Jayapura,Kasus kematian puluhan warga di Distrik Saminage Kabupaten Yahukimo mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPR Papua bidang Kesehatan, Nioluen Kotouki.
Bahkan Nioluen menganggap bahwa Dinas Kesehatan telah gagal dalam menangani kasus teraebut. Lantaran masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan secara baik.
“Kami Komisi V DPR Papua, yang membidangi kesehatan, dengan tegas menyatakan Dinas Kesehatan sudah gagal dalam menangani kasus kematian orang Papua, ” tegas Nioleun saat ditemui wartawan, Selasa selasa, (26/09/2017).
Untuk itu, pihaknya meminta Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi terhadap kasus kematian puluhan warga tersebut.
Apalagi kata Nioluen, kasus-kasus kematian lainnya yang pernah terjadi di wilayah-wilayah strategis yang ada di provinsi Papua.
“Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kabupaten harus evaluasi total atas kematian yang terjadi, dan valuasi pelayanan kesehatan secara keseluruhan,” tandasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai program pemerintah tentang kesehatan yang sedang berlangsung.
Menurutnya, meskipun ada berbagai program kesehatan, namun tidak berguna karena toh akhirnya banyak juga masyarakat Papua yang meninggal.
“Kita tanyakan ada beberapa program kesehatan yang dilakukan di Provinsi, ada tim terpadu, UP2KP, terapung dan program kaki telanjang.
Nah sekarang kita buat program diatas program dengan dana yang cukup besar, dengan program yang banyak itu, kenapa masyarakat Papua juga banyak yang meninggal? Itu harus dipertanyakan,” tanyanya.
“Komisi V DPR Papua akan tetap menyikapi kasus kematian tersebut. Bahkan pada kasus-kasus sebelumnya juga, Komisi V sudah mengundang instansi terkait,” ungkapnya.
Dengan kejadian itu, Komisi V berharap adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah untuk sesegara mungkin mengambil langkah dan melakukan evaluasi terhadap semua program maupun kinerja Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Selain itu, Kotouki juga meminta Instansi teknis terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di daerah agar rutin melakukan pengecekan terhadap stok bahan makanan yang masuk di daerah.
“Harus dilakukan pengecekan barang kadaluarsa. Dinas sosial dan Perindustrian dan Perdagangan jangan abaikan persoalan ini,” tandas Nioluen Kotouki.
“Seharusnya lakukan pengecekan 3 bulan sekali, apalagi di wilayah pegunungn barang-barang yang masuk disana sudah kadaluarsa dan tidak masyarakat tidak tau itu,” sambungnya.
tiara/pasificpost.com
