Jayapura,Kesepakatan aparat TNI AL bersama Bupati Tambrauw, Gabriel Asem. Yang akan dibangun armada TNI AL di werur, sehingga membuat masyarakat adat serta mahasiswa Tambrauw merasa resah mendengar kesepakatan antara bupati dan TNI AL. Mendengar itu, Robert Yekwam dan Sovia Paraibabo bersama mahasiswa Tambrauw jayapura membuat steacmen, bahwa menolak kehadiran TNI AL di werur.
Robet Yekwan mewakili masyarakat Adat , sangat tidak setuju kehadiran armada TNI AL di werur, menurut Robet kehadiran TNI AL sangat menganggu aktifitas-aktifitas masyarakat yang ada di wilayah Tambrauw, terlebih khusus masyarakat di wilayah abun, mulai dari muraid, sausapor , werur, kwoor hingga waebem.
Ia menambahkan bahwa kehadiran TNI AL di werur akan membuat masyarakat terancam, seperti yang sudah terjadi di daerah papua lainnya, misalnya wilayah pegunungan, banyak kekerasan terjadi, pembunuhan bahkan menciptakan konflik. Pengalaman seperti ini ia tidak mau terjadi lagi di Tambrauw. Sehingga ia menegaskan bahwa ketika terjadi kekerasan di masyarakat adat maka bupati harus bertanggung jawab, dan tanah itu milik masyarakat adat bukan tanah milik bupati sehingga semaunya membuat kesepakatan dengan TNI AL untuk membangun armada di werur.
Saat yang sama Sovia Paraibabo, mewakili perempuan dan juga mahasiswi Tambrauw dengan tegas menolak kesepakatan antara bupati dan TNI, sebab masyarakat tidak mempunyai tempat yang luas untuk bisa mencari ikan, berkebun, bahkan berburu, sehingga kami sebagai perempuan menolak kehadiran armada III TNI AL di werur dan wilayah pulau dua serta kampung werur itu sudah sah diberikan ke gereja, tanah milik “gereja GKI”
Sovia menambahkan bahwa steacmen pertama kami ini apa bila bupati menghiraukan maka kami akan mengkosuldasi masa yang besar untuk menduduki kantor bupati Tambrauw. Dan juga meminta dukungan dari berbagai kalangan entah mahasiswa, LSM dan gereja untuk mengadvokasi.
Lamek Songereri mewakili masyarakat umpur, menyampaikan bahwa kepentingan global yang dapat menyampingkan masyarakat adat, dan bupati juga ketika mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat nanti. Lamek menuturkan bahwa bupati jangan mengambil keputusan karena kepentingan sesatnya.
Weyambur
