Beranda News Jurnalis Peliput PON Mulai Didata

Jurnalis Peliput PON Mulai Didata

967
0
Wakil Sekretaris Bidang Humas, Penyiaran dan Pelayanan Media PB PON Papua, Kadkis Matdoan (Foto:HumasProvPapua/PapuaLives)

Jayapura,Meski pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua mendapat desakan penundaan dikarenakan sebaran pandemi virus corona terus meningkat, PB PON Papua tetap melakukan tahapan pendatawan wartawan peliput iven empat tahunan itu.

Menurut Wakil Sekretaris Bidang Humas, Penyiaran dan Pelayanan Media PB PON Papua, Kadkis Matdoan, pendataan dilakukan terhadap wartawan lokal maupun nasional yang bakal meliput PON.

Data tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Kemenpora serta dipergunakan sebagai pegangan PB PON Papua untuk menentukan transportasi maupun akomodiasi wartawan selama meliput PON.

“Makanya kita genjot pendataan sedari sekarang meski lanjut tidaknya PON itu menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Yang pasti tahapan harus tetap jalan, supaya ketika PON diputuskan kami sudah siap dengan data,” jelas Kadkis di Jayapura, Minggu.

Ia memastikan, dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran bagi wartawan di seluruh Indonesia.

Dimana, pendaftaran itu akan melalui website PON XX Papua kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua selaku bidang TIK pada PB PON Papua.

“Tinggal nanti para wartawan mengupload kartu identitas medianya, kartu organisasi pers atau kartu UKW, KTP lalu ada pas foto. Namun kapan waktunya nanti kita umumkan segera,” kata ia.

Ia berharap nantinya seluruh wartawan peliput PON dapat mendaftar pada website resmi Pemda Papua yang ditunjuk.

Sebab bila tidak diterbitkan kartu pers khusus dari PB PON Papua, maka pekerja pers tersebut dipastikan tak bisa masuk apalagi meliput seluruh venue yang ada.

“Yang pasti kita siap membantu jika ada pers yang kesulitan mengakses. Yang pasti kami akan beri kemudahan bagi seluruh pers, namun kita juga berharap agar seluruh persyaratan seperti kartu pers perusahaan, organisasi/UKW, KTP maupun pas foto itu bisa dipenuhi”.

“Kalau semua persyaratan telah terpenuhi saya pikir kita tak segera mendorong menerbitkan kartu khusus peliputan PON bagi yang bersangkutan,” tutupnya.

Humas Pemprov Papua