Hasil Bintara Polri Polda Papua 2021; Antara Ada dan Tiada

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, SH.,MH dan Klemen Tinal, SE.,MM bersama Kapolda Papua Irjen.Pol. Mathius D Fakhiri dan Wakapolda Brigjen. Pol. Eko Rudi Sudarto saat rapat bersama, (5/4/2021) di Gedung Negara, Dok V Jayapura. Pada Acara Kesepakatan Bersama 2000 Bintara Polri OAP.

Oleh : Petrus F.H, SE

Tes terpadu Bintara Calon Siswa/i Bintara Polri tahun 2021 dilaksanakan se Polda Papua berdasarkan surat kepolisian Negara Nomor: Peng/15/III/Dik.2.1/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang ditujukan kepada Yth Kapolda Se- Indonesia.

husus untuk Kepolisian Daerah Papua (Polda) Papua, merupakan kabar baik alias angin segar. Karena tidak hanya Polda yang bekerja keras secara Institusi menyelenggarakan ini, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua.Sebagai mana kita ketahui bahwa, seperti dilansir dari JAYAPURA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bekerja sama dengan Polda Papua akan membuka penerimaan sebanyak 2.000 calon personel Bintara Polri, khusus bagi pemuda-pemudi Orang Asli Papua (OAP). Utamanya untuk lima wilayah adat Papua yakni La Pago, Me Pago, Tabi, Saireri dan Animha.

“Rapat antara Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda dan Wakapolda, satu poin dibahas soal persiapan penerimaan 2.000 Secaba Polri khusus OAP. Kesepakatan ini segera kami tindak lanjuti,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Aryok AF Rumaropen, Rabu (7/4/2021).

Tidak hanya itu, akan tetapi pada tahap seleksi Calon siswa/i Bintara Polri Polda Papua Tahun ini, juga di Back up langsung secara Keuangan oleh Pemprov Papua. Yang mana Penerimaan bintara Polri OAP juga disepakati dalam rapat bersama yang dihadiri Gubernur Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Wakapolda Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto di Gedung Negara Dok V Jayapura pada Senin (5/4/2021).

Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura drg Aloysius Giay, Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare dan Kepala Biro Umum Setda Papua Elpius Hugi
Rumaropen menginformasikan, untuk pembiayaan penerimaan dan pendidikan 2.000 OAP itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua 2021.
Nah, jika sejatinya seperti yang sudah kita baca bersama, maka mengapa Hasil Bintara Polri Polda Papua Tahun 2021 terkesan seperti ada dan tiada?
Casis Yah, Ada.

Secara pengumuman yang dikeluarkan dari POLRI, sudah ditindaklanjuti dengan baik sesuai tahapan dan mekanisme Test melaui Institusi Polri. Namun, sangat disayangkan karena hasil pengumuman terakhir pada Minggu, (29/5) di SPM Kota Jayapura, pada saat dibacakan Nama dan Nomor Test, banyak sekali anak Papua sebagai Calon siswa/i Sekolah Bintara Polisi yang dinyatakan gugur. Bahkan, ironisnya data itu tidak sedikit anak Papua yg dinyatakan tidak lulus utk melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Hasil itu sekaligus menunjukan prosentase berbalik, yang mana Orang Alsi Papua (OAP) yang akan diterima hanya 20% dan Non OAP sebanyak 80%.
Belum berhenti disitu, pada saat pengumuman pun masih ada calon siswa (casis) yang antara nomor dan nama tidak sesuai pada pembacaan hasil. Sehingga mereka itu harus kembali di Kumpulkan guna klarifikasi. Ada juga yang tidak disebutkan artinya tidak lulus.

Atas putusan yang tidak sejalan dengan surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Institusi Berbaju Coklat itu, Kebanyakan Orang Tua pada minggu, (29/5) kemarin langsung menandatangani lokasi Test untuk dimintai keterangan dan sudah telayani. Selanjutnya seperti apa, secara pribadi saya belum tahu.

Buat mereka para casis yang tidak dibacakan namanya, dinyatakann tidak lulus. Untuk diketahui kalau proses seleksi, tahapannya dari pendaftaran dan ferivikasi berkas, pemeriksaan kesehatan, semuanya telah dinyatakan lulus. Baru pada Minggu kemarin, dilakukan test psikologi tertulis yang mana terpadu untuk semua casis dari polres asal Kabupaten/Kota yang berada dibawah Naungan Polda Papua.

Casis OAP Juga Tiada,
Hasil Test Casis Bintara Polri Polda Papua 2021 ini, memang tiada. Jika ada, maka marilah kita hitung secara real dan objektif keberpihakan Institusi Polri yang didukung penuh oleh Pemrov Papua. Prosentase OAP yang harus diterima secara keselurahan pada Test kali ini ialah sebanyak 2000 (dua ribu) putra/i terbaik Papua untuk berbakti kepada Negara dan Masyarakat di Tanah Papua. Jika dari 2000 itu, maka prosentase penerimaan dimaksud pada kesempatan ini ialah 80% untuk OAP serta 20% Non OAP.

Pastinya jika pada saat kesepakatan dan kerja sama antara Pemprov Papua dan Polda Papua dibuat, maka sudah pasti sebanyak 2000 Casis Bintara Polda Papua itu Komposisinya adalah 1.600 peruntukan bagi mereka OAP dan sisanya 400 kedapa mereka Non OAP. Jika demikian, maka dari 27 Kab/Kota di Papua, masing2 dapat mewakilkan sebanyak 47 Casis putra/terbaik untuk melaksanakan Test lanjutan di Polda Papua. Dari 47 Casis itu, juga harus memiliki komposisi presentase yang tepat agar mewujudkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemda Papua bersama Polda. Artinya, 47 dimaksud, OAP harus berjumlah 37 putra/i dan 10 untuk non OAP putra/i.
Dimanakah Keberpihakan Pemprov dengan Otsusnya?

Analisis saya seperti ini, Jika setiap Kabupaten/kota di Papua, masing-masing Polres mengirimkan utusan Para Casis ke Propinsi Papua, maka marilah kita hitung seberapa besar harapan, biaya yang sudah mereka keluarkan? Cobalah untuk berpikir seperti apa yang mereka dan orang tua mereka rasa dan harapkan. Kabupaten Biak misalnya, berhasil mengirimkan sebanyak 500an Casis. Polres Kerom dengan mengirimkan 300an Casis ke Polda Papua guna seleksi lebih lanjutan. Bagaimanalah lagi dengan Kabupaten Kota lain dengan perwakilan casisnya? Belum lagi Kabupaten Kota di Jayapura yang sampai harus berjuang mengantongi Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP) Prov. Papua.

Beberapa anak yang bahkan sudah menyertakan Surat Rekomendasi dari MRP pun dinyatakan tidak lulus. Padahal hanya pada Test Psikologi yang dinyatakan tidak lulus. Test administrasi, kesehatan sudah dinyatakan lulus.
Sampai sejauh ini, tentu sebagai anak-anak Papua, putra/interbaik Papua yang empunya cita-cita tinggi untuk dapat diterima namun tidak.Seperti apa rasa itu, rasa dimana dia harus pulang kembali berjumpa dengan keluarganya tanpa membuahkan hasil. Apakah kata Orang Tuanya, apa kata tetangga? Nanti Orang Tua mereka bilang, Katanya Otonomi Khusus (Otsus)?

Mari kita melihat, sejauh mana keberpihakan Pemrov Papua, yang pada saat bersamaan telah menyepakati untuk diterimanya OAP dalam Institusi Polri-Polda Papua? Tiket, Akomodasi, Trasnport, uang Ojek, makan bahkan kos-kosan, uang Rapid Test, harus mereka keluarkan sendiri. Irosnisnya lagi, bahkan mereka harus secara bersamaan kos rumah dengan harga 1juta per bulan di Jayapura selama proses seleksi.

Bahkan sampai dengan saya menulis tulisan ini, mereka terpaksa harus pamitan dari saya di kota Jayapura untuk berjalan menuju Pelabuhan Kota Jayapura untuk menunggu Kapal pulang kembali ke Kabupaten asal. Mereka tidak sedikit yang bersedih, menangis karena tidak Lolos seleksi yang mana sejatinya itu bukanlah hal mendasar jika proses seleksi dilakukan secara bersih, tranparan, akuntabel, humanis (Betah) dan tidak dipungut biaya.

Sampai saat ini, dan direncanakan pada besok, Senin, (01/06), beberapa Keluarga yang merasa tidak terima akan putusan hasil tersebut akan mendatangi Polda Papua untuk mengecek kembali, seperti apa kesepakatan awal yang dibuat antara Pemda Provinsi Papua bersama Polda Papua.

Penulis adalah Pekerja Sosial, tinggal di Timika Papua

Berikan Komentar Anda