Lemasmos Minta Pemda, Tim Kurator segera Mediasi Pemilik Hak Ulayat Kelapa Sawit Eks. PT. PAL dan Investor Baru

Lemasmos bersama Tim Kerja pemilik hak Ulayat suku Moni saat memberikan keterangan pers. (Foto: Eddy/PapuaLives)

TIMIKA – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moni Selatan (Lemasmos) Kabupaten Mimika, Alpius Diwitau meminta dengan segera mungkin agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, melalui Dinas terkait segera melakukan mediasi kembali antara Lemasmos, Pemerintah Daerah dan PT. PAL. Hal itu dikatakan Ketua Lemasmos bersama Tim Kerja pemilik hak Ulayat suku Moni kepada papualives.com di salah satu cafe di Timika. Kamis, (11/8/2022).

“Kami minta dengan Segera mungkin dalam waktu yang secepatnya,” tegas Alpius.

Bacaan Lainnya

Dikatakan, sebagaimana pada pemberintaan di media lokal di Timika, pasti semua orang sudah mengikuti sepak terjang perusahaan Kelapa sawit itu. Dengan adanya proses leyang dari Perusaah PT. PAL pada bulan Mei kemarin akibat kerugian yang dialami PT. PAL, bersama pemerintah Daerah dan Tim Kurator dari Kejaksaan Negri Timika. Akan hal itu dirinya menilai hasilnya sudah harus diketahu oleh masyarakat pemilik wilayah adat yang sudah dipenuhi dengan hutan sawit.

“Saya meminta Pemerintah harus buka mata. Kami pemilik hal ulayat bersama dua suku besar lainya. Kami layak tau. Jangan sampai kami jadi Korban, berikutnya atas kejadian ini.” jelas Alpius.

Alpius menilai, sejak awal masyarakat pemilik Hak Ulayat sudah rugi secara besar-besaran. Walau hanya mendapatkan hasil yang seberapa dan tidak sebanding dengan Hutan (kayu, rotan), satwa di darat dan sungai yang selama ini berada dan hidup bersama masyarakat adat di wilayah Distrik Iwaka Kabupaten Mimika.

Pemerintah harusnya mengambil langkah yang cermat dan tepat. Konflik perang suku pada tahun 2014 di Timika antara suku Moni dan Dani salah satunya dipicu oleh permasalahan Tanah diwilayah Distrik Iwaka sampai ke wilayah pegunungan yang sebagain besarnya sudah dikuasi Perusaahan Kelapa Sawit.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar Pemerintah Daerah segera menyurati kepada Lembaga Adat yang terpercaya seperti Lemasko, suku Mee, dan juga Lemasmos. Ketiga Lembaga ini, sudah merupakan Lembaga Kultur yang mengakomodir seluruh masyarakat adat di dalam (3) tiga suku besar ini.

“Saya contohkan, Lemasmos itu ada 18 Marga yang punya hak Ulayat. Orang Mee juga pasti ada banyak. Belum lagi suku Kamoro yang punya taparu atau wilayah adat disana,” pesan Alpius.

Terpisah, Kepala Suku Moni Selatan, Benyamin Hanau mengatakan jika, sebagai Orang Adat Perusaah Kelapa Sawit yang beroperasi kemarin atau PT. PAL, bersama Pemerintah Daerah harusnya berpikir bijaksana sekali. Pasalnya, saat ini, Kelapa Sawit itu sudah siap Panen bahkan bisa dibilang gagal Panen karena tidak punya pabrik untuk produksi.
“Kami hitung, sudah hampir 10 kali panen kelapa tapi hasilnya kemudian dibuang atau dikubur kembali ke Tanah dan tidak produksi. Padahal ini uang,” tandasnya.

Lanjutnya, Perusahaan juga sudah dinyatakan tutup karena alasan tertentu. Mungkin juga ada sejumlah utang yang ditinggalkan. Akan tetapi, mengingat Masyarakat tiga suku besar saat ini hampir bisa dikatakan kehilangan ribuan haektar hutan karena beralih fungsi ke Hutan Kelapa Sawit, maka Pemerintah Daerah jangan tutup mata.
“Segera mengundang Lembaga Adat, Investor dan cari pembeli baru sesuai dengan kesepakatan yang akan ditentukan nanti. Sebagaimana pada pembahasan Pemda dan perusahaan pada bulan Mei lalu,” harap Hanau.

Hal senadah juga disampaikan oleh Eteron Bugaleng, S.Th selaku ketua Tim Kerja Perlindungan Hutan adat di wilayah Kelapa Sawit di jalan Trans Nabire Papua. Dirinya mengakui kalau Tim yang dipimpinnya selama ini selalu menentang Manajemen atau Personalia di PT. PAL lantaran pekerjaan perusahaan yang tidak sejalan dengan mau dan harapan masyarakat sebagai pekerja.

“Sejak 2020 kami hadir dan kami banyak melakukan pencermatan, kajian dan serta terobosan dari Pemda, Pemprov, MRP bahkan sampai ke Pusat,” tegas Eteron.

Sehingga, saat ini Dimata dirinya sebagai Ketua Tima yang mana terdiri dari kedua suku besar (Kamoro dan Mee juga Moni), meminta Perusahaan PT. PAL jangan cuci tangan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika, bersama Tim Kurator yang sudah dibentuk oleh kejaksaan Negeri Timika untuk melobi investor cepat segera mencari jalan keluar.

“Jangan hanya lantaran kepentingan satu dua oknum, Hutan kami sudah dibabat habis, kelapa ditanami seluas mungkin lalu sekarang kami yang dibiarkan hanya memandang luasnya tanaman hijau kelapa sawit tanpa punya nilai ekonomis buat masyarakat adat,” pesan Eteron.

Eteron juga mengatakan, disisi lain banyak Pekerja PT. PAL yang juga sudah dirumahkan sejak 2016 sampai 2021. Beberapa masyarakat sebagai pekerja, sudah menerima kompensasi berupa tunjangan BPJS. Yang lainya belum tau sudah terbayarkan atau belum sama sekali.

Dimata Eteron, sejak awal beroperasi di Hutan Ada milik Masyarakat Kamoro, Moni dan Mee Papua sejak itu pulah telah gagal. Sampai dengan kemarin saat ini akan dijual kepada perusaah atau investor yang bersedia untuk membeli, juga merupakan kegagalan kedua.

“Sejak awal sudah salah, sekarang buat kesalahan sampai tinggalkan Utang dan mau jual perusahaan lagi,” tegas Eteron.
Dirinya menilai, wilayah adat di bawah kaki Gunung, diatas kali Kamora Distrik Iwaka Kabupaten Mimika, adalah milik tiga suku besar, yakni Kamoro Mee dan Moni. Mereka inilah yang berhak duduk secara kelembagaan bersama Pemerintah Daerah.

Tim Kurator yang menangani PT. PAL akibat putusan pengadilan Niaga di Jakarta, segara mencarikan solusi, tidak hanya kepada perusahaan tetapi juga masyarakat adat sebagai pemilik hak Ulayat. (Eddy).

Berikan Komentar Anda

Pos terkait