Pj Sekda Papua Tengah: Jangan Pernah Rekayasa Data Bansos, Harus Tepat Sasaran ke OAP

NABIRE – Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan bahwa pendataan penerima bantuan sosial sama sekali tidak boleh dimanipulasi atau direkayasa. Data harus benar-benar akurat dan terverifikasi agar seluruh bantuan, terutama yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), tepat sasaran kepada Orang Asli Papua (OAP).

Pernyataan tegas itu disampaikan Silwanus Sumule kegiatan Rakor Dinas Sosial se-Provinsi Papua Tengah di Nabire, Rabu (19/11/2025) kemarin. Rakor tersebut mengangkat tema rekonsiliasi dan pemutakhiran data untuk tiga program prioritas tahun 2025, yaitu Sekolah Rakyat (SR), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT).

“Data sosial yang benar dan tidak direkayasa akan menjadi sumber arah bagi kebijakan yang bermartabat. Tahun 2025 ini kita tetapkan sebagai tahun konsolidasi dan pemutakhiran data sektor-sektor strategis,” ujar Sumule.

Ia menekankan, ketiga program tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama erat dari semua tingkatan pemerintahan, mulai provinsi, kabupaten/kota, distrik, kampung, hingga mitra pemerintah.

“Ketiga program ini tidak bisa berjalan sendiri, butuh semua tangan bergandengan dari provinsi, kabupaten, distrik, kampung, hingga mitra pemerintah,” tandasnya.

Sumule juga mengingatkan bahwa akurasi data menjadi kunci utama agar amanah UU Otsus Papua benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat Papua. Manipulasi data, kata dia, sama artinya mengkhianati semangat otonomi khusus yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Rakor yang berlangsung di Nabire ini dihadiri para kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Provinsi Papua Tengah serta pejabat terkait lainnya, sebagai langkah awal menyinkronkan basis data sosial di seluruh wilayah.

Iklan