Kekerasan Bukan Jawaban untuk Papua

 

Bacaan Lainnya

Oleh Thomas Ch.Syufi*

Papua merupakan negeri yang tak pernah sepi dari gejolak, juga tak mengalami masa jeda dari kekerasaan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri sejak Soekarno mengeluarkan maklumat Tri Komando Rakyat 19 Desember 1961 hingga sekarang, termasuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa penolakan Pemekaran DOB di Tanah Papua. Berbagai penyampaian pendapat rakyat Papua secara damai di depan umum, sebagai sebuah keharusan dalam negara demokrasi senantiasa direspon dengan represi militer.

Rakyat Papua memang berada dalam anomali demokrasi, setelah sekian lama terhimpit oleh tangga kekuasaan otoritarianisme dan tenggelam dalam lumpur budaya bisu. Mereka hidup bersama dalam negara hukum dan demokrasi bernama Indonesia, tetapi keadilan hukum dan kebebasan berpendapat di muka umum sukar didapatkannya.
Yang baru saja terjadi adalah serangkaian aksi demonstrasi damai menyoal Pemekaran Daerah Otonomi Baru(DOB) di Tanah Papua yang disikapi oleh aparat keamanan secara arogan dan vulgar. Aksi penolakan Pemekaran DOB Papua di Yahukimo yang berakhir ricuh, dua demonstran: Yakop Deal(30) dan Erson Weipsa(22), tertembak mati oleh aparat keamanan, pada Selasa(15/3/2022). Aksi demonstrasi lanjutan penolakan Pemekaran DOB Papua pada tanggal 10 Mei di seluruh Tanah Papua, termasuk di Jayapura, polisi bertindak represif dan membubarkan secara paksa pengunjuk rasa yang tengah long march di daerah Waena dan Abepura, Kota Jayapura.
Para demonstran dipukul, ditendang dan diinjak dengan sepatu laras, serta ditembak gas air mata(water canon), meriam air, dan melepaskan petungan karet untuk membubarkan pendemo. Juga sejumlah eksponen, termasuk Juru Bicara sekaligus Penanggungjawab Umum Petisi Rakyat Papua(PRP) Jefry Wenda dan Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat(KNPB), Ones Nesta Suhuniap, ditangkap di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan(KontraS) Jayapura. Para aktivis itu digelandang ke Kantor Polresta Kota Jayapura, sekaligus diperiksa, namun mereka tidak terbukti bersalah secara hukum dalam memelopori aksi demonstrasi penolakan DOB Papua, hingga mereka dipulangkan.

Demonstrasi anti-pemekaran Papua juga kembali digelar di seluruh Tanah Papua pada 3 Juni 2022, pun mengalami perlakukan yang sama dari aparat keamanan. Di Jayapura aparat kepolisian bertindak represif terhadap para demonstran, yaitu membubarkan secara paksa dan memukul para demonstran dengan rotan dan popor senjata yang berakibat pada sobek dan darah pada pelipis, kepala, dan kening pendemo. Pengunjuk rasa yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian di Jayapura, antara lain, Epi Murib, Edison Pigai, Melki Tebai, Eginus Tebai, Weti Tabuni, Gandi Wanena, dan Nontenus Kogoya, termasuk Mikelda Tekege(23) dan Amidon Edoway juga ditangkap aparat kepolisian. Bahkan di Nabire 22 orang demonstran ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian resort setempat. Di Sorong, aparat kepolisian menembak demonstran dengan gas air mata dan seorang demonstran atas nama “Mama” Rita Tenau mendapat perlakukan kekerasaan oleh aparat keamanan hingga pelipisnya sobek dan mengucurkan darah.
Tindakan koersif aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa penolakan pemekaran DOB Papua ini dinilai sangat mencederai amanat Reformasi yang dilahirkan pada Mei 1998 melalui sebuah gerakan kolektif “People Power” yang menempatkan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai elemen terpenting yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh siapa pun, termasuk negara. Aparat keamanan seperti sengaja mereaktivisasi rezim totalitarianisme Orde Baru yang tengah membujur sekarat di lorong panjang politik di negeri ini. Tindakan anarkis aparat kepolisian benar-benar merobek-robek dinding demokrasi yang telah dianyam begitu mapan pasca-badai Reformasi Mei 1998 yang ikut merobohkan “pagar” Orde Baru yang kokoh berdiri selama 32 tahun. Padahal, penyampaikan pendapat di muka umum adalah hak fundamental setiap warga negara juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasonal. Hal itu dikemukakan dalam pasal 28 UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta Perkap No. 9 Tahun 2008 tentang Implementasi Standar dan Pokok-pokok HAM dalam Tugas Kepolisian.
Bahkan kemerdekaan berpendapat juga sudah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) PBB 10 Desember 1948. Pasal 19 DUHAM, secara eksplisit menyatakan, “Setiap orang berhak atas berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, dan menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa memandang batas.

Selanjutnya pada pasal 20 ayat(1) DUHAM, dengan gamblang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
Maka, tidak ada alasan pembenar atas niat jahat(dolus manus) aparat keamanan untuk melakukan kekerasan dan bertindak brutal terhadap rakyat Papua yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum. Apalagi aparat kepolisian memakai alasan klasik bahwa pengunjuk rasa tidak mengantongi surat izin, maka aksi demonstrasi dapat dihalangi, dilarang, atau dibubarkan oleh aparat keamanan. Dinilai aparat kepolisian keliru memahami terminologi surat izin dan surat pemberitahuan, karena dalam pasal 13 UU No. 9 Tahun 1998 telah menegaskan bahwa pengunjuk rasa hanya bisa mengajukan surat pemberitahuan, bukan surat izin.
Yang mana, setelah menerima surat pemberitahuan dari penyelenggara aksi, Polri ‘diwajibkan’ untuk segera memberi surat tanda terima pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian, berkoordinasi dengan penanggungjawab aksi, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan aksi, mempersiapkan pengamanan, lokasi, rute yang akan ditempuh aksi massa. Namun, selama ini, aparat keamanan cenderung bertindak deviasif dari koridor konstitusi dan perintah peraturan perundang-undangan lainnya terhadap rakyat Papua yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum secara damai. Karena, Polri keliru melakukan intepretasi terhadap isi pasal 13 UU No. 9 tahun 1998 tentang ‘surat pemberitahuan’.
Benar, hukum adalah seni berintepretasi(law is the art of intepretation), namun tetap merujuk pada asas hukum yang mengatakan, “Interpretatio cessat in claris”(jika teks atau redaksi UU telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali menghancurkan(interpretation est perversion). Atau yang dirumuskan oleh Publius Juventius Celcius(AD 67-130 M), ahli hukum Romawi, “Scire leges non hoc est verba aerum tenere sed vim ac potestatem(mengetahui hukum tidak berarti mengetahui kata-kata mereka, tetapi maksud dan tujuannya), hingga jangan salah gunakan hukum kita(male enim nostro iure uti non debemus). Maka, Polri harus profesional dalam menegakkan hukum, terutama menangani kegiatan pawai dan unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat Papua, agar penyalahgunaan tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan(abusus non tollit usum). Sebab kekuasaan bukan sarana untuk memamerkan kekerasan dan juga bukan instrumen untuk memonopoli kebenaran, dengan mengutamakan kepentingan negara di segalanya(etatisme), tetapi untuk menegakkan keadilan dan demokrasi, demi perdamaian dan kemanusiaan.

Sikap etatisme hanya dikenal dalam negara berpaham fasisme dan komunisme yang bernapaskan totalitarianisme, yang oleh Hannah Arendt bahwa totalitarianisme, imperalisme, dan rasisme sebagai bentuk kekerasan negara. Di sisi lain, kekerasan, menurut Arendt dapat selalu menghancurkan kekuasaan. Di luar laras bedil tumbuhlah komando paling efektif, yang menghasilkan ketaatan paling instan dan sempurna(Jurnal Etika Sosial, Penderitaan Ayub dan Kekerasaan Massa; Refleksi Rene Girard dan Hannah Arendt, oleh C. Iman Sukmana, Unika Atma Jaya, Juli 2009). Pandangan Arendt hampir senada dengan apa yang dikatakan oleh aktivis kemanusiaan Amerika Latin, Dom Helder Camara(1909-1999), tentang spiral kekerasan, yakni ketidakadilan memicu pemberontakan, lalu pemerintah melakukan represi. Tentu, maksud aparat keamanan melakukan represi terhadap pengunjuk rasa penolakan Pemekaran DOB Papua, agar rakyat Papua terjungkal dalam lorong gelap “demarkasi’(pemasungan kebebasan).
Indonesia sebagai negara demokrasi adalah pilihan ideal, yang lebih menghormati kebebasan, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Maka, rakyat Papua menganggap demokrasi menjadi jalan terbaik hingga mereka berusaha memperkuat melalui kekebasan berekspresi dan berpendapat yang merupakan perwujudan dari demokrasi substansial. Dan bukan demokrasi prosedural dan normatif yang hanya terjadi secara periodik di aras pemilihan umum(pemilu) untuk melahirkan penguasa tanpa tanggungjawab, yang membuat demokrasi mati dalam kegelapan(democracy dies in darkness). Sebab, menurut filsuf Jerman, Immanuel Kant(1724-1804), “…demokrasi merupakan kekuatan penting bagi perdamaian”.
Jadi, rakyat Papua memiliki hak untuk menyuarakan dan melakukan protes terhadap berbagai kebijakan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk menolak Pemerkaran Daerah Otonomi Baru(DOB) dan perubahan sepihak terhadap UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU No. 2 Tahun 2021.
Perubahan UU Otsus dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat tanpa mengkonsultasikan atau meminta pendapat terlebih dahulu dari rakyat Papua yang menjadi sasaran dari pemberlakuan Otsus, yang diwakili oleh Majelis Rakyat Papua(MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat(MRPB), termasuk DPR Papua serta DPR Papua Barat.
Protes dan penolakan pemekaran provinsi baru oleh rakyat Papua dengan mengusung tema “Tolak Pemekaran, Cabut Otsus, dan Menuntut Referendum” merupakan sebuah realitas yang tidak bisa terbantahkan dengan retorika dan narasi elitis, yang tidak memiliki basis kebenaran, baik fakta maupun data. Jelas, une image vault mille mots, sehelai gambar lebih efisien daripada seribu kata! Jadi, Otonomi Khusus yang dianggap sebagai solusi yang ditawarkan dan diberikan oleh pemerintah pusat untuk rakyat Papua yang mulai dioperasikan sejak tahun 2001 hingga sekarang belum memberikan ekses signifikan untuk perbaikan hidup rakyat Papua.

Sudah lebih dari 20 tahun Otonomi Khusus diimplementasikan, dan satu provinsi(Papua Barat) serta ratusan kabupaten juga telah dimekarkan pasca-pemberlakuan Otsus, namun semuanya dinilai gagal oleh rakyat Papua. Lalu, kini pemerintah pusat ingin melakukan hal yang sama, yakni menambah empat provinsi menjadi Daerah Otonomi Baru(DOB) di Tanah Papua, yakni Pemekaran DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, hingga total menjadi 6 provinsi di “bumi cenderawasih”.
Alasan klasik pemerintah pusat bahwa memekarkan Papua menjadi banyak provinsi agar akselerasi pembangunan atau memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat asli Papua. Dalih tersebut dianggap irasional dan kontradiktif, karena telah lebih dari 20 tahun pemberlakuan Otsus dan ratusan daerah telah dimekarkan menjadi kabupaten, termasuk satu provinsi(Papua Barat), tetapi dinilai gagal. Nama rakyat Papua dan isu kesejahteraan kerap kali menjadi komoditas politik bagi para elite di level nasional yang berkolaborasi dengan segelintir elite Papua yang berwatak oportunis dan pragmatis. Dengan menawarkan paket Otsus dan pemekaran daerah supaya mereka bisa berinfiltrasi dengan segala agenda gelap(hidden agenda), seperti kepentingan bisnis, mengeruk segala sumber daya alam, melanggengkan politik pendudukan dengan membuka ruang untuk mengalirnya arus migrasi(penduduk dari luar masuk ke Papua). Hingga membuat alam Papua akan hancur dan mengubah komposisi penduduk orang asli Papua menjadi minoritas di negeri sendiri, sekaligus segera mengantar orang Papua ke bibir jurang permusnahan massal(genocide).
Politik pendudukan
Segala kebijakan politik pemerintah Indonesia sejak integrasi atau memakai istilah kaum nasionalis Papua, “aneksasi” Papua ke dalam NKRI tak pernah menyelesaikan persoalan. Mulai kebijakan Daerah Operasi Militer(DOM), percepatan Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) 1969, Transmigrasi, Otonomi Khsusus, Pemekaran, UP4B, serangan mortir, dan berbagai peraturan sudah silih berganti diluncurkan di Tanah Papua, tetapi gagal mengakhiri tuntutan keadilan dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Justru aspirasi itu digubris dengan kekerasan yang berujung pada pertumpahan darah dan kematian yang berkelanjutan di Tanah Papua. Dan semua kebijakan, termasuk Otonomi Khusus dan Pemekaran DOB yang memiliki motif ekonomi dan politik divide et impera(memecah belah dan menguasai), serta politik pendudukan atau settler colonialism(kolonialisme berupa mengubah penduduk asli menjadi penduduk lain) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Tanah Papua diduga sebagian besar adalah hasil analisis Badan Intelejen Negara(BIN) Indonesia.
Jadi, terbukti beragam kebijakan politik Jakarta yang bersumber dari hasil analisis BIN tidak pernah menyelesaikan konflik Papua, tetapi justru memperkeruh keadaan, memperpanjang mata rantai kekerasan, hingga menambah daftar panjang kematian orang Papua. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan mewarisi politik zaman Romawi dan Belanda yang bertujuan memecah belah dan menguasai atau menduduki Tanah Papua, seperti Otonomi Khusus, Pemekaran DOB, merekrut tokoh lokal untuk mengendalikan sistem paling bawah, dan menciptakan perang saudara, tidak akan efektif dalam dunia yang tengah berderap dalam pawai modernisasi. Sejarah mencatat berbagai negara yang telah gagal mempraktikkan politik memecah belah dan menguasai, misalanya, Macekodinia di bawah Raja Alexander Yang Agung(356-323) sudah runtuh, Romawi di bawah pemerintahan Gaius Julius Caesar(100-44 SM) dengan mottonya, “Vini, Vidi, Vici”(saya datang, saya lihat, sayang menang), yang berambisi mengekspansi seluruh dunia, telah bubar, dan Belanda juga sudah pergi dari Indonesia.
Selanjutnya, hampir semua negara-negara Afrika telah melepaskan diri dari praktik politik memecah belah dan menguasai atau pendudukan yang merupakan ‘anak kandung’ dari sistem kolonialisme, imperalisme, dan rasisme Barat. Padahal, bangsa penakluk telah menghabisan tenaga, pikiran, bahkan anggaran(biaya) yang tidak kecil untuk memelihara pasukan: tentara dan polisi, termasuk biaya untuk memata-matai(spionase) masyarakat di wilayah yang diokupasi.
Kekalahan politik pendudukan dan memecah belah serta menguasai di negara-negara Afrika, Amerika Latin, Karibia, dan Oseania adalah akibat dari penindasan yang melampaui aspek keadilan, kebohongan melebihi kejujuran, hingga lahir pemberontakan yang berkelanjutan dari rakyat tertindas, untuk merebut kebebasan sebagai sumber masa depan kehidupan umat manusia. Selain itu, faktor kelelahan dari bangsa penakluk(penjajah) juga merupakan indikator lepasnya suatu daerah yang menjadi koloninya. Karena demi ambisi dan kejayaan, menurut Hendarmin Ranadireksa dalam bukunya ”Arsitektur Konstitusi Demokratik”(2009), negara penakluk harus mengelola dan mengawasi wilayah jajahan yang kadang berjarak ratusan ribu kilometer-ribuan mil, (dengan mengurus orang-orang yang memiliki karakter dan rasnya berbeda).
Bahkan, tidak ada kesinambungan keberhasilan dari pemerintah(penguasa) yang baru dengan yang lama. Berbagai kebijakan spektakuler dari pemimpin lama, sulit tiru atau dilanjutkan oleh penguasa yang baru. Karena setiap rezim tentu memiliki paradigma yang berbeda, hingga dapat membuatnya menjadi subjektif dan egoistis dalam mengelola negara. Hal ini sangat berpotensi membawa negara menuju kegagalan dan disrupsi, termasuk tidak sukses mengendalikan wilayah jajahannya. Hanya kesuksesan desain politik bangsa kulit putih(Barat) yang paling nampak sampai sekarang, yaitu Australia berhasil memecah belah dan menguasai serta mengubah penduduk asli Aborijin menjadi minoritas dan marginalisir di negeri sendiri, hingga kini sisa 3 persen dari total penduduk Australia dan pendatang Inggris Raya menindas orang-orang asli Indian di Amerika, merupakan dua contoh yang bisa disebutkan.
Namun, banyak negara-negara modern yang justru mengalami transformasi yang pesat, yaitu sejahtera dan makmur pasca-melepaskan wilayah jajahannya, baik secara sukarela maupun terpaksa, seperti Italia, Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda, Jepang, dan Portugis yang populer dengan jargon: “Gold, Glory, dan Gospel. Memang, dari serangkaian fakta ini dapat membenarkan bahwa apa pun bisa dirampas dari manusia kecuali satu: kebebasan terakhir seorang manusia—kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, kebebasan—untuk memilih jalannya sendiri.
Akhirnya, kekerasan bukan jawaban yang tepat untuk merespon aspirasi politik rakyat Papua yang menolak berbagai kebijakan non-populis pemerintah Indonesia, termasuk Otonomi Khusus serta Pemekaran DOB di Tanah Papua. Dan, solusi bagi perdamaian di Papua hanya dapat dijumpai di ruang dialog atau meja perundingan yang bermartabat antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka(GAM) di Helsinki, Finlandia, yang melahirkan Memorandum of Understanding(MoU) 15 Agustus 2005, untuk mengakhiri konflik dan memulai perdamaian di Aceh! Semoga.
=========================================================
*). Penulis adalah Koordiantor Papuan Observatory for Human Rights (POHR) dan Advokat muda Papua.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait