Dinilai Ada Upaya Pemekaran Papua Tengah, FOPERA Tolak Kedatangan Yan P Mandenas Ke Paniai

Abed Gobay Penanggungjawab Umum FOPERA Paniai (topi) bersama rekannya Amos Kayame Juru Bicara FOPERA Paniai dalam salah satu kesempatan. (Foto: Dok for papualives.com)

PANIAI – Dalam keterangan pers yang diterima media papualives.com tanggal 2 Maret 2022 dari Front Persatuan Rakyat (FOPERA) Paniai di Meepago menyatakan dengan tegas menolak kedatangan Komisi I DPR RI, Yan P Mandenas diniali kehadirannya berupaya pemekaran Papua tengah untuk melihat secara formil dan faktual yang sebenarnya tidak memenui Syarat namun dipaksakan untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua tengah.

Dalam keterangan tertulis itu, Dijelaskan bahwa ditengah berbagai ancaman negara yang memperburuk kondisi Sosial, Ekonomi, Politik Hukum Dan HAM yang terjadi diatas Tanah Papua, kemudian menimbulkan masalah yang serius dan berkepanjangan terhadap Rakyat Papua.

Bacaan Lainnya

Adapun 10 isi pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh FOPERA Paniai – Meepago Yaitu :

1. Fopera Paniai, Meepago-Papua bersama masyarakat akar rumput dengan tegas menolak kedatangan Yan Mandenas DPR RI di Paniai.

2. Menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah Dan Pemekaran Provinsi lainnya di tanah Papua.

3. Menolak pembangunan Kodim dan Koramil di kabupaten Paniai dan Papua.

4. Menolak produk Ilegal Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di tanah Papua.

5. Segera Tarik Militer Non-Organik dan Organik diatas tanah Papua.

6. Segera Selesaikan Pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1961-2022 yang terjadi diatas tanah Papua.

7. Kami menolak pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi ( KKR ) buatan berbagai akademisi dan pemerintah pusat.

8. Kami mendesak pemerintah Indonesia segera buka akses Tim Investigasi Komisi Tinggi Dewan HAM PBB agar ke Papua untuk melakukan Investigasi Kasus Pelanggaran HAM melalui hukum Internasional.

9. Segera membuka akses Jurnalis Internasional untuk meliput sesuai fakta yang sebenarnya terjadi di Papua.

10. Kami mendesak Indonesia segera membuka ruang dialog antara Indonesia dan Papua untuk memupuk Demokrasi di Indonesia dan sebagai solusi Perdamaian.

Terkait Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) juga datang dari masyarakat adat Saireri di pesisir Kabupaten Nabire. Mereka menolak wilayah Nabire dimasukkan dalam rencana DOB Provinsi Papua Tengah yang sedang bergulir.

Menurut informasi dihimpun media, bahwa kegiatan kunjungan Komisi I DPR RI, Yan P Mandenas merupakan kunjungan kerja Anggota DPR RI  dengan mendasari surat dari Anggota DPR RI Komisi I Bidang Pertahanan Luar Negeri, Intelejen dan Kominfo. Nomor : 626/I/A-136/IX/2022. Tanggal 21 Februari 2022.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait