NABIRE – Kelompok Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP-PT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertema penyamaan persepsi kelembagaan adat se-Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Kamis dan Jumat, bertempat di Warung Makan L’Prince, Jalan. Yos Sudarso, kabupaten Nabire.
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah, Lukas Ayomi, yang mewakili Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta para kepala suku, ketua lembaga adat, dan dewan adat dari delapan kabupaten di Papua Tengah.
Rakor ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi para kepala uku dan lembaga adat terkait berbagai isu, seperti permasalahan tapal batas wilayah, pengaktifan kelembagaan adat, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua Tengah.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, mengungkapkan beberapa poin krusial terkait masalah yang dihadapi wilayah Papua Tengah. Salah satu isu utama yang disorot adalah tapal batas antar wilayah adat di beberapa kabupaten serta masalah penambangan ilegal yang mengancam sumber daya alam.
“Papua Tengah adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia, namun banyak tambang emas ilegal, khususnya di daerah Kapiraya dan Distrik Diva. Kita perlu memfasilitasi masyarakat adat, termasuk suku Kamoro dan Mee, untuk mencari solusi bersama terkait isu ini,” ujar Wandagau.
Ia juga menegaskan bahwa pengaktifan kelembagaan adat merupakan langkah penting dalam mendorong pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan, seperti pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian tapal batas, yang hingga kini menjadi hambatan bagi masyarakat adat di Papua Tengah. ( Red )
