NABIRE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Tengah pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah dan diikuti sekitar 200 peserta, termasuk jajaran Forkopimda, bupati, pimpinan OPD, serta penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kabupaten.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat pusat yang hadir, seperti Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun dan Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin.
Menurut Andi Baso Indra Paharuddin, rakor ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mempercepat pembangunan di daerah otonom baru, serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan kegiatan ini akan merumuskan, memikirkan, mendiskusikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Provinsi Papua Tengah.
” Intinya adalah bagaimana kita, kolaborasi tingkat provinsi ini menyatukan satu hati pikiran, satu hati dan satu tujuan satu rencana demi kesejahteraan rakyat itu sendiri.”ungkap Gubernur dalam sambutan.
Gubernur juga mengakui Papua Tengah masih provinsi baru,masih berumur dua setengah tahun jelang tiga tahun. Pihaknya juga sedang membangun kantor Gubernur, MRP dan kantor lainnya.
” Hari ini kita hadiir disini, kita satukan hati untuk bagaimana kita jalan ke depan. Kita percaya bahwa sumber daya manusia yang kita punya kita akan perkuat disemua sisi.”pungkasnya.
Untuk diketahui bersama bahwa, Provinsi Papua Tengah, sebagai salah satu dari empat provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua, menghadapi tantangan besar dalam memperkuat kelembagaan, stabilitas politik, dan koordinasi antarinstansi. Namun, Indeks Partisipasi Pemilu 2024 di wilayah tersebut mencapai 99,99 persen, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap demokrasi.
Yan Wiliam
