus jilid 2 tidak lupa poin (Kesejahteraan dan pemberdayaan) bagi rakyat biasa yang tidak mengantongi pendapatan keseharian,”tegasnya.
