NABIRE – Pemerintah memberikan makan kepada anak-anak sekolah bukanlah program yang baru, pada waktu lalu pernah mempunyai program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Pemberian makanan peserta didik makanan lengkap yang aman dan bermutu dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Kini Presiden Prabowo meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Hal itu mendapat tanggapan dari John NR Gobai selaku DPR Papua Tengah terpilih kursi Otsus.
” Program MBG di Tanah Papua, masih menjadi perdebatan dan penolakan, walaupun disisi lain kita semua mengetahui bahwa pangan atau makan merupakan kebutuhan manusia.”kata Gobai (16/02/2025) kepada wartawan.
Menurutnya, Pemerintah perlu mengambil langkah langkah yang bijak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat Papua dengan mengkaji dengan baik alasan penolakan dan perdebatan.
” Saya ingin memberikan sedikit saran, untuk program Makanan Bergizi Gratis. Untuk sekolah dikampung, mungkin bisa diatur potong dari dana kampung kasih ke sekolah, beli bahan di kampung dari masyarakat, bikin jadwal suruh orang tua murid datang masak untuk anak-anaknya makan.”jelasnya.
Kepada media ini, Dijelaskan untuk sekolah yang berada di kota disarankan orangtuanya yang memasak makanan MBG untuk di bawah anak-anaknya ke sekolah. Ditambahkan juga dana BOS dari sekolah.Dengan memberikan item anggaran. Pantau laporannya bisa saja yang masak di Swakelolakan ke kelompok-kelompok masyarakat dari Gereja.
John NR Gobai terpilih menjadi anggota DPR Papua Tengah mengharapkan Pemerintah perlu mengambil langkah yang bijak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat Papua dengan memulai mengkaji lebih dahulu alasan penolakan dan perdebatan agar Program Makan Bergisi Gratis dapat berjalan sesuai visi Presiden Prabowo.
” Kami mengusulkan agar Program MBG dilaksanakan oleh sekolah masing-masing dan di awasi oleh Pemda Kabupaten, Pemerintah Distrik dan makanannya di masak oleh masyarakat.”imbuhnya.
Terkait MBG di Papua, hal senada disampaikan, Akademisi Uncen Jayapura, Dr. James Modouw dirinya menilai Program MBG sama dengan program PMTAS maka dapurnya ditangani oleh orangtua dan masyarakat kampung sendiri.
” Pengalaman pelibatan masyarakat jauh lebih murah. Dan skema kerja seperti ini yang belum ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.”jelas Modouw kutip media.
Berdasarkan pengalaman, Menurut Modouw Program PMTAS di awal tahun 2000an sampai ke terakhir program gizi anak sekolah di Kemdikbud tahun 2014 – 2019 bekerjasama dengan WFP didaerah terluar se-Indonesia.
” Dapurnya ditangani oleh orangtua dan masyarakat kampung sendiri. Karena semua masih berpikir proyek dan mau dominasi kerja pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.”pungkasnya.
