Balik Atas
Kebodohan Negara Mulai Nampak
 
Pewarta: Redaksi Edisi 26/09/2019
| 600 Views
Efendi Minai (Foto:Dok,Pribadi)

Oleh: Efendi Minai

Peraturan Negara atau undang-undang dasar Negara pancasila dan sisi lain disebut dengan Negara hukum yang dilakuakn adalah “Harga diri orang asli papua (OAP) bisa bayar dengan gula-gula  indonesia.” kenyataan yang mengherankan adalah “diminta makanan dikasih minuman diminta pelaku rasisme di adili secara hukum dibalas dengan rancangan dengan pembangunan dan pemekaran bahkan pembunuhan” Dibalik rasisme ada pembangunan ada pemekaran dan ada pembunuhan. Pertanyaannya begitukah keamanan  untuk rakyat papua? Dimanakah Negara berdaulat? Di Indonesia dibalik penghinaan, pengistaan, diskriminasi ada gula-gula manis dengan berbagai cara untuk papua. Hal itu, akan teruskan regenerasi dalam kehidupan Negara Indonesia. Saya menuliskan tulisan ini pasti dibanta oleh pembaca yang tidak sepaham dengan tulisan ini namun, saya tulis dengan kesadaran diri dengan melihat realitas dinegara Indonesia.

Beribu-ribu teknis yang dilakukan oleh Negara  untuk menutupi kejahatan, sewajarnya tidak dilakukan  bangsa yang mengkat harga dan martabat disuatu Negara. Namun, di Indonesia nilai ekonomi dan nilai politik lebih dari segalanya sedangkan nilai kemanusiaan diinjak-injak seakan tidak memiliki nilai.

Mindset Negara ini, tidak adil dengan sebangsa dan se-tanah air, seandanya paham sebagai warga Negara tidak dilakukan seperti perlakuan kemanusiaan yang merugikan orang lain .Perespektif yang membangun oleh para keamanan disebutt dengan TNI dan POLRI semua rakyat papua cap sebagai pemberontak, merusak dan lai-lain.

Perlakuan pada mahasiswa pengunsian berasal dari diluar papua dijayapura, senin,23/09/2019  saat memcobah membuka posko didepan auditorium dikampus uncen dikepung oleh TNI/POLRI kemudian wartawan meliput beritapun ditahan, bahkan wartawan orang papua dicap sebagai penyebar hokx dan caci maki dengan kata-kata kotor itulah kelakuan Negara yang berdaulat disebut dengan NKRI. Negara melakukan seperti ini terus, rakyat tidak tenang dengan keadaan situasi dan sulit mengambil solusi yang pas untuk rakyat, pasti solusi yang pas dan tepat adalah Papua menentukan nasib sendiri.

Realitasnya ribuan TNI/POLRI yang dikirim dipapua dan papua barat tujuannya menakuti-nakuti rakyat papua, saat ibadah hari minggu menjaga dengan peralatan lengkap, dimana ada kegiatan kemasyarakat didatangi polisi dengan peralatan senjata lengkap,

Indonesia  dalam masalah apapun  yang memandang kelemahan Negara ini, semenjak integrasi papua   pada tahun 1963 kedalam bingkai NKRI,  orang papua Indonesia tidak pernah mengaku sebagai warga Negara. Selain itu, kehidupan Papua disemua lini tutup sehingga ruang bergerakpun tidak ada. Untuk meredahkan masalah politik papua Indonesia berikan otonomi khusus papua dan papua barat pada tahun 2001  namun, dana otsus belum dirasahkan oleh orang papua dalam penggunaan dana otsus kekuasaan penuh pada pemerintah pusat.

Orang papua minta merdeka wajar, Negara belum kerja untuk papua. Pemerintah papuapun memperat kebutuhan pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan dipapua. Tidak perda perdanus yang diwujudkan oleh DPR papua, seharusnya pengajuang perdasus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di papua, karena DPR tahu persoalan yang terjadi dipapua. Namun, Jakarta tidak restui tolak terus, tidak pernah mengakui pertimbangan DPR PAPUA. Hal-hal ini yang tidak mengaku sebagai warga Negara, sifat seperti itu yang pelecehan, rasisme terjadi dinegara indonesia.

Dalam tulisan ini, telah Nampak membolak balik fakta tidak sesui dengan kejadian lapangan, selama ini Negara berpikir hal ini salah satu teknis yang dilakukan oleh indonesia untuk melindungi Negara. Namun, sebetulnya teknis seperti inilah mengganggu dalam aktivitas rakyat bahkan korban nyawa tidak pernah berhenti pertahun terutama dipapua dan papua barat.

Penulis tidak sangkut paut dengan undang-undangan untuk perlindungan Negara karena Indonesia sendiri tidak mengakui dasar Negara apa lagi undang-undang pemerintahan, hukum dan HAM, dan sebagainya. Saya pikir undang-undang bukan kekuatan perlindungan Negara, seandanya undang-undang adalah salah satu kekuatan untuk perlindungan Negara pastinya patut pada aturan yang berlaku. Makanya semua perlakukan dengan kekerasan, senjata menjadikan penyelesaian masalah dan senjata mengedepankan sehingga masalah dalam negeri jangan samakan dengan  masalah antar Negara karena korban jiwa akan menjadi budaya dinegeri ini.

Kedamaian tidak datang dari tindakan-tindakan itu, menurut saya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, OPM,KNPB,ULWP,TNI, dan POLRI menhadiri suatu tempat terbuka untuk duduk bicara bersma untuk mencari solusi yng terbaik. Jika tidak menangani situasi papua itu secara serius kemdian melibatkan took-toko papua abal-abal sepeti 61 orang yang datang meminta kepentingan sendiri itu, masalah akan terus terjadi hinga papua merdeka.

Penulis adalah Mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura

Berikan Komentar Anda