Komnas HAM RI Lakukan Pertemuan Bersama Kapolda Papua

Suasana saat pertemuan dengan Komnas HAM RI saat membahas Perlindungan HAM & Situasi Keamanan di wilayah Papua. (Foto: Suppley for PapuaLives)

JAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri melakukan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Ahmad Taufan Damanik yang melakukan pembahasan terkait Perlindungan HAM & Situasi Keamanan di wilayah Papua, Senin (21/03/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Cenderawasih Mapolda Papua dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, PJU Polda Papua, Ka Ops Damai Cartenz-2022 Kombes Pol Muhammad Firman Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey dan Koordinator Bidang Mediasi Komnas HAM Asri Wahono.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatannya Kapolda Papua mengatakan situasi di Papua sangat landai hanya saja ada beberapa kejadian di Yahukimo yang menimbulkan korban jiwa juga harta benda. Kejadian di Yahukimo kemarin menjadikan kami tetap sabar dalam penegakan hukum agar tetap professional.

“Akhir akhir ini, isu DOB mulai meningkat khususnya terkait aksi unras penolakan, kita harap kedepannya tidak terjadi korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat keamanan seperti yang terjadi di Yahukimo kemarin,” ucap Kapolda Papua.

Kapolda menambahkan kita akan terus menggunakan pola soft approach dengan pendekatan terhadap tokoh-tokoh, jangan sampai kita yang menggantikan peran-peran mereka karena itu tidak efektif. Kita biarkan saja semua berjalan natural, tumbuhkan dalam diri masyarakat.

“Jadi nantinya biarkan para tokoh-tokoh yang menjadi kepanjangan tangan dari kita kepada masyarakat untuk bisa memberikan pesan Kamtibmas, kami juga akan terus melakukan proses gakkum secara transparan, dengan baik dan professional,” ungkap Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Pada kesempatannya Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyampaikan Koordinasi Komnas HAM dengan Polri tidak hanya ada di Papua tetapi juga terdapat diseluruh Indonesia. Kasus kasus besar seperti kejadian di KM50 kami secara profesional menangani sampai kemarin selesai di putusan pengadilan.

“Oleh Karena itu saya sampaikan penegakan hukun di Papua tetap harus dilakukan dan tidak hanya koridor-koridor yang diperhatikan. Kami Komnas HAM sedang mengusulkan untuk lakukan dialog damai di Papua antara pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat dalam bingkai NKRI dan rencana tsb juga sudah disetujui para petinggi negara. Kami mohon kerjasama Komnas HAM Papua dengan Polda Papua untuk terus ditingkatkan,” ucapnya.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait