Anggota DPR Papua, John NR Gobai Kritisi Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960 tentang pokok Agraria

  • Whatsapp
Jhon NR Gobai (baju kemeja hijau muda ) saat menghadiri KMAN IV di Kampung Ayapo di Jayapura. (Foto: Frans/PapuaLives)

JAYAPURA – Dalam rangka momentum Kongres Aliansi Masyarat Adat Nusantara (KAMAN) ke IV di Jayapura. Anggota DPR Provinsi Papua, John NR Gobai hadir menjadi salah satu Pemateri dalam sarasehan KMAN ke-IV pada Rabu [26/10/2022] bertempat di Kampung Ayapo,Sentani, Dirinya mengkritisi undang-undang tentang pokok Agraria khususnya di Papua.

Kepada wartawan, John NR Gobai Anggota DPR Provinsi Papua dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa hutan itu tumbuh diatas tanah berarti tanah hak ulayat itu adalah hak adat. Tetapi menurut Gobai saat ini pemerintah mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960.

“Hak Ulayat Diakui Sepanjang Masyarakat Adat Masih Ada dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 52/2014, permen ATR 10/2016, permen Kehutanan dan Lingkungan hidup No. 38 tentang perhutanan sosial semuanya itu meminta pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk memastikan apakah masyarakat adat masih ada atau tidak.”urainya [27/10/2022] kutip media ini.

Gobai, menerangkan perlu disadari adalah masyarakat adat ada sebelum negara terbentuk sehingga haruslah dan sejatinya adalah negara wajib mengakui masyarakat adat tanpa syarat tertentu.

” Tanah adat di Papua semua pemiliknya yaitu suku dan sub suku dan keluarga serta fam, sehingga yang penting adalah pendaftaran dan registrasi karena masyarakat Papua baik itu pejabat atau rakyat adalah masyarakat adat serta anak adat dari sukunya.”ucapnya.

Gobai juga jabat ketua Poksus DPR Papua mengusulkan  perlu ada secara teknis  pendaftaran  dengan pemetaan adat dan kemudian dilakukan pendaftaran dan registrasi di pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan.

” Khusus untuk Papua artinya ada pasal khusus yang mengatur kondisi khusus di Papua dalam sebuah pasal khusus dalam revisi UU Pokok Agraria di Indonesia karena faktanya berbeda dengan propinsi lain di Indonesia. Yang kedua harus ada Perdasus masyarakat adat yang memuat fakta dan muatan lokal di Papua terkait tanah adat dan masyarakat adat.”urainya kutip media ini.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait