Fak-Fak, Ketika Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan karantina (pembatasan wilayah), di sejumlah wilayah kabupaten Fakfak, baik pelabuhan Laut Fakfak dan Kokas serta Bandara Torea, kebijakan tersebut, patut di berikan jempol dan apresiasi oleh semua pihak termasuk warga masyarakat Kabupaten Fakfak.
Kebijakan karantina tersebut, menandakan keseriusan pemerintahan Fakfak untuk mencegah persebaran mata rantai Covid-19 di Kabupaten Fakfak. Namun sayangnya, kebijakan yang bertolak belakang dengan pemerintah Provinsi papuat Barat tersebut, di langgar oleh sejumlah pejabat di kabupaten Fakfak.
Pasalnya, dunia maya di Kabupaten Fakfak diheboh dengan kedatangan 19 orang dari luar Fakfak yang di antarar menggunakan Speedboad milik DPRD Fakfak. Dari 19 orang tersebut terdiri dari 16 mahasiswa dan 3 ASN kabupaten Fakfak (30/03/2020).
Mirisnya lagi, dari data yang berhasil di dapatkan dari salah satu narasumber yang di percaya media ini, ’16 Mahasiswa tersebut merupakan anak dari sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan kabupaten Fakfak’.
Sementara itu, dari data yang di peroleh media ini, speedbood milik DPRD kabupaten Fakfak tersebut sebenarnya di gunakan untuk mengakut APD milik satgas Covid-19 kabupaten Fakfak. Lalu entah kenapa, transportasi dinas tersebut di sulap menjadikan transportasi pribadi.
Hal tersebut, mendatangkan penyesalan dari masyarakat Fakfak yang saat ini berada luar kota, seperti di tulis pada Akun Facebook milik Moses Krispul.
“19 Warga Fakfak yang berasal dari beberapa daerah diluar Kabupaten Fakfak baru tiba di Pelabuhan Speed Boad Fakfak. Tentunya membuka jalan untuk kami semua warga Fakfak yang berada diluar Kabupaten ini untuk pulang dan mendapat fasilitas yang sama”, postingnya pada Grup Aku Cinta Kota Fakfak (ACKF) (30/3/2020).
Dia juga menjelaskan pada postingan tersebut, bahwa Lockdown di Fakfak telah langgar oleh pejabat di Fakfak, maka dirinya bersama rekan-rekannya akan melakukan hal yang sama.
“Kami menganggap lockdown di Kabupaten Fakfak tidak ada.
Mahasiswa Bandung Jawa Barat siap angkat kaki dari bumi Pasundan untuk kembali ke Jasirah Onim (Fakfak).
Pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi kami yang ingin pulang Fakfak. Harus ada keadilan. Kalau mereka diterima Pemerintah Kabupaten Fakfak dan di fasilitasi dgn cara apapun, kami menginginkan hal demikian sesuai kebijakan Pemerintah hari ini” jelasnya melalui postingan facebook.
