NABIRE – Menjelang Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di tahun 2023 dan Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2024 mendatang , Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Carateker Provinsi Papua Tengah saat ini muali melakukan verifikasi organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tingkat Provinsi.
Paskalis Boma selaku Ketua Tim Verifikator OKP/Ormas mengatakan dalam rangka Rapimda dan Musda DPD KNPI Provinsi Papua Tengah perlu diadakan registrasi dan verifikasi OKP/Ormas sebagai peserta.
” Kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Provinsi agar melakukan pendaftaran kepada Panitia Verifikasi OKP DPD KNPI Provinsi Papua Tengah.” Kata Paskalis [14/09/2023] saat jumpa pers di Sekretariat Verifikator OKP/Ormas di kota Nabire.
Paskalis kini jabat Sekretaris Carateker DPD I KNPI Papua Tengah mengakui Pengurus Carateker telah mengantongi Surat Keputusan (SK) sejak tahun 2022 lalu dan saat ini telah melaksanakan tahapan-tahapan terutama konsolidasi OKP/Ormas maupun konsolidasi KNPI DPD II kabupaten se-Papua Tengah.
” Kami telah melaksanakan reorganisasi dan konsolidasi tingkat kabupaten, yang tersisa tinggal dua kabupaten. Maka dalam waktu dekat akan dilaksanakan reorganisasi.”jelasnya kepada sejumlah wartawan.
Adapun tujuan verifikasi ini untuk mengetahui kelengkapan administrasi dan legalitas terhadap OKP atau Ormas Pemuda lokal yang akan menjadi peserta Rapimda 2023 dan Musda 2024 nantinya.
Dalam verifikasi tersebut OKP/Ormas tingkat Nasional di daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Tengah tersebut telah diberikan kemudahan untuk menjadi peserta Rapimda maupun Musda namun untuk OKP/Ormas lokal harus memenuhi aturan yaitu harus memiliki penggurus definitif yang sah.
Persyaratan pendaftaran dapat diserahkan langsung kepada Panitia Verifikasi DPD. Beralamat KNPI Papua Tengah. Alamat.Gedung Pemuda/KNPI Kabupaten Nabire Jalan.Trikora Kota Lama Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Berikuti ini Persyaratan Pendaftaran :
1. Menerima Deklarasi Pemuda, Pemufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART,Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi (PPKNO) dan peraturan KNPI;
2. Memiliki AD/ART Organisasi, Akta Notaris Organisasi, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
3. Meneyerahkan Komposisi Kepengurusan yang masih aktif;
